Jakarta, Rabu, 9 April, 2003

Kami, para Ketua Bersama dalam Konferensi Tokyo tentang Perdamaian dan Pembangunan Kembali Aceh, menegaskan kembali dalam pengertian yang paling keras dukungan kami pada Perjanjian Penghentian Permusuhan (COHA) dan penyelesaian damai atas konflik di Aceh. Kami menyambut baik penegasan kembali niat Pemerintah Indonesia untuk terus menempuh jalan resolusi damai atas konflik tersebut.

Kami menekankan kembali komitmen kami pada keutuhan wilayah Republik Indonesia dan tidak mendukung upaya apa pun yang menentang perbatasan Indonesia saat ini. Konsekuensinya, kami merasa bahwa satu-satunya penyelesaian yang tepat atas konflik di Aceh harus menggunakan Otomomi Khusus sebagai titik awal sebagaimana yang sudah disetujui oleh para pihak.

Kami dengan tegas mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri agar tidak menempuh jalan senjata atau kekerasan lain, yang tidak akan efektif menghasilkan solusi atas konflik ini. Jepang, UE, A.S. dan Bank Dunia mengecam kekerasan dan ancaman baru-baru ini terhadap beberapa regu pemantau dan mendesak Pemerintah Indonesia agar segera mengambil langkah-langkah untuk menjamin keamanan fisik para pemantau di lapangan, dengan bekerja erat dengan JSC di mana Pemerintah Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan, dan mendesak kedua belah pihak agar menahan diri untuk tidak melakukan intimidasi atau gangguan terhadap para wakil dari masyarakat sipil. Kami menyambut baik pernyataan Kapolri Da'i Bachtiar bahwa Pemerintah Indonesia akan memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi para pemantau, menyelidiki beberapa kejadian baru-baru ini dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian tersebut. Kami mengimbau GAM agar segera meninggalkan semua tindakan yang bisa mengacaukan proses perdamaian.

COHA, dengan ketentuan-ketentuannya tentang pembangunan kepercayaan, demiliterisasi, dan suatu dialog yang melibatkan semua unsur dalam masyarakat Aceh, adalah satu-satunya cara untuk mengatasi konflik di Aceh secara damai. Kami siap untuk melaksanakan dukungan kami pada proses tersebut.

Perjanjian tanggal 9 Desember sampai sejauh ini telah berhasil mengurangi kekerasan di provinsi itu. Kami mendorong kedua belah pihak agar sepenuhnya tunduk pada COHA, tapi, juga lebih jauh lagi, bertindak melampaui sekadar hakikat teknis perjanjian ini dan memulai kembali perundingan politis untuk mencapai penyelesaian yang langgeng dan disetujui bersama atas konflik tersebut. Kami percaya sekali bahwa hanya perundingan politis dan tindakan nyata menuju ke pemilihan yang bebas, adil dan demokratis di Aceh pada 2004 saja yang akan benar-benar melayani kepentingan rakyat Aceh dan keutuhan serta stabilitas Indonesia.