1. The sanctions agreed in the sanctions paper signed by the JSC on 2 January 2003, and as amended on 8 January 2003, state three levels of violation. In order to assist the JSC in deciding the level of violation it is important to define and publish the types of incident which might fall under each level of violation. Therefore this Annex defines the levels of violation.
 

Sanksi-sanksi yang disetujui dalam naskah sanksi yang telah ditanda tangani oleh KKB pada tanggal 2 Januari 2003, dan seperti yang telah diamandemenkan pada tanggal 8 Januari 2003, menyebutkan tiga tingkat pelanggaran. Dalam rangka membantu KKB dalam memutuskan tingkat pelanggaran, penting untuk mendefinisikan dan mempublikasikan tipe-tipe insiden yang mungkin termasuk dalam masing-masing tingkat pelanggaran.
 

2. Minor Violation. A minor violation is any violation that does not disturb the COHA and does not cause any significant harm, either physical or moral to either party and/or to civilians.
 

Pelanggaran Ringan. Pelanggaran ringan adalah segala pelanggaran yang tidak menyebabkan terganggunya COHA dan tidak menyebabkan kerugian yang berarti baik secara fisik atau moral terhadap kedua belah pihak dan/atau terhadap warga sipil.
 

3. Serious Violation. A serious violation is any violation that may impede the COHA and cause significant harm to either party and/or to civilians. For examples, see paragraph 5.
 

Pelanggaran Serius. Pelanggaran serius adalah segala pelanggaran yang mungkin menyebabkan terganggunya/menghambat COHA dan menimbulkan kerugian yang berarti terhadap kedua belah pihak dan/atau warga sipil. Untuk contoh, lihat paragraph 5.
 

4. Very Serious Violation. A very serious violation is any violation to the COHA which may endanger the process of the COHA and that violation may also cause serious injury, death, permanent disfigurement, the destruction of property to either party including civilians. For examples, see paragraph 5.
 

Pelanggaran sangat serius. Pelanggaran yang sangat serius adalah segala pelanggaran terhadap COHA dimana pelanggaran tersebut mungkin membahayakan proses dari COHA dan pelanggaran tersebut juga mungkin menyebabkan luka yang serius, kematian, cacat permanent, kerusakan harta benda dari pihak manapun termasuk warga sipil. Untuk contoh, lihat paragraph 5.
 

5. The following are potentially serious/very serious violations of the COHA. The level of seriousness will be determined by investigation.
 

Berikut ini adalah pelanggaran yang berpotensial serius /sangat serius terhadap COHA. Tingkat
 

- Verbal abuse/chanting
- Pelecehan verbal/Olok-olok

- Raping
- Pemerkosaan

- Engaging in torture
- Terlibat dalam penganiyaan

- Forced displacement
- Pengungsian paksa

- Destruction of property
- Pengrusakan harta benda (Bangunan dll..)

- Burning
- Pembakaran

- Robbing
- Perampokan

- Extorting /(Illegal levy)
- Pemerasan/(Pungutan liar)

- Terrorising
- Tindakan teror

- Illegally arresting people
- Penangkapan orang secara ilegal

- Intimidation
- Intimidasi

- Threatening
- Pengancaman

- Harassing (sexual/non-sexual)
- Pelecehan (seksual/non-seksual)

- Illegally searching
- Penggeledahan secara illegal

- Sweeping
- Penyisiran

- Armed Clash
- Kontak Senjata

- Ambush
- Penghadangan

- Refusal of weapon placement (Linked together**)
- Penolakan penempatan senjata (saling berhubungan**)

- Refusal of reformulation of Brimob’s function (**)
- Penolakan perumusan ulang fungsi Brimob (**)

- Shooting/ killing
- Penembakan/pembunuhan

- Abduction/ kidnapping
- Penangkapan sewenang-wenang/penculikan

- Bombing
- Peledakan (Pemboman)

- Threats to a reporting witness/es
- Pengancaman terhadap saksi yang melapor

- Refusal to allow inspectors of HDC to undertake no-notice inspections
- Penolakan memberi izin kepada pengawas HDC yang akan melakukan pengawasan tanpa pemberitahuan (mendadak)

- Moving the weapons placed in designated sites without the consent of HDC
- Pemindahan senjata-senjata yang telah ditempatkan pada lokasi-lokasi yang dipilih tanpa izin HDC.

- Refusal of TNI to simultaneously relocate their forces and reformulate their mandate from that of a strike force to a defensive force
- Penolakan pihak TNI untuk merelokasi pasukannya dan memformulasi secara serentak amanat/mandat dari posisi menyerang menjadi posisi siaga/bertahan

- Creation of a new paramilitary force to assume the previous functions of Brimob
- Pembentukan pasukan paramiliter baru untuk menggantikan fungsi yang lama dari Brimob

- Refusal to halt all offensive acts
- Penolakan menghentikan semua tindakan yang bersifat ofensif

- Increase in military strength including re-deployment of forces, increase in military personnel or military equipment into Aceh
- Penambahan kekuatan militer termasuk penempatan pasukan kembali, penambahan pasukan atau peralatan militer di Aceh

- Refusal to respect the peace zones
- Penolakan untuk menghargai zona damai

- Refusal of police to regularly consult with JSC in peace zones
- Penolakan pihak kepolisian untuk mengkonsultasikan secara teratur dengan JSC dalam zona damai

RECOMMENDATIONS ON THE ESTABLISHMENT OF A PEACE ZONE IN INDRAPURI, GREAT ACEH:

1. Considering that the area is very vast, 2 TMTs should initially cover the strict implementation of the guidelines for the peace zone. The need for such number of TMTs should gradually adjust depending on the necessity of the situation.

2. Critical to the success of a peace zone is having a defined and accurate boundary for establishment of billboards/signs, and patrols; hence, exact boundaries especially near adjacent Kecamatans should be properly identified and marked through GPS (global positioning system).

3. Random helicopter patrols (if available) should be undertaken to have ocular check on areas not accessible to foot patrols.