Sabtu, 14 Juni, 2003

Hentikan Perang

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tak gentar menghadapi tekanan dan ancaman berbagai pihak yang ingin menghentikan kritiknya atas operasi militer TNI di Aceh. Nyali Komnas HAM tidak surut untuk membeberkan temuan-temuan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil di tengah konflik Tanah Rencong itu.

Setelah mengungkapkan adanya kuburan masal dan keberadaan milisi yang dilatih TNI, Komnas HAM kembali membeber temuan-temuan korban konflik yang sangat menyedihkan. Misalnya, pembunuhan semena-mena terhadap tujuh warga sipil, termasuk anak-anak, dan pemerkosaan. "Tindakan ini tidak bisa dibenarkan. Warga sipil yang tidak bersenjata, apalagi anak-anak, tidak boleh ditembak," tegas Ketua Tim Ad Hoc Pemantau Perdamaian Aceh M.M. Billah, didampingi Wakil Ketua Komnas HAM Zoemrotin, di Kantor Komnas HAM kemarin.

Dijelaskan Billah, selama operasi militer digelar di Aceh telah terjadi pelanggaran hukum humaniter. "Operasi militer membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM warga sipil di Aceh. Pelanggaran hukum humaniter temuan Komnas HAM, antara lain, pelecehan seksual, penyiksaan, penangkapan paksa, dan indikasi kuat terjadinya extra judicial killing. Rekomendasi yang paling masuk akal yang akan disampaikan kepada pemerintah, ya hentikan perang," imbuhnya.

Selain membeberkan pelanggaran HAM, penampilan Billah kemarin juga memberikan kesan bahwa dirinya saat ini dalam keadaan tertekan dan berduka. Dia mengenakan celana jins dan hem lengan panjang berwarna hitam. Mulutnya juga ditutupi kain hitam. Pokoknya, serba hitam.

Saat didesak-desak wartawan apa tujuannya menutup mulut, Billah enggan menjelaskan. "Saya tidak tahu apa maksud Pak Billah menutup mulutnya dengan kain hitam. Biar Pak Billah sendiri yang menjawab," ujar Zoemrotin.

Akhirnya, Billah tak berkutik. "Saya tidak boleh ngomong keras-keras," jawabnya. Ketika dicecar lagi siapa yang menekan dirinya hingga terpaksa mengenakan kain penutup mulut, dia tak mau berterus terang. "Ini hanya untuk menyaring bicara saya agar yang keluar lebih selektif," katanya.

Sejak mengeluarkan statemen soal kuburan masal dan milisi beberapa hari lalu, Billah memang terkesan menghindari wartawan. Sikap itu tak biasa dilakukannya. "Saya sibuk, saya sibuk," katanya saat dimintai konfirmasi soal permasalahan pimpinan TNI pada Kamis kemarin.

Bahkan, saat wartawan koran ini mengikutinya masuk ke ruang perpustakaan, Billah justru mengingatkan, "Ini ruang larangan, tidak boleh masuk." Entah apa maksud sikap Billah tersebut. Padahal, ruang perpustakaan Komnas itu bebas untuk masyarakat umum.

"Ada pimpinan TNI yang ingin menggethok (baca: memukul) kepala Anda karena pernyataan Anda dianggap tidak akurat?" Mendengar pernyataan itu, Billah diam sejenak. "Itu bahasa-bahasa kekerasan. Dan, saya akan melawan sampai kapan pun kalau itu memang saya anggap tidak benar," tegas Billah yang juga dikenal sebagai tokoh LSM itu.

Pernyataan dia mengenai adanya kuburan masal dan milisi yang dilatih TNI itu telah membuat para petinggi TNI dan pemerintah bereaksi keras. Misalnya, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menyatakan bahwa tudingan itu ngawur. "Nggak usah ke Aceh. Di Jakarta atau di Menteng, siskamling dilakukan. Kalau berita belum dikonfirmasi dianggap sebagai suatu kebenaran tanpa pemahaman yang benar, itu repot. Kalau ada yang mempersenjatai dan terbukti, akan saya tembak menggunakan senjatanya itu," tegas Endriartono.

Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono ikut berang atas tudingan Komnas HAM soal milisi sipil yang dilatih TNI di Aceh. Yudoyono mengingatkan agar Komnas HAM tidak sembarangan menggunakan istilah milisi. "Tolong Komnas HAM hati-hati menggunakan istilah milisi. Jangan ikut-ikutan luar negeri, bolak-balik milisi," tegasnya.

