KORBAN DAN KESAKSIAN: PEREMPUAN ACEH

‘Saya berdo’a semoga dia masih hidup, tetapi dalam mata hati, saya tahu dia sudah mati’

Buklet ini dipersembahkan kepada perempuan Aceh: kepada mereka yang kepedihannya berlalu tanpa mendapat perhatian, dan kepada mereka yang hidupnya dibebani dengan kekerasan dan konflik berdarah.

Dipublikasikan oleh Eye on Aceh, Sydney, Australia, dengan kemurahan Urgent Action Fund
sebagai pendukung keuangan. April 2004.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi: eyeonaceh@acheh-eye.org,
www.acheh-eye.org

Propinsi Aceh yang merupakan wilayah di bagian paling barat Indonesia saat ini berada dalam kekacauan, terpencil dan hampir-hampir tertutup bagi dunia luar. Perjuangan berdarah untuk meraih kemerdekaan telah berkecamuk di sana selama hampir tiga puluh tahun: pelaku utama adalah Tentatera Nasional Indonesia (TNI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ribuan orang telah mati, dihilangkan, ditahan dan disiksa akibat konflik tersebut. Ribuan anak-anak telah menjadi yatim, dan sistem pendidikan hampir mendekati ambruk. Perempuan sebagai kelompok yang paling rentan tidak dapat menghindari kematian, penangkapan, penyiksaan dan intimidasi. Sebagai tambahan, mereka juga telah menjadi korban perkosaan dan segala bentuk pelecehan seksual.

Hampir semua dari tragedi-tragedi ini dilakukan oleh tentara Indonesia atas nama mempertahankan negara kesatuan. Respon penguasa kepada kelompok yang hendak memisahkan diri di Aceh tidak sesuai dan telah melampaui batas. Sejak 18 Mei 2003, proses perdamaian yang rapuh telah runtuh dan keesokan harinya pemerintah Indonesia mendeklarasikannya darurat militer di propinsi Aceh selama 6 bulan. Pendeklarasian darurat militer ini menandakan dimulainya operasi militer yang merupakan operasi terbesar di Indonesia setelah invasi di Timor Timur pada tahun 1975. Enam bulan kemudian, pada 19 Desember, darurat militer di perpanjang sampai Mei 2004. Darurat militer telah menimbulkan dampak yang sangat mengkhawatirkan terhadap kepada penduduk sipil, khususnya perempuan dan anak-anak.

Latar belakang: Aceh dan Sejarahnya

Aceh terletak di pulau Sumatera, kira-kira 2,000 km dari barat laut ibukota Indonesia Jakarta. Sejarah Aceh di taburi dengan konflik dan masyarakatnya terkenal mampu bertahan dalam konflik yang berkepanjangan. Sejak 1873 telah ada sejumlah pemberontakan melawan Belanda yang menjajah Indonesia dari tahun 1824-1942. Orang Aceh bersikeras bahwa pendudukan Belanda di Aceh tidak sah. Dalam tahun 1942, orang Aceh menyambut tentara Jepang, tetapi pada 1944 juga terjadi pemberontakan berdarah melawan Jepang. Orang-orang Aceh bahkan memihak Indonesia untuk melawan Jepang, perlawanan berakhir pada 1949. Tetapi segera setelah Indonesia merdeka, muncul ketidakpuasan terhadap penguasa Indonesia; perlawanan terhadap Indonesia mulai berlaku sejak tahun 1950an. GAM di bentuk pada tahun 1976 oleh Hasan di Tiro dan pergerakan ini telah tumbuh semakin kuat. Dalam usahanya untuk menghancurkan gerakan kemerdekaan pada akhir tahun 1980an, pemerintah Indonesia mengerahkan militer besar-besaran ke propinsi ini. Hal ini mengakibatkan kehancuran bagi masyarakat sipil.

Akibat perang terhadap perempuan Aceh

Dalam kebanyakan wilayah konflik kekerasan seksual telah menjadi instrumen perang: demikian halnya yang terjadi di Aceh. Perkosaan, atau ancaman perkosaan merupakan suatu metode penyiksaan fisik atau psikologis yang secara luas dilakukan terhadap perempuan di seluruh dunia. Penghinaan massal atau individual dan trauma psikologis lebih parah akibatnya dibandingkan sakit yang ditanggung oleh penyiksaan fisik, dan kekerasan seksual adalah alat yang efektif untuk melahirkan akibat tersebut. Di dalam masyarakat Aceh yang dominan Muslim, kekerasan seksual ini merupakan satu alat yang diterapkan oleh militer Indonesia dalam upaya melemahkan tatanan sosial masyarakat tersebut.

Stigma yang dirasakan oleh korban perkosaan dan kekerasan seksual di Aceh, dan ketakutan kepada serangan balasan menjadikan hampir semua kasus tidak dilaporkan: kebenaran tidak pernah dibuktikan, dan hampir tidak akan mungkin untuk dicapai.

