TAPOL, 2 Juli, 2003

KRONOLOGI

8 Mei 2003
Jakarta Post melaporkan rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengirim tank Scorpion ke Acheh (Lihat juga The Observer, 11 Mei)

19 Mei
Indonesia melancarkan serangan militer ke Acheh dan menggunakan empat jet tempur Hawk-200 untuk mengawal pesawat transportasi tentara dan pesawat-pesawat tersebut mengintimidasi warga dengan terbang rendah dalam rangka operasi 'shock and awe'

Juru bicara militer Indonesia mengatakan bahwa Hawks 'juga akan dipergunakan (dalam penyerangan langsung) kalau kami menghendaki' [The Guardian, 20 Mei].

21 Mei
Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto mengatakan bahwa dia enggan untuk memegang janji janji yang dibuat sebelum pembelian Hawks: 'agar bisa menguasai semua wilayah dan menyelesaikan tugas, akan saya pakai semua peralatan yang saya miliki. Apalagi saya sudah membayarnya' [The Guardian, 22 Mei].

25 Mei
Laporan yang diterima bahwa Hawks dipakai dalam penyerbuan dan pemboman di Kabupaten Acheh Utara [sumber TAPOL].

Gerakan Acheh Merdeka (GAM) melaporkan bahwa Hawks dipergunakan dalam pemboman di desa-desa sekitar Lhok Seumawe. Juru Bicara Panglima TNI, Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam penggunaan Hawks: 'Bagi kami, itu semua telah kami bayar, jadi tidak ada masalah. Kami pergunakan pesawat tempur itu untuk menjaga kedaulatan kami?' [The Times, 26 Mei]

28 Mei
Panglima Angkatan Udara, Marsekal Chappy Hakim mengatakan bahwa pesawat tempur akan digunakan untuk kepentingan nasional dan negara. Dia juga mengatakan kemungkinan penggunaan Hawks di Acheh dan telah didiskusikan dengan Duta Besar Inggris dua bulan sebelumnya dan tidak ada keberatan dari pihak Inggris untuk itu. [Antara, Kompas, detik (Harian-harian di Indonesia), 28/29 Mei]

1 Juni
Laporan diterima bahwa Hawks dipergunakan dalam pemboman desa-desa di Acheh Timur dan Acheh Utara. Beberapa rumah hancur [sumber TAPOL].

3/4 Juni
Menteri Luar Negeri, Mike O'Brien, mengunjungi Jakarta untuk mendiskusikan tentang perang di Acheh dan penggunaan peralatan militer buatan Inggris dengan presiden Megawati dan Menteri Luar Negeri, Hasan Wirayuda. Juru bicara Kementerian Luar Negeri membantah adanya persetujuan mengenai pemakaian Hawks: 'kami sampaikan (kepada O'Brien) bahwa tidak ada persetujuan semacam itu". Ditambahkan bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah sebuah negara yang membeli senjata dengan' maksud baik dan dengan uang pajak rakyatnya' mesti selalu direpotkan oleh negara penjual setiap kali senjata itu digunakan. Apalagi setiap 'gentleman agreement' terhadap penggunaan Hawks hanya berlaku untuk ' kasus Timor Timur dan bukan untuk kasus Acheh, dua kasus yang sangat berbeda' [AFP, 3 Juni].

O'Brien mengatakan: 'Saya mengharap bahwa kita tidak menjadikan hubungan kita dengan angkatan bersenjata akan terpengaruh andai persetujuan itu tidak dilaksanakan', tetapi di lain pihak dia juga mengingatkan bahwa perjanjian tentang suku-cadang yang akan datang akan terpengaruh.

5 Juni
Jurubicara Angkatan Udara mengatakan bahwa 'TNI mempunyai hak yang penuh untuk menggunakan Hawk untuk kepentingan tempur...' [Jakarta Post, 6 Juni]

12 Juni
Dalam jawabannya kepada pertanyaan parlemen oleh Jeremy Corbyn, Mike O'Brien mengatakan:

Sebelum Agustus 2002, pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan bahwa peralatan militer buatan Inggris tidak akan dipergunakan di Acheh atau tempat lain di Indonesia terhadap penduduk sipil yang akan mencegah penduduk menggunakan hak kebebasan berekspresi, hak kebebasan berkumpul dan berserikat atau Hak Asasi lainnya yang sesuai dengan standar internasional. Pemerintah Indonesia malah menambahkan, diluar dugaan, mereka akan memikirkan secara dalam penggunaan peralatan militer buatan Inggris di Acheh, andaipun dipergunakan sebagai langkah terakhir, pemerintah Inggris pasti akan diberitahu sebelumnya.