Menurut dia, yang dilakukan TNI sudah berlandas pada UUD yang di dalamnya mengatur sistem keamanan rakyat semesta. Dalam sistem keamanan rakyat semesta itu, TNI-Polri dan rakyat merupakan kekuatan pendukung. Karena itu, wajar jika dalam masyarakat ada pengamanan swakarsa (self defence) yang berusaha mempertahankan diri dari serangan GAM. "Pengamanan swakarsa, self defence, seperti di Takengon yang terus diserang GAM harus kita letakkan dalam konteks implementasi UUD," katanya.

Billah kemarin meluruskan pernyataannya tentang kuburan masal dan keberadaan milisi tersebut. "Soal keberadaan kuburan masal itu, tim pemantau Komnas mendapatkan laporan dari warga saat berkunjung ke Aceh. Tapi, kebenarannya masih diselidiki. Sebab, kami belum meng-cross check di lapangan akibat terbatasnya waktu," jelasnya.

Begitu juga soal kata milisi yang digunakan Komnas HAM untuk menyebut warga yang mempersenjatai diri guna mengamankan lingkungannya melawan tindakan sewenang-wenang GAM. Menurut Billah, kata milisi itu digunakan warga Aceh untuk menyebut mereka yang mempersenjatai diri. "Milisi itu merupakan sebutan dari warga lokal saat tim pemantau mendatangi Aceh empat hari kemarin. Sedangkan TNI mengatakan bahwa itu adalah warga yang mau siskamling. Itu hanya istilah, tapi subtansinya tidak jauh berbeda," ungkapnya.

Dia menjelaskan, menurut para saksi mata, milisi tersebut dilatih oleh TNI. Tapi, saat didesak mengenai saksi sumber tim pemantau Komnas yang dimaksud, Billah enggan menjelaskan. "Soal keberadaan saksi, kita tidak bisa menyebutkannya demi keamanan saksi itu sendiri," katanya.

Wakil Ketua Komnas HAM Zoemrotin menambahkan, penggunaan istilah milisi, siskamling, dan pamswakarsa sebenarnya beresensi sama. Mereka adalah warga sipil yang dilatih seperti militer, dengan gaya militer, pelatihnya dari militer, dan dipersenjati. "Jadi, substansinya sebenarnya sama," jelasnya.

Dalam jumpa pers itu, Tim Ada Hoc Pemantau Perdamaian Aceh Komnas HAM juga mengungkapkan beberapa fakta pelanggaran HAM berat di lapangan. Misalnya, pembunuhan semena-mena atau extra judicial killing terhadap tujuh warga sipil yang sedang menjaga tambak di Desa Lawang, Kabupaten Bireuen. Dua di antara korban adalah anak-anak, berusia 12 tahun dan 13 tahun. Tim itu juga mewawancarai ibu salah satu korban penembakan.

"Pembunuhan semena-mena selain melanggar kovensi Jenewa juga melanggar HAM, seperti yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM," tambah Billah.

Siapa pelakunya? Zoemarotin tidak bisa menjelaskan secara pasti pelakunya. Apakah GAM, TNI, atau kelompok lain. "Warga kepada tim pemantau Komnas hanya menyebut ciri-ciri pelaku: berseragam loreng, bersepatu lars, dan bersenjata. Itu saja," paparnya.

Billah menambahkan, tim pemantau juga menemukan kasus serupa: pembunuhan semena-mena. Namun, Billah tidak mau menyebutkan lokasi kejadian dan saksinya. "Kami tak bisa menyebutkan demi keamanan saksi. Tapi, keterangan saksi ada di sini," ungkap Billah sambil membuka bukunya.

Selain menemukan pembunuhan semena-mena, tim pemantau juga memewancarai dua saksi korban perkosaan dan lima korban pelecehan seksual atau sexual harassment. Wujudnya, lanjut Zoemrotin, wanita-wanita tadi digeledah paksa dengan membuka pakaian sekitar bagian dadanya.

Pasukan wanita GAM yang biasa disebut Inong Bale biasanya memiliki tanda khusus di sekitar dada berupa sejenis tato bulan sabit. Tetapi, wanita yang diperiksa umumnya tidak mempunyai tanda bulan sabit. "Ini termasuk kategori pelecehan seksual," ungkapnya.

Kalau aparat ingin mencari pasukan wanita GAM, lanjut Zoemrotin, cara tidak boleh dengan kekerasan meski mereka mencