Harian Waspada
Senin, 27 Oktober, 2008

BANDA ACEH: Sejak 2006 hingga 2008, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana reintegrasi senilai Rp1,5 triliun. Sementara mulai tahun 2008, Pemerintah Aceh mengalokasikan dana APBA Rp235 miliar untuk program yang sama.

"Untuk tahun 2009, Pemerintah Aceh masih akan mengusulkan Rp250 miliar dana reintegrasi dari APBA," jelas Kadis Sosial Provinsi NAD, Ridwan Sulaiman, selaku Sekretaris Bapel BRA, pada pertemuan ke-IX Commission on Sustaining Peace in Aceh (CoSPA) di Wisma PT. Arun, Lhokseumawe, Sabtu (25/10) lalu.

Begitupun, terhadap pelaksanaan program reintegrasi itu, peserta CoSPA memandang masih terdapat kendala dalam hal penetapan jumlah total bantuan diyat yang akan diberikan kepada ahli waris korban meninggal/hilang selama konflik. Karenanya, Pemerintah Aceh bersama DPRA harus segera menetapkan besaran dana diyat.

Menurut pimpinan sidang, Ir. H. Azwar Abubakar, dalam hal pendataan, BRA perlu melibatkan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dan unsur lain yang diperlukan. "Pelibatan Muspida perlu dilakukan untuk mengikat Muspika sebagai pihak yang akan melakukan pendataan di lapangan," katanya.

Selain itu, sebut mantan Wagub Aceh ini, data korban konflik juga harus segera difinalisasi/dikunci. Kemudian, dalam pemberian bantuan pemberdayaan ekonomi, perlu dilakukan konseling karir untuk menentukan jenis bantuan ekonomi yang sesuai untuk setiap penerima bantuan.

Pemberian bantuan harus dikontrol secara terarah dan terus menerus agar bantuan yang diberikan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Hadir dalam pertemuan ini Amiruddin Usman, Zainal Arifin, Hasbi MS, Anwar Noer, Paul Amalo, dan Masykur dari Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Desk Aceh serta Mustawalad dan Tgk. Fauzi bin Zainal Abidin dari unsur GAM.

Pertemuan ini, dihadiri enam narasumber yang diundang khusus, yakni Gubernur Aceh, diwakili Kepala Kesbanglinmas Djakfar Djuned, Pangdam IM diwakili Danrem 011 Lilawangsa Kolonel Eko Wiratmoko, Kapolda Aceh, diwakili Kapolres Lhokseumawe AKBP Zulkifli, Sst. Mk. SH, Hary Azhar Nur dan Ir. Tun Azhari (DPRK Aceh Utara), serta Wabup Aceh Tengah, Djauhar Ali.

Selain itu, turut hadir lima pengamat internasional, masing-masing Rahma Jaurinata dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Medan, John Penny dari Kantor Uni Eropa di Aceh, Dihya Ihsan dari USAID Program Aceh, Bob Richey dari International Relief and Development, dan Juha Christensen dari IIAP.