Jakarta, 2 Maret 2006

1. Dalam upaya mendukung proses perdamaian berdasarkan perjanjian perdamaian yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kontribusi yang berjumlah 1 miliar Yen (sekitar US$ 8,6 juta) bagi Program Reintegrasi oleh IOM. Program ini direncanakan untuk memberikan pelatihan kerja dan peningkatan sumber pendapatan kepada mantan anggota dan mantan tahanan GAM. Program ini akan dilaksanakan segera setelah pencairan dana bantuan Pemerintah Jepang.

Pemeritah Jepang terus mendukung usaha Pemerintah Republik Indonesia untuk merealisasikan perdamaian dan kestabilan di Aceh seperti menyelenggarakan konferensi di Tokyo dua kali yaitu pada bulan Desember 2002 dan Mei 2003 sehubungan dengan COHA( he Ceasefire of Hostilities Agreement).

Dengan adanya komitmen yang baru bagi program IOM ini, kontribusi Pemerintah Jepang untuk proses perdamaian di Aceh telah mencapai US$ 12 juta, setelah dilakukan penandatanganan MOU pada bulan Agustus 2005(Silakan membaca catatan di bawah). Sementara itu Pemeritah Jepang juga sedang menyiapkan bantuan selanjutnya yang diperlukan.

2. Pada tanggal 2 Maret 2006 Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Y.M. Bp. Yutaka Iimura dan Kepala Kantor Jakarta International Organization for Migration (IOM) Bp. J. Stephan Cook menandatangani nota diplomatik mengenai kontribusi tersebut. Upacara disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Y.M. Bp. Mohammad Jusuf Kalla.

(Catatan)

Kontribusi Pemeritah Jepang untuk proses perdamaian di Aceh (total US$ 12 juta)

1. Dukungan untuk Perorangan (total US$ 11,07 juta)

(1) Program Reintegrasi bagi Para Mantan Anggota dan Mantan Tahanan GAM (Kontribusi kepada IOM sebesar US$ 8,6 juta)

(2) Rehabilitasi Pusat Pelatihan Kerja di Aceh (Hibah sebesar US$ 2,48 juta)

(3) Pelatihan wirausaha berskala mikro di daerah-daerah konflik (termasuk bagi mantan anggota dan mantan tahanan GAM)

(kerjasama teknik JICA sebesar US$ 40 ribu)

2. Dukungan bagi masyarakat yang mengalami konflik (total US$ 640 ribu)

Proyek-proyek berbasis komunitas dan berdampak cepat di Kabupaten Pidie, yang merupakan salah satu daerah terparah di Aceh (program bantuan komunitas oleh Kedutaan Besar Jepang dan JICA)

3. Dukungan bagi Governance di Aceh bagi konsolidasi perdamaian berjangka menengah dan berjangka panjang (total US$ 330 ribu)

(1) Bantuan Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung (program bantuan komunitas oleh Kedutaan Besar Jepang dan kerja sama teknik JICA sebesar US$ 140 ribu)

- Pelatihan bagi para staf Komite Independen Pemilihan (KIP) dan pendanaan produksi materi sosialisasi pemilihan umum, seperti brosur dan selebaran.

(2) Pengembangan Kapasitas Para Pegawai Negeri Daerah (kerja sama teknik JICA sebesar US$ 140 ribu)

- Penataran pegawai negeri daerah di bidang penyusunan kebijakan setelah UU Pemerintahan Aceh diterapkan.

(3) Pengembangan Kapasitas Lembaga Hukum (kerja sama teknik JICA sebesar US$ 50 ribu)

- Pelatihan bagi para hakim Pengadilan Syariah mengenai penyelesaian pertikaian alternatif (Alternative Dispute Resolution - ADR)



Sebagian besar bantuan berjumlah US$ 12 juta yang disebut di atas ini adalah bantuan tambahan yang diberikan di luar bantuan darurat dan rekonstruksi bencana gempa dan tsunami yang mencapai US$294 juta. Dengan perincian, yang diberikan secara bilateral US$154 juta (termasuk JICA), dan US$140 juta lewat organisasi multilateral.