'Pada Agustus 2002 pemerintah Inggris menerima pemberitahuan dari Pemerintah Indonesia bahwa kemungkinan mereka akan menggunakan peralatan buatan Inggris di Acheh dan hanya untuk pemindahan orang yang terluka dan untuk logistik. Jet Hawks tidak akan dipergunakan dalam hal ini. Para menteri di Indonesia pada September 2002 juga menegaskan jaminan mereka untuk tidak menggunakan peralatan buatan Inggris dalam perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia di manapun di Indonesia juga peralatan itu tidak akan digunakan untuk kepentingan penyerangan (offensive). Jaminan ini berlaku untuk semua peralatan militer buatan Inggris. Saya menegaskan pentingnya jaminan itu dilaksanakan dalam kunjungan saya yang terbaru ke Indonesia'.

'Saya mengunjungi Indonesia pada 3-4 Juni 2003, dan membincangkan tentang penggunaan peralatan militer buatan Inggris dengan Presiden Megawati dan pejabat-pejabat senior dalam pemerintah Indonesia. Saya mengingatkan mereka tentang jaminan masalah penggunaan peralatan militer buatan Inggris di Acheh, dan mengingatkan akan adanya akibat pada penjualan peralatan pertahanan dan hubungan dalam pertahanan apabila Indonesia melanggar jaminan-jaminan yang telah mereka buat. Saya juga menegaskan bahwa aksi militer Indonesia di Acheh mesti sebanding dan harus sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia Internasional'.

'Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa jet Hawks buatan Inggris memang dipergunakan di Acheh pada tanggal 19 Mei, tetapi mereka mengklaim bahwa itu tidak bertentangan dengan jaminan dan janji mereka. Kita akan menggunakan segala sumber informasi yang tersedia untuk memonitor penggunaan peralatan buatan Inggris dan akan menindak-lanjuti segala tuduhan-tuduhan yang kredibel atas penyalah-gunaan peralatan buatan Inggris.

16 Juni
AFP melaporkan bahwa Hawks dan pesawat buatan US, Bronco, dipergunakan untuk menjatuhkan 'sonic bomb' di Acheh Utara untuk 'mengganggu konsentrasi pasukan GAM' (Kemungkinan hal ini lebih tepat disebut 'sonic booms, daripada 'sonic bombs', yang mana digunakan untuk taktik 'shock therapy')

17 Juni
Mantan Menteri Pertahanan dan Dubes Indonesia yang akan ditempatkan di UK, Juwono Sudarsono, mengingatkan bahwa negara-negara pengekspor senjata jangan mengharap Indonesia untuk tidak menggunakan peralatan seperti Hawks atau Scorpions: 'Menurut saya, tatkala senjata telah dijual, Indonesia jangan diharap untuk mematuhi segala syarat larangan dalam penggunaaan senjata senjata itu. Syarat-syarat mesti jangan memberatkan, kecuali yang menjadi bagian dari 'gentleman agreement'.

23 Juni
Menteri Koordinator Keamanan dan Politik, Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan bahwa hal yang tidak bisa diterima oleh rakyat Indonesia apabila uang dikeluarkan untuk membeli pesawat namun tidak bisa dipergunakan untuk mempertahankan negara mereka: 'rakyat kami tidak akan setuju dengan syarat kaku ini dilaksanakan' [Waspada (Indonesian daily), 23 Juni].

23 Juni
36 buah tank Scorpions dikirim ke Acheh. Juru bicara senior militer di Acheh, Kolonel Ditya Sudarsono mengatakan bahwa tank-tank itu akan digunakan dalam offensif sebagai 'bagian penting dalam serangan kami untuk menghancurkan separatis' [The Guardian, 24 Juni]

I July
Pemerintah UK mengelurkan laporan tahunan tentang export strategis tahun 2002. Nilai lisensi untuk Indonesia mengingkat dari '2 juta di tahun 2000 menjadi' 15.5 juta pada 2001 meningkat menjadi '41 juta di tahun 2002. Lisensi yang termasuk dalam laporan tahun 2000 antara lain meriam pesawat tempur, peralatan untuk peluncuran rudal, peralatan untuk pesawat tempur, helikopter tempur, tank-tank, dan juga kenderaan-kendaraan lapis baja.

Perkara tentang embargo

Sewaktu kebijaksaannya tentang penjualan senjata kepada Indonesia ditantang, Pemerintah Inggris selalu dengan segala cara mengatakan -sewaktu membalas pertanyaan dari parlemen, atau dalam surat jawaban para menteri dsb, bahwa Indonesia telah memberikan 'jaminan' bahwa senjata buatan Inggris tidak akan digunakan dalam 'internal repression/konflik dalam negeri', 'operasi terhadap pemberontakan', sebagai alat 'offensif' atau untuk 'melanggar HAM', di manapun di Indonesia.

Bahwa pengiriman Hawks dan Scorpions ke Acheh merupakan pelanggaran yang paling jelas dan nyata dalam pelaksanaan 'jaminan' ini. Peralatan-peralatan itu menjadi alat utama dalam operasi offensif militer; dibawa ke Acheh pasti bukan untuk tujuan dipamerkan.

TAPOL dan organisasi lainnya telah menegaskan bahwa 'jaminan' Indonesia sama sekali tidak berharga, dilihat dari record mereka yang menggunakan senjata import berulang kali di Timor-Timur, Acheh dan Papua Barat untuk menyakiti warganya sendiri. Jelas dari statement-statement yang dikutip di atas bahwa pimpinan militer sama sekali tidak ingin untuk menuruti aturan tentang larangan-larangan penggunaan peralatan militer, dan mereka menganggap semua 'jaminan' itu sebagai tidak berlaku atau tidak mengikat. Ini membuat kepercayaan pemerintah Inggris yang berketerusan kepada Indonesia adalah hal yang tidak bisa diteruskan.

Penegasan pemerintah bahwa mereka akan memonitor penggunaan peralatan militer dan akan menindak lanjuti tuduhan terhadap penyalahgunaannya, tidak lain adalah sebuah basa basi atau, lebih buruk lagi, sebuah keinginan pura-pura agar tidak terganggunya perdagangan senjata yang menguntungkan dengan Indonesia. Peningkatan nilai perdagangan yang sangat besar dalam export tahun 2002, sebagaimana di jelaskan diatas, menjelaskan bahwa yang terakhir adalah faktor motivasi utama.

Dengan mengatakan bahwa pemerintah hanya akan mengambil sikap setelah peralatan itu disalah-gunakan, Pemerintah secara effektif akan menunggu sampai peralatan itu digunakan untuk melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (utamanya pembunuhan terhadap penduduk sipil), dan sebelum itu tidak akan melakukan apa apa. Implikasinya, bahwa tanggung jawab hanya kepada penduduk di lapangan untuk memperlihatkan bukti yang 'kredibel' terhadap penyalah-gunaan peralatan itu, adalah sebuah perbuatan yang tidak bertanggung jawab dari Pemerintah Inggris.

Kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa suatu hal yang tidak bisa ditoleransi dari pemerintah Inggris untuk bersikap 'bussiness as usual' dengan TNI. Dan kami menyerukan kepada Pemerintah Inggris untuk:

1. Melaksanakan embargo peralatan militer, keamanan dan peralatan kepolisian kepada Indonesia, dengan termasuk semua kontrak yang disetujui sebelum pelaksanaan embargo;

2. Mendesak agar semua peralatan buatan Inggris segera dikeluarkan dari Acheh;

3. Menghentikan semua bentuk kerjasama dengan militer Indonesia dan pasukan khusus kepolisian termasuk dalam latihan (training), partisipasi dalam seminar dan konferensi dan segala bentuk pertukaran lainnya; dan

4. Menekan Uni Eropa agar segera melaksanakan segala larangan serupa kepada Indonesia.