25 December 2002

Reference:
Referensi

A. Monitoring Team Security dated 30 December 2002
Keamanan Tim Monitoring tanggal 30 Desember 2002

INVESTIGATION PROCEDURE
PROSEDUR INVESTIGASI

AIM
TUJUAN

1. The aim of this document is to clarify the TMT investigation procedure.
Tujuan dokumen ini adalah untuk mengklarifikasi prosedur investigasi TMT.

AUTHORITY TO CONDUCT INVESTIGATIONS
WEWENANG UNTUK MELAKUKAN INVESTIGASI

2. On a weekly basis the JSC provides a number of prioritised incidents to the District TMT HQs which the TMTs concentrate their investigations on for the following week. There are however occasions when critical incidents occur that require an immediate response from the TMTs. In order to reduce that response time to those incidents, the Districts TMT HQs are provided with the authority to deploy to those locations in order to conduct an initial investigation.

Secara mingguan JSC akan memberikan sejumlah insiden yang telah diprioritaskan kepada Kantor Pusat TMT kabupaten dimana TMT akan mengkonsentrasikan investigasi mereka pada minggu berikutnya. Meskipun demikian ada insiden-insiden kritis yang terjadi yang memerlukan respon segera dari TMT. Maka dengan maksud untuk mengurangi respon yang memerlukan waktu terhadap insiden-insiden tersebut, Kantor Pusat TMT kabupaten yang telah ditempatkan diberikan wewenang untuk turun ke lokasi-lokasi insiden untuk melakukan investigasi awal.

INVESTIGATION CONTROL PROCEDURES
PROSEDUR PENGONTROLAN INVESTIGASI

3. In order to allow the TMTs to have the authority to respond to incidents, it is important that the JSC has the procedures in place to be able to support the TMTs during their deployment.

Dalam upaya untuk memungkinkan anggota TMT memiliki kewenangan untuk merespon berbagai insiden, merupakan hal yang penting bagi JSC untuk menempatkan prosedur yang memungkinkan dukungan bagi anggota TMT selama penempatan.

4. The District TMT HQs must therefore provide details of their future movements to the JSC in their daily SITREP, see Annex A. The details will provide the JSC with the ability to plot the movements of the TMTs and therefore assist in the provision of their security, particularly if the TMT becomes involved in an incident.

Kantor Pusat TMT Kabupaten harus memberikan detail pergerakan mereka kedepan kepada JSC dalam bentuk SITREP harian, lihat Lampiran A. Detail tersebut akan memungkinkan JSC menggambarkan pergerakan TMT dan akan membantu dalam penetapan keamanan mereka, khususnya bila TMT terlibat dalam sebuah insiden.

5. Should there be any changes to this daily movement plan, due to an unplanned investigation, the Districts must report those changes to the JSC HQ immediately so that they can ensure that there are no other activities occurring that may have an impact upon that deployment. The TMT Movement Plan to be used is at Annex A.

Bila terdapat perubahan dalam rencana pergerakan harian ini, terkait dengan investigasi yang tidak diduga, Kantor Pusat kabupaten harus melaporkan setiap perubahan tersebut ke kantor pusat JSC sesegera mungkin dengan demikian mereka dapat menjamin bahwa tidak ada aktivitas lain yang terjadi yang kemungkinan berdampak pada penempatan. Rencana Pergerakan TMT yang digunakan terdapat dalam Lampiran A.

INVESTIGATION PROCEDURE
PROSEDUR INVESTIGASI

6. If the TMT is informed of an incident they must firstly assess the significance of the incident to the weekly priorities incident and secondly, whether their security is assured if they decide to conduct an investigation. This will involve close liaison with all parties as described in Ref A. Once they are confident that their security is assured, the District HQ must inform the Operations Room of any changes to their movement plan prior to deployment. The District is then authorized to conduct the investigation.

Jika TMT diberikan laporan mengenai sebuah insiden pertama sekali mereka harus menilai tingkat pentingnya insiden kedalam prioritas insiden secara mingguan, dan yang kedua apakah keamanan mereka telah terjamin jika mereka memutuskan untuk melakukan sebuah investigasi. Hal ini akan membutuhkan hubungan dekat dengan semua pihak sebagaimana yang diuraikan dalam referensi A. Bila mereka merasa yakin dengan keamanan mereka, Kantor Pusat Kabupaten harus memberi informasi setiap perubahan rencana pergerakan sebelum penempatan kepada Ruang Operasi. Kantor Pusat Kabupaten kemudian berwenang untuk menjalankan investigasi.

7. Once the initial investigation is complete the District must assess whether the incident is either Significant or Critical. This is defined as follows:

Segera setelah investigasi awal selesai Kantor Pusat Kabupaten harus menilai apakah insiden tersebut signifikan atau kritis. Hal tersebut didefinisikan sebagai berikut:

7.1 Significance Incident. District HQ sends an incident report to JSC Information/Operations Rooms via the Daily SITREP. The incident may become a weekly prioritized incident. Significant Incident concern events, processes or observations that in themselves do not constitute a major violation of the COHA, but which over time contribute to an overall picture of non compliance or otherwise. These will be treated as routine by the District HQs, and the JSC will be informed of their occurrence via the Daily JSC meeting.

Insiden Signifikan. Kantor Pusat Kabupaten mengirimkan laporan insiden ke Ruang Informasi/Operasi JSC melalui SITREP Harian. Insiden tersebut mungkin akan dimasukkan dalam insiden yang diprioritaskan secara mingguan. Yang termasuk Insiden Signifikan adalah seperti kejadian-kejadian yang terjadi, proses-proses atau segala bentuk observasi yang didalamnya bukan merupakan suatu pelanggaran yang utama terhadap COHA, tetapi seiring waktu mempengaruhi keseluruhan keadaan atau juga sebaliknya. Maka hal tersebut akan diberlakukan sebagai suatu rutinitas oleh Kantor Pusat Kabupaten, dan dalam hal ini JSC akan diinformasikan tentang segala aktivitas mereka melalui pertemuan Harian JSC.

7.2 Critical Incident. District HQ sends incident report to JSC Information/Operations Rooms using the fastest possible means and awaits direction from the Operations Committee. Incident are likely to be critical if they concern an event, process or observation that constitutes a major violation of the COHA in its own right.

Insiden Kritis. Kantor Pusat Kabupaten mengirimkan laporan insiden ke Ruang Informasi/Operasi JSC dengan menggunakan sarana tercepat yang memungkinkan dan menunggu arahan dari Komite Operasi. Insiden-insiden yang termasuk kritikal kemungkinan adalah seperti jika mereka terlibat dengan suatu kejadian , proses atau observasi yang merupakan suatu pelanggaran utama terhadap COHA seperti kebenaran yang tertuang didalamnya.

8. There have been some problems during investigations when elements of tripartite teams have refused to investigate on the basis that the other faction in the team cannot guarantee their safety. This should be a VERY rare occurrence and international monitors are to make every effort to resolve the situation through negotiation before reporting the problem to JSC Ops.

Ada banyak kendala selama investigasi karena anggota-anggota tim tripartit menolak untuk melakukan investigasi karena tidak adanya jaminan keamanan bagi mereka. Ini merupakan hal yang SANGAT JARANG dan pihak monitor internasional akan melakukan berbagai usaha negosiasi untuk mengatasi situasi ini sebelum melaporkan masalah ini ke Komite Operasi KKB.

If after mediation one part of the team cannot be convinced that it is safe to investigate, the case should be referred immediately to JSC HQ Ops with a brief verbal statement explaining the situation. This will be referred immediately to the operations committee who will resolve the issue by contacting their representatives members in the team.

Kalau sesudah dilakukan mediasi, dan salah satu tim belum juga merasa aman untuk melakukan investigasi, maka hal ini harus segera dilimpahkan ke Komite Operasi KKB Pusat dengan memberikan pernyataan penjelasan secara verbal mengenai kendala yang dihadapi. Persoalan ini juga akan segera dilimpahkan kepada komite operasi yang akan mencari solusinya dengan menghubungi anggota-anggota delegasinya dalam tim.

When concern about physical safety arises from a risk not associated with one faction – e.g methods of transport, team members are to be reminded that they are military men and that the international team leader is their leader and speaks on behalf of the operations committee. Refusal to obey an order is a disciplinary offence under the HAMM Orders.

Kalau keberatan terhadap keselamatan fisik karena suatu resiko yang tidak berhubungan dengan satu faksi, misalnya metode transportasi, maka anggota tim diingatkan bahwa mereka adalah prajurit –prajurit militer dan pimpinan tim internasional adalah pimpinan mereka dan memberi perintah atas nama komite operasi. Menolak mematuhi sebuah perintah adalah melanggar disiplin terhadap perintah HAMM.

9. Should the international element on certain reasons refused to conduct an investigation, the matter will immediately be referred to the JSC Operation Committee in Banda Aceh. The decision which is made by the JSC Operation Committee Banda Aceh must be obeyed and implemented by District TMTs.

Jika pihak Internasional karena alasan-alasan tertentu menolak untuk melakukan investigasi, maka persoalan tersebut harus segera dilimpahkan ke Komite Operasi JSC Banda Aceh. Putusan yang diambil oleh Komite Operasi JSC Banda Aceh wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh TMT Kabupaten.

10. Should the Operation Committee cannot make the decision, the problem will be referred first to JSC. If JSC can not make decision, the problem will then be referred to JSC Senior Envoy.

Jika Komite Operasi tidak dapat mengambil keputusan maka persoalan tersebut pertama sekali harus dilimpahkan ke JSC. Jika JSC tidak dapat mengambil keputusan, maka permasalahan tersebut kemudian akan dilimpahkan ke Senior Envoy JSC.

11. The diagram below outlines the procedure to follow when conducting an investigation.
Diagram dibawah memberi outline tentang prosedur yang harus diikuti ketika melakukan investigasi.

SUMMARY
RANGKUMAN

12. Using the above format will ensure a timely response to incidents at the appropriate level. It will ensure that there is no duplication of effort and will therefore speed up decision making. It also ensures that the JSC has the safety and security procedures in place to support the TMTs at all times.

Menggunakan format diatas akan meyakinkan respon yang tepat pada waktunya untuk setiap insiden pada tingkat yang tepat. Hal tersebut akan meyakinkan bahwa tidak ada usaha duplikasi dalam setiap permasalahan dan dengan demikian akan mempercepat proses pengambilan keputusan. Hal tersebut juga akan meyakinkan bahwa JSC memiliki keamanan dan prosedur keamanan untuk mendukung tugas-tugas TMT setiap saat.