Perkosaan dan kekerasan seksual

Sejak tahun 1989 sampai Agustus 1998, Aceh berada dalam status Daerah Operasi Militer (DOM). Saat status DOM dicabut, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang telah berlangsung sepuluh tahun sebelumnya terbongkar secara luas. Kepada tim pencari fakta DPR RI, LSM-LSM di Aceh melaporkan sebanyak 600 perempuan Aceh telah diperkosa oleh militer Indonesia dalam masa 7 tahun sebelumnya. (The Straits Times, 29 Juli, 1998) Namun, kebanyakan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak memperoleh perhatian, dan dari sedikit kasus yang di angkat, hasilnya tidak memberikan keadilan bagi korban kekerasan tersebut.

Salah satu kasus adalah yang menimpa Sumiati Binti Hamzah yang diperkosa pada bulan Agustus 1996 oleh seorang anggota militer Indonesia. Kasus ini mendapat perhatian karena diselidiki bersamaan dengan 4 kasus yang lain. Investigasi dilakukan oleh Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KPTKA) yakni sebuah komisi yang dibentuk oleh bekas presiden Habibie. Sumiati diperkosa di rumahnya, namun dia tidak melaporkan penderitaan yang dialaminya sampai kemudian dia mengetahui bahwa dia telah hamil. Tidak seorangpun anggota militer yang ditahan untuk bertanggungjawab terhadap perkosaan yang dilakukan tersebut. Pada bulan Maret 2000 sebuah pengadilan militer yang dilakukan di Medan mendapati bahwa kasus Sumiati benar-benar kasus yang berat dan memutuskan kepadanya harus diberikan Rp 50,000 setiap bulan untuk membantu membiayai anaknya.

Dalam kejadian lain, seorang korban menuturkan: ‘Sebanyak 11 rumah di sebuah kampung di geledah oleh militer, saya adalah satu dari enam perempuan yang diperkosa hari itu. Sekarang saya sangat takut berada rumah saya sendiri. Saya khawatir militer akan datang lagi.’ (BBC, 19 Desember, 2000)

Memelihara suasana yang menegangkan adalah bagian dari strategi militer untuk menghancurkan semangat orang Aceh. Setiap laki-laki yang berusia diatas 14 tahun di tuduh oleh penguasa sebagai target yang ‘sah’. Sehingga ketika ada informasi akan adanya operasi penyisiran (sweeping), semua laki-laki lari ke hutan atau gunung, meninggalkan perempuan-perempuan sendirian dan sangat rentan menjadi korban. Di beberapa tempat hanya perempuan, anak-anak dan orang tua yang tinggal. Istilah kampung janda sering di gunakan untuk menjelaskan kondisi kampung-kampung tersebut.

Di Aceh (dan tempat lain di Indonesia) militer bebas melakukan kejahatan kemanusian secara sistematis karena mereka menikmati impunity. ‘Nilai’ untuk membuat tuntutan resmi sangat tinggi. Korban sering terlalu takut untuk melapor kejahatan yang dilakukan terhadap mereka, ketakutan jika mereka melakukan hal tersebut akan membuat mereka rentan terhadap serangan balasan. Mereka yang dituduhkan sering tidak dituntut dan di bawa ke pengadilan, sehingga kebanyakan kasus tidak dilaporkan.

‘Ayah saya membawa saya ke pos militer untuk melaporkan prilaku seorang aparat dari pos tersebut yang telah memegang payudara saya dan mencium saya. Awalnya saya tidak ingin pergi tetapi orang tua saya membujuk agar saya melapor. Tetapi ketika kami tiba di pos tersebut, komandan militer di pos tersebut tertawa dan mengatakan bahwa saya bukan gadis baik-baik, bahkan dia mengatakan pada ayah bahwa saya harus di hukum karena mencoba merusak nama baik anak buahnya. Dua hari kemudian, tentara yang melakukan pelecehan tersebut, datang ke rumah kami dengan tiga orang temannya. Mereka mencuri uang dan mengambil emas ibu saya. Mereka juga menuduh adik laki-laki saya membantu GAM, adik saya terpaksa tinggal dengan saudara saya di Lhokseumawe setelah itu--dia takut militer akan kembali untuk membunuh dia. Sekarang saya merasa malu karena telah membawa begitu banyak masalah dalam keluarga saya.’ (Simpang Kramat, Aceh Utara, Februari 2002)

Bukan hanya perempuan yang menjadi korban yang enggan melaporkan perkosaan atau kekerasan seksual, tetapi juga aktifis dan pimpinan komuniti lokal juga takut membela kasus-kasus tersebut. Kasus perkosaan di Aceh Selatan yang sangat terkenal memberikan akibat yang mematikan bagi keinginan dan kemampuan LSM lokal untuk bekerja dengan korban kekerasan seksual.

Pada akhir tahun 2000, beberapa perempuan melaporkan mereka diperkosa oleh anggota Brimob di pedalaman Aceh Selatan. Lima dari perempuan tersebut dibawa oleh LSM lokal ke Banda Aceh untuk mendata pengakuan resmi mereka. Sayangnya, berita tentang keinginan mereka diketahui oleh media sehingga di publikasi, dimana hasil publikasi ini membuat korban lebih menderita. Mereka di bawa ke penyelidikan polisi selama lima hari, setelah masa itu cerita korban telah berubah secara drastis: Yaitu GAM telah menculik mereka dan memaksa mereka untuk mengatakan bahwa telah diperkosa ? ini adalah cerita baru mereka setelah masa intimidasi dan kekerasan di kantor polisi lokal.

