(19 Mei 2003, Senin pukul 17:00 - Di ruang konferensi pers Shiba)

Takeuchi - Wakil Menteri Luar Negeri Jepang

Pertama, saya hendak berbicara tentang pertemuan Joint Council antara pihak-pihak yang bersangkutan yang telah diadakan pada tanggal 17 dan 18 bulan ini di Tokyo. Sebagai bagian dari inisiatif diplomasi guna "mengukuhkan kembali perdamaian", maka negara kami telah menjadi tuan rumah 'Pertemuan Persiapan Untuk Perdamaian dan Pemulihan Aceh' (Preparatory Meeting Regarding Peace and Rehabilitation for Aceh) di Tokyo bulan Desember lalu. Satu minggu sesudah pertemuan, Pemerintah Jepang mendorong penandatanganan Penghentian Permusuhan (CoHA).

Dalam pertemuan CGI bulan Januari tahun ini, Pemerintah Jepang mengemukakan perhatiannya untuk mendukung pemulihan Aceh dengan pelaksanaan agenda perdamaian. Pemerintah Jepang juga telah melakukan usaha-usaha seperti mendukung aktifitas monitoring dalam pelaksanaan CoHA. Lebih jauh, berkenaan dengan pertemuan Joint Council ini, Pemerintah Jepang sebagai anggota co-chair bersama dengan USA, Uni Eropa dan World Bank telah menawarkan bantuan, termasuk tempat pelaksaan acara. Seperti dikatakan oleh Menteri Luar Negeri semalam, bahwa negara kami sangat kecewa dengan tidak suksesnya acara pertemuan Joint Council ini, padahal kami mendukungnya. Dan tidak dicapainya pemecahan dari problem yang sedang berlangsung.

Lebih jauh, pada tanggal 19 Mei tengah malam waktu setempat, Keputusan Presiden tentang pelaksanaan undang-undang darurat setingkat Darurat Militer diumumkan. Sejak saat itu, Pemerintah Jepang mengamati perkembangan yang terjadi dengan sangat sungguh-sungguh.

Jelas bahwa stabilitas Indonesia sangat penting bukan hanya untuk Indonesia sendiri tetapi juga untuk perdamaian dan keamanan di kawasan Asia. Situasi sekarang sangatlah serius. Negara kami sangat mengharap agar problem ini (konflik Aceh) bisa diselesaikan dengan cara damai dibawah kesatuan wilayah Indonesia, dan kami akan meneruskan dukungan kami guna tercapainya solusi dari problem ini.

(Pertanyaan): Berkenaan dengan kasus Aceh, Anda menyebutkan akan terus bertindak sebagai penengah (mediator) untuk perdamaian. Saya mau tahu bagaimana kebijakan Jepang yang kongkrit tentang masalah ini..?

(Takeuchi): Kami sangat prihatin dengan kondisi sekarang ini. Cuman kalau ditanya, apa yang akan kami lakukan sekarang ini, saya kira jawabannya adalah bahwa kami akan memperhatikan perkembangan dari konflik ini setiap saat. Di sisi lain, karena kami telah mempunyai hubungan dengan pemerintah RI dan GAM, kami akan mencari kesempatan yang tepat untuk membawa kedua belah pihak kemeja perundingan sekali lagi. Namun kalau ditanya tentang langkah yang kongkrit, jawabannya, belum ada. Kami akan mencari langkah itu.

(Pertanyaan): Anda mengatakan bahwa anda sangat kecewa, nah menurut Pemerintah Jepang, pihak manakah yang bertanggung jawab atas gagalnya perundingan kali ini, pemerintah RI atau GAM?

(Takeuchi): Saya kira kita tidak bisa memutuskan dengan pasti pihak mana yang bertanggung jawab. Saya akan ceritakan kronologinya. Menurut cerita pemerintah Indonesia, beberapa pelanggaran gencatan senjata dilakukan oleh GAM. Lebih jauh, GAM contohnya tetap berpegang kepada pemisahan diri/merdeka, menolak otonomi; GAM juga menarik pajak dengan paksa dari masyarakat; GAM juga tidak mau menempatkan senjata padahal itu adalah bagian yang penting dalam perjanjian CoHA. Situasi menjadi semakin buruk dengan terjadinya kontak senjata antara dua pihak. Masalahnya bersumber apakah GAM mau mundur dari tuntutan kemerdekaan atau tidak, dan apakah GAM menerima status otonomi khusus atau tidak. Ini berkenaan dengan isu kesatuan wilayah Indonesia. Pemerintah Jepang akan terus mendukung kesatuan wilayah Indonesia seperti juga negara-negara barat lainnya. Sebagai tambahan, penempatan senjata adalah isu lain yang sangat besar, dan kami paham bahwa dialog ini menyangkut masalah itu.