Sebagai tambahan untuk perubahan cerita ini, polisi melakukan investigasi untuk menilai apakah anggota LSM dan jurnalis yang mencoba membantu gadis-gadis ini, adalah bersalah atas mencemarkan nama baik dan penculikan. Juga berhubungan dengan kasus ini adalah pembunuhan Tgk. Kamal, kepala Pesantren setempat dimana ke lima gadis ini bermalam. Tgk Kamal bersama dengan pengacaranya dan seorang supir, memenuhi permintaan untuk di interogasi oleh polisi di Polres Tapak Tuan, Aceh Selatan. Saat mereka meninggalkan kantor polisi mereka diikuti oleh kenderaan lain dan ketiganya ditembak hingga tewas. Kemungkinan dibunuh dan dituduh mencemarkan nama baik telah menyebabkan kebanyakan korban kekerasan seksual sekarang tidak lagi memiliki dukungan lokal.

Pada awal 2002, sebuah kecenderungan baru yaitu kekerasan seksual lebih menyebar di Aceh: perempuan-perempuan Aceh dipaksa oleh militer untuk telanjang di depan umum.

Mereka mendatangi rumah saya untuk mencari anak laki-laki saya; mereka menuduh dia anggota GAM. Dia tidak berada di rumah saat itu, dan dia bukan anggota GAM. Mereka memaksa saya, suami saya dan anak laki-laki saya yang paling kecil yang masih berusia 6 tahun, untuk keluar rumah. Karena saya tidak dapat memberitahukan dimana anak laki-laki saya yang lebih tua berada, salah seorang anggota militer itu menempelkan pisau di leher anak laki-laki saya yang kecil yang menangis. Tentara memerintahkan saya membuka semua pakaian saya atau dia akan membunuh anak saya. Tentara yang lain membakar rumah saya, suami saya tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka memaksa saya menanggalkan semua baju saya dan kemudian dilemparkan ke dalam kobaran api rumah saya yang terbakar. Apa yang bisa saya lakukan? Sekarang anak saya dan suami saya trauma; anak laki-laki saya yang lebih tua masih hilang juga. Apa lagi gunanya hidup? Kami sangat takut mereka akan kembali untuk membuat kehidupan kami lebih sengsara. (Aceh Utara, Februari, 2002)

Perempuan sebagai kepala rumah tangga

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dalam penyelidikan pasca DOM menemukan bahwa terdapat 3.000 perempuan telah menjadi janda antara tahun 1989-1998. Situasi ini telah memaksa perempuan untuk menerima peran ganda dalam rumah tangga. Bagi kebanyakan perempuan Aceh, ini adalah ‘kehidupan normal’ : mereka menerima tanggungjawab tersebut sendirian untuk mengasuh anak, dan menjaga orang tua dan saudara yang sakit dan lemah.

Tidak ada data yang tersedia di Aceh tentang berapa banyak rumah yang dipimpin oleh perempuan. Dalam keluarga-keluarga yang demikian, adalah merupakan tanggungjawab perempuan untuk menyediakan tempat tinggal, makanan, pendidikan dan biaya kesehatan bagi keluarga. Survei informal lokal yang dilakukan di Aceh mendapati bahwa jumlah rumah tangga yang bergantung pada perempuan hampir mencapai 50 persen.

Kelompok yang paling rentan ini telah menjadi target yang paling mudah bagi militer, penderitaan mereka berlipat ganda: kebanyakan laki-laki telah tewas, dihilangkan, ditangkap,atau terpaksa pergi ke propinsi lain.

Di beberapa desa laki-laki yang tersisa hanya laki-laki yang telah sangat tua dan anak-anak laki-laki kecil. Perempuan bekerja di kebun dan sawah dan menanggung beban yang menyebabkan mereka stress dan letih lahir dan batin. Orang yang telah tua tidak sanggup lagi membantu di kebun dan sawah sehingga anak-anak sering harus berhenti sekolah untuk membantu mencari nafkah keluarga. Jumlah anak yang berhenti sekolah di Aceh telah meningkat: ribuan anak-anak Aceh tidak menyelesaikan sekolah menengahnya.

Kebanyakan laki-laki Aceh telah pergi ke Malaysia mencari kerja dan berjanji untuk mengirimkan uang untuk keluarga mereka di kampung di Aceh. Tetapi hal ini sering tidak berjalan sebagaimana yang di harapkan : banyak yang berada di Malaysia tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Pemerintah Malaysia telah melancarkan operasi besar-besaran mencari mereka yang masuk secara illegal. Kebanyakan orang-orang Aceh ditangkap dan ditahan untuk masa yang lama, dan biasaya mereka dideportasi kembali ke Indonesia, ini menambah stress dan tidak menentunya keadaan keluarga sekembalinya mereka ke Aceh.

‘Orang-orang yang dihilangkan’

Kematian dalam sebuah keluarga atau teman dekat selalu menyisakan luka. Tetapi kebanyakan perempuan Aceh mengatakan mereka merasa lebih perih ketika orang yang dicintai menghilang, mayatnya tidak pernah ditemukan. Hal ini membuat tidak bisa dilakukan fardhu kifayah sesuai dengan syariat Islam bagi keluarga si mati, yang menambah penderitaan mendalam bagi perempuan.

Anak saya di culik pada akhir tahun 2001. Dia sedang pulang memancing di kolam ikan setempat dengan temannya. Anggota Brimob yang sedang melintas dengan sebuah mobil berhenti untuk menginterogasi dia. Orang-orang kampung di kedai kopi sekitar tempat tersebut yang sedang menyaksikan kejadian itu mengatakan dia disiksa sangat parah, dan dibawa pergi masih dalam keadaan hidup dengan kenderaan Brimob. Kejadian itu berlangsung enam bulan yang lampau. Saya tidak tahu dimana dia berada sekarang. Apa kesalahan dia? Dia baru berumur 17 tahun. Saya merasa begitu menderita dan tidak tahu kapan dia akan kembali lagi. Saya tidak pergi kemanpun sejak dia menghilang. Hanya tinggal di rumah dan menunggu. Saya menanyakan pada pos Brimob setempat tentang keberadaan anak saya, tetapi aparat Brimob mengatakan mereka tidak tahu apa-apa tentang anak saya. Dari hari ke hari saya merasa hidup saya hampa dan saya hanya dapat berdo’a untuk anak saya. Saya berharap dia telah meninggal, karena jika dia masih hidup,dia akan selalu disiksa, perasaan itu membuat saya bahkan menjadi lebih menderita. (Kecamatan Meraxa, Aceh Besar, korban masih menghilang)

Seorang perempuan dari Idi Cut, Aceh Timur menceritakan pengalaman yang agak sama:

Beberapa tahun yang lalu suami saya menghilang, dan sampai sekarang saya tidak tahu dimana dia berada. Saya yakin dia sudah meninggal--jika dia masih hidup tentu dia sudah kembali kerumah kepada keluarganya. Beberapa bulan yang lalu ada penyisiran dekat sekolah ditempat saya. Anak saya masih berusia 17 tahun, tetapi militer mengambil dia--saat itu dia masih mengenakan seragam sekolahnya. Dimana anak saya? Saya telah mencarinya ke berbagai pos militer dan polisi tetapi dia tidak saya temukan.

Saya terlalu lelah untuk mencari lagi? semangat saya telah hilang. Saya pikir anak saya sebagaimana juga ayahnya sudah meninggal. Saya letih mencari. Saya meminta TNI untuk memberikan kembali jasad anak saya sehingga saya dapat menguburkan dia secara benar. Dia adalah harta satu-satunya yang pernah saya miliki tetapi sekarang nampaknya saya kehilangan dia. (November, 2002)

Begitu banyak perempuan di Aceh telah mendatangi satu demi satu pos militer, mencari suami mereka, anak laki-laki dan saudara laki-laki. Kalau mereka beruntung, mereka akan diminta membayar tebusan untuk pelepasan tahanan--hidup atau mati. Di Aceh, bahkan mayat harus dibayar juga. Perempuan biasanya terlalu miskin untuk membayar tebusan sendirian dan harus meminjam dari saudaranya atau teman. Banyak korban lainnya masih tetap ‘hilang, diperkirakan meninggal.’

Dipindahkan dari rumah dan lingkungan

Angka yang tepat tentang orang-orang yang mengungsi dari Aceh tidak diketahui, tetapi tentu saja puluhan ribu--kebanyakannya perempuan dan anak-anak. Beberapa telah dipaksa militer untuk pergi dari rumahnya atau kelompok-kelompok yang dilindungi militer yang kemudian merampas harta benda mereka dan bahkan membakar rumah mereka; keseluruhan desa-desa telah diratakan dengan tanah di Aceh dengan cara seperti ini. Yang lainnya telah pergi menghindari kekerasan--bahkan sebelum operasi penggeledahan atau serangan di mulai.

Mereka yang mengungsi sering hidup dengan teman atau keluarganya di desa lain, atau berlindung di mesjid-mesjid dan bangunan milik umum yang lain. Di Aceh juga terdapat banyak kem-kem, sementara mereka yang tidak memiliki alternatif lain hidup di bangunan sekolah yang rusak atau bangunan-bangunan kosong. Semua orang mengetahui bahwa ketika mereka kembali ke desa mereka, sangat sedikit yang tersisa dari apa yang mereka miliki sebelumnya: rumah dan barang-barang berharga telah di rampas dan dihancurkan.

Kondisi di kem-kem sementara ini biasanya sangat parah: tanpa perlindungan yang cukup; sanitasi yang jelek; kurangnya makanan dan air minum yang bersih; hanya obat-obatan darurat (kalaupun ada), dan biasanya tidak ada pendidikan bagi anak-anak. Kalaupun ada sistem pendidikan sifatnya hanyalah informal dan hanya pada tingkat rendah. Militer sering mencurigai kem sebagai tempat dimana anggota GAM mengungsi, bersembunyi diantara masyarakat. Kadang-kadang militer melakukan serangan ketempat pengungsian untuk mengambil kesempatan merampas harta masyarakat, mengintimidasi dan melakukan kekerasan terhadap masyarakat yang lemah yang kebanyakannya hanya perempuan dan anak-anak,orang sakit dan orang-orang tua.

Di bulan Agustus 2001, sebuah pembunuhan massal yang kejam terjadi di perkebunan kelapa sawit dan karet Bumi Flora di Aceh Timur. Tiga puluh satu masyarakat, termasuk 1 anak dan 1 orang bayi ditembak tanpa belas kasihan, kebanyakan yang lain terluka dalam insiden tersebut. Semua yang masih hidup harus meninggalkan tempat tersebut. Kira-kira tiga tahun kemudian, kebanyakan mereka tetap berada dalam kem-kem, terlalu takut untuk kembali ke kampung mereka.

Seorang perempuan yang selamat masih tinggal di sebuah kem menceritakan pengalamannya:

Aparat datang dan kemudian memukul laki-laki. Saya melihat suami saya di bunuh bersama orang-orang yang lain-lain, anak-anak saya melihat ayah mereka dibunuh. Anak-anak saya bertanya mengapa militer membunuh ayah mereka? jawaban apa yang harus saya berikan?

Setelah peristiwa itu saya pergi dari tempat itu dengan perempuan-perempuan yang lain,sekarang kami semua berada dalam kem ini. Kami tidak bahagia disini, kondisi kehidupan sangat buruk, tetapi paling tidak kami aman. Anak-anak saya selalu sakit dan khawatir akan masa depan mereka, sebab tidak ada pendidikan di tempat ini. Dan orang tua saya masih di kampung kami, mereka terlalu tua dan sakit untuk pergi. Anak-anak saya selalu menanyakan apakah Tuhan akan mengijinkan ayah mereka untuk kembali kerumah? Saya harus kuat untuk mereka, sekarang hanya saya yang mereka punya.

Darurat Militer

Dalam pertemuan di Tokyo pada 18 Mei 2003, proses perdamaian untuk Aceh yang dimulai pada 2000 akhirnya hancur. Darurat militer diterapkan di propinsi ini pada hari berikutnya--19 Mei. Dengan demikian di mulailah sebuah operasi pengerahan militer besar-besaran ke Aceh untuk, dalam istilah yang digunakan oleh komandan angkatan bersenjata Jendral Endriartono Sutarto ‘untuk melumpuhkan GAM secara menyeluruh’. Jumlah personil militer dan polisi diperkirakan sejumlah 50,000 diterjunkan ke Aceh, membuat wilayah ini merupakan wilayah yang paling dikuasai militer di Indonesia. Ini kenyatannya, pengerahan militer terbesar sejak Indonesia melakukan invasi keTimor Timur pada tahun 1975.

Banyak masyarakat sipil, telah menjadi target, dituduh sebagai anggota, atau pendukung GAM. Pada Juni 2003, KOMNAS HAM mengirimkan sebuah tim pengamat ke Aceh. Tim ini menyimpulkan bahwa sejumlah pelanggaran terhadap kemanusiaan telah berlangsung, meliputi pembunuhan sewenang-wenang dan kekerasan seksual. Tim ini juga melakukan wawancara terhadap beberapa perempuan yang mengaku mereka merupakan korban perkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh militer (Kompas, 13 June 2003).

Kepolisian setempat menyatakan bahwa dalam penerapan tujuh bulan pertama darurat militer lebih dari 3,000 anggota GAM telah menyerah atau di bunuh. Mereka juga mengakui bahwa lebih dari 500 masyarakat sipil telah terbunuh selama masa darurat militer. Perempuan telah menjadi lebih rentan daripada sebelumnya; Ditinggalkan sendirian di kampung-kampung, militer telah meningkatkan penggunaan mereka sebagai senjata dalam perang melawan laki-laki Aceh.

Selama darurat militer, serangan terhadap perempuan telah meningkat. Militer juga mulai menggunakan taktik baru, yaitu menjadikan saudara perempuan anggota GAM sebagai target mereka. Penahanan, penghilangan orang, intimidasi dan interogasi, perkosaan dan kekerasan seksual yang lain terhadap istri dan saudara perempuan GAM telah menjadi hal yang umum. Juga ada banyak laporan tentang perempuan dan anak-anak yang digunakan sebagai tameng hidup oleh militer saat mereka diserang GAM.

Dalam usaha untuk ‘memenangkan hati dan perasaan orang Aceh’ pemaksaan untuk memperlihatkan cinta kebangsaan telah diperintahkan oleh pelaksana militer. Upacara-upacara telah dilaksanakan di propinsi ini dimana masyarakat telah dipaksa menyanyikan lagu kebangsaan danmembaca teks Pancasila sambil mengibarkan bendera Indonesia. Bersumpah setia kepada Negara Indonesia atau ikrar kesetiaan juga merupakan bagian dari perayaan-perayaan wajib. Perempuan melaporkan intimidasi dan kekerasan jika mereka mencoba untuk menolak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan memperlihatkan sumpah setia seperti itu.

Darurat militer bukannya menguatkan keamanan bagi anggota masyarakat (sebagaimana di perkirakan oleh penguasa), namun meningkatkan keadaan tanpa hukum dan impunity.

Menurut Kontras, lebih dari 600 sekolah di rusak dalam enam bulan pertama darurat militer, hampir 400 dari jumlah ini telah rata dengan tanah (Kontras, March 2004). Kebanyakan dari serangan tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok ‘orang-orang tak dikenal’, dimana baik GAM maupun militer saling menyalahkan satu sama lain. Sistem pendidikan telah benar-benar dihancurkan. Statistik dari Departemen Pendidikan Daerah memperlihatkan bahwa selama periode Mei 2003-Februari 2004, 137,000 anak telah berhenti sekolah. Dalam beberapa kasus hal ini disebabkan oleh bangunan sekolah sudah tidak lagi tersedia, atau karena guru mereka telah dibunuh atau pergi karena takut, dan namun ada juga yang disebabkan karena keluarga maupun anak itu sendiri juga takut untuk bersekolah.

Militer Indonesia memiliki sejarah untuk menjadikan target orang-orang yang menentang apa yang didiktekan pemerintahan. Di Aceh, banyak dari aktivis politik dan pekerja kemanusiaan telah di bunuh, dihilangkan dan ditahan. Sejak darurat militer, kebijakan untuk membasmi suara yang berbeda pendapat telah ditingkatkan. Beberapa hari setelah penerapan darurat militer, Cut Nur Asikin, pendiri LSM perempuan Srikandi, ditangkap, dituntut dengan pengkhianatan, dan dihukum 11 tahun penjara. Bukti utama yang dihadirkan dipengadilan untuk menjerat dia adalah gambarnya yang ikut serta dalam suatu demonstrasi anti pemerintah.

Jumlah total, lebih dari 150 orang Aceh telah di tuntut dengan tuduhan pengkhianatan dibawah hukum Indonesian yang sangat kejam. Di Indonesia, dimana sistem peradilan diwarnai dengan korupsi, hukuman seseorang ada kaitannya dengan jumlah uang yang tersedia untuk menyogok jaksa dan hakim dibandingkan bukti yang dihadirkan dipengadilan. Kebanyakan aktivis sekarang meninggalkan propinsi. Di Aceh kelompok-kelompok masyarakat sipil semuanya telah terdiam.

Sebagai bagian dari kekerasan militer di Aceh, keputusan presiden kedua (43/2003) dikeluarkan pada Juni 2003, berkenaan dengan kehadiran LSM dan jurnalis asing di Aceh. Keputusan tersebut menyatakan bahwa : Jurnalis asing harus memperoleh izin dari Jakarta untuk memasuki Aceh (kebanyakan dari permohonan ini telah ditolak); LSM-LSM telah dilarang untuk bekerja secara independen, semua dana dan bantuan kemanusiaan harus melalui jalur penguasa darurat militer, dan propinsi ini telah telah menerapkan batasan terhadap orang asing. Hal ini juga berlaku kepada jurnalis local--kebanyakan mereka dibawah pengaruh militer--didikte oleh Jendral Endang Suwarya, penguasa darurat militer: ‘Saya ingin semua berita yang di publikasi harus mengandung semangat kebangsaan.’ (dikutip dari The Australian, 19 Juni, 2003) Dengan keputusan tersebut, Aceh telah benar-benar tertutup dari dunia luar.

Kekerasan seksual selama darurat militer

Lebih dari 100 perempuan mengaku telah diperkosa, dan lebih banyak lagi kekerasan seksual dengan berbagai cara sejak darurat militer dimulai. Disebabkan kurangnya akses untuk memonitor dan melakukan klarifikkasi, banyak dari pengaduan ini tidak memperoleh tanggapan, meski bukti-bukti cukup kuat. Pada hari pertama dari darurat militer (19 May), dilaporkan bahwa seorang anak perempuan berusia 6 tahun diperkosa oleh tentara Indonesia di Aceh Utara. Juga di Aceh Utara, 5 gadis muda melaporkan bahwa mereka diperkosa di belakang truk militer yang diparkir di tempat umum pada saat tersebut. Pada 28 Mei seorang perempuan dari Kuta Baro, Aceh selatan di culik oleh militer dan diperkosa berulang kali selama beberapa hari oleh 10 aparat militer BKO di Koramil Ladang Rimba dan Pos 3 Pulo Paya. Menurut dokter setempat, luka yang di derita gadis tersebut karena perkosaan ‘sangat parah’.

Dalam bulan Juni 2003, empat gadis mengaku mereka diperkosa oleh militer di sebuah desa di Aceh Utara. Kasus tersebut memperoleh publikasi yang luas pada saat itu ketika pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa orang Aceh adalah ‘saudara laki-laki dan saudara perempuan’ bangsa Indonesia. Ketika kasus tersebut pertama di umumkan, penguasa darurat militer Aceh Mayor Jendral Endang Suwarya menyatakan permintaan maaf atas kelakuan tiga prajurit : ‘Kepada para korban dan keluarga mereka, saya secara pribadi dan atas nama institusi meminta maaf atas kelakuan tentara militer Indonesia.’ (Antara, 1 Juli 2003)

Tiga orang personil militer dengan pangkat rendah—Koplral Kepala Seprianus, Koplral Satu Husni Dwila and Kopral Satu Awaluddin--dituntut dengan perkosaan, dinyatakan bersalah dan dihukum penjara antara 2.5 sampai 3.5 tahun. Sementara tindakan tersebut di sambut meriah oleh banyak pihak, hukuman tersebut semuanya jauh dibawah seharusnya maksimum12 tahun.

Istri seorang anggota GAM melaporkan bahwa pada 20 September 2003 di Pidie dia mendapatkan kekerasan seksual oleh anggota militer. Dia manyatakan dia ditahan selama beberapa hari, selama masa tersebut dia dibawa oleh tentara ke beberapa desa, dalam keadaan telanjang dan di siksa oleh anggota militer. Dan banyak lagi kasus-kasus serupa.

Anggota dari sayap perempuan GAM, Inong Bale, dilaporkan memiliki tato khusus bulan sabit di dada mereka. Beberapa perempuan telah melaporkan dipaksa untuk memperlihatkan dada mereka kepada anggota militer yang mengatakan mereka mencari anggota pasukan kelompok ini. KOMNAS HAM telah mengatakan hal tersebut mengandung kekerasan seksual.

Menurut data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk penuturan saksi mata, LSM dan aktivis lokal, jurnalis, dan dari GAM, jumlah keseluruhan dari perempuan yang menjadi korban dalam enam bulan darurat militer (sampai akhir Januari 2004) sebagaimana disajikan berikut:

Pemaksaan pengungsian

Dalam usaha untuk memisahkan GAM dari masyarakat sipil, puluhan ribu orang-orang kampung telah dipaksa oleh militer untuk meninggalkan rumah mereka dan hidup di kem. Alasan di balik pemindahan semua masyarakat ini adalah dari wilayah yang ditargetkan ini adalah bahwa siapa saja yang menolak tinggal di kem adalah anggota atau pendukung GAM. Ketakutan mereka akan menjadi target yang mudah, kebanyakan laki-laki tidak pergi ke kem, tetapi sebaliknya mereka lari ke hutan dan pegunungan. Dengan cara ini militer sebenarnya ‘memaksa’ orang-orang untuk tinggal bersama, dan mungkin bergabung, dengan gerakan kemerdekaan, meninggalkan kelompok yang lemah ini sebagai penghuni kem mayoritas. Penguasa sekarang mencurigai bahwa dalam kem-kem ini telah menjadi wilayah persembunyian GAM untuk merekrut anggota baru. Operasi penyelidikan telah biasa terjadi, menghasilkan ketakutan mendalam dan ketidakamanan bagi penghuni kem. Sebagai tambahan, kondisi kehidupan sangat jelek, dimana para penghuni mengeluh bahwa makanan dan air bersih sangat kurang tersedia.

Saya tinggal di kem dekat Bireun selama 8 hari. Ketiga anak saya bersama saya,dan juga orang tua saya. Dua hari sebelum militer datang untuk memaksa kami untuk pindah ke kem, GAM mengunjungi desa kami dan memperingatlkan bahwa militer akan segera datang. Kebanyakan laki-laki lari ke hutan, suami saya dan keempat saudara laki-lakinya juga pergi. Tiga hari yang lalu kami dibawa pulang kembali, emas saya telah menghilang dan binatang ternak saya juga hilang. Tetapi yang lebih penting adalah, abang saya dan semua saudaranya tidak pulang ke rumah. Ibu saya menangis, berdo’a agar anaknya masih selamat; ayah saya duduk sepanjang hari dan diam. (November, 2003)

Penguasa militer berjanji kepada orang-orang kampung selama periode pemaksaan pengungsian semua harta benda akan dijaga. Tetapi kenyataannya,saat kembali ke rumah, banyak orang menemukan rumah dan harta benda mereka telah dirampas.

Istri dan anak GAM menjadi target

Ada beberapa laporan kejadian dimana anggota keluarga GAM dan orang-orang yang lain telah digunakan sebagai ‘tameng hidup’ oleh militer untuk menghalangi serangan dari gerakan kemerdekaan. Satu dari kasus tersebut sebagaimana dilaporkan pada 12 Oktober 2003 di Indrapuri, Aceh Besar. Militer dilaporkan memaksa istri-istri dan anak-anak GAM maupun anggota keluarga yang lain untuk dijadikan tameng hidup dari serangan dengan memaksa mereka berjalan di depan militer dahulu. Dan, dalam upaya untuk memaksa GAM untuk menyerah, perempuan dan anak-anak di ancam. (penuturan saksi)

Dalam usaha untuk menemukan sejumlah anggota kunci GAM, militer telah menahan dan menginterogasi anggota keluarga mereka, khususnya perempuan. Kebijakan ini dilaksanakan secara sangat agresif khususnya dalam bulan September dan Oktober 2003, ketika beberapa istri dan ibu GAM dihilangkan selama lebih dari dua minggu. Beberapa anak-anak juga ikut ditahan dengan ibu mereka. Sebagai contoh, 18 September di Aceh Besar, istri pemimpin GAM ditahan dan diinterogasi bersama dengan bayinya yang baru berumur 20 hari dan dua anak yang lainnya. Sementara saudara dari perempuan ini adalah anggota GAM, perempuan itu sendiri bukan petempur dan harus dilindungi sebagaimana dinyatakan dalam konvensi Jenewa.

Kesimpulan

Bercermin pada kebijakan yang dilakukan dalam masa DOM, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer untuk mencoba menghentikan konflik di Aceh. Ada sejumlah pengakuan termasuk dari pemerintah, bahwa penyelesaian secara militeristik di masa lalu telah memperkuat dukungan lokal bagi GAM. Dengan banyaknya orang yang menjadi korban keganasan militer dan polisi, suatu iklim ketakutan telah tercipta di propinsi ini. Orang-orang Aceh sekarang lebih bersatu untuk melawan musuh mereka: yaitu pemerintah Idonesia dan angkatan bersenjatanya.

Dalam suatu usaha untuk memusatkan pada masalah ini, pemerintah telah berkata bahwa sebuah bagian strategi non-militer dari darurat militer adalah bukan untuk mengasingkan masyarakat. Dalam kenyataannya, pada November 2003, Brigadir-Jendral Bambang Darmono yang kemudian menjabat sebagai komandan militer mengklaim ‘Kita memenangkan hati dan perasaan orang Aceh.’ (AP, 22 November 2003) Ada fakta bahwa, tidak ada satupun dari perilaku aparat militer yang menyiratkan ada keinginan murni untuk memenangkan hati orang Aceh. Militer menyakini hanya satu taktik untuk memberantas perbedaan pendapat--yaitu kekuatan militer. Dengan melakukan hal ini mereka menabur benih konflik untuk sewaktu-waktu akan meledak:

Ayah saya ditembak dua hari yang lalu oleh tiga orang aparat TNI yang datang kerumah saya. Mereka mengatakan ayah saya adalah GAM, tetapi dia bukan GAM. Jadi, mereka membawa dia ke belakang rumah. Saat aparat pergi saya pergi mencari ayah saya. Dia masih hidup tetapi kami tahu dia sekarat. Dia mengatakan pada saya jaga ibu dan kakak kamu. Saya mencoba mengajarkan kamu untuk hidup dengan kedamaian di hatikamu, jangan lupakan itu, dan jangan pernah lupakan saya.

Saya ingin bergabung dengan GAM untuk menangkap tentara yang melakukan ini kepada ayah saya, tetapi GAM mengatakan saya terlalu muda-saya baru dua belas tahun. Saya harus menolong ibu saya untuk menjaga rumah dan keluarga. Tetapi bila saya cukup umur, saya akan bergabung dengan GAM--saya membuat janji ini untuk ayah saya setelah dia meninggal dan saya tidak akan mengingkarinya.(Pidie, March, 2004)

Perempuan adalah saksi dan juga korban; suatu hari cerita mereka akan diceritakan , ketika selubung rahasia dan kegelapan diangkat dari Aceh: ‘kemudian seluruh dunia akan mengetahui penderitaan dari perempuan kami dan anak-anak mereka, tentang keperihan kami.Saya berdo’a akan hari itu.’ (aktivis perempuan, Desember 2003)

Rekomendasi

Pihak-pihak berikut ini di desak supaya -

Pemerintah Indonesia

• Untuk mengakui bahwa angkatan bersenjatanya dimasa yang lampau, sampai sekarang masih melakukan kekerasan terhadap perempuan sebagai senjata dalam perang di Aceh. Untuk mengeluarkan pernyataan mengutuk praktek-praktek seperti itu dan berjanji untuk menyeret pelakunya ke pengadilan.

• Memiliki komitmen untuk mematuhi artikel umum 3 dari konvensi Jenewa, khususnya dalam kaitannya perlakuan yang manusiawi bagi kelompok yang bukan petempur: dimana mereka jangan dijadikan sasaran kekerasan seperti pembunuhan, penyiksaan atau penyanderaan.

• Untuk membentuk sebuah tim khusus—yang semua anggotanya perempuan--untuk melakukan wawancara dengan mereka yang mengaku sebagai korban kekerasan seksual dan kriminal yang lain.
• Mengijinkan penyelidikan yang independen terhadap kasus perkosaan, kekerasan seksual dan kriminal lainnya yang menimpa kaum perempuan.

• Membentuk pengadilan khusus sipil untuk mengadili anggota militer yang bersalah: mereka seharusnya jangan diadili dengan pengadilan militer.

GAM

• Untuk mengutuk kekerasan terhadap perempuan, dan untuk membuat komitmen umum bahwa angkatan bersenjatanya tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

• Membuat komitmen untuk bekerja kearah, dan untuk menghargai inisiatif yang akan meringankan penderitaan kelompok yang rentan ini.

Komunitas Internasional

• Menekan pemerintah Indonesia untuk mematuhi kesepakatan internasional dalam memperlakukan perempuan dan masyarakat sipil lainnya.

• Melobi pemerintah Indonesia untuk mengundang pelapor khusus PBB bidang kekerasan terhadap perempuan untuk mengunjungi Aceh untuk mengamati situasi disana.

• Menekan pemerintah Indonesian agar membolehkan membentuk zona damai agar orang-orang yang independent bisa memberikan bantuan medis dan bantuan kemanusian lain bagi kelompok yang paling rentan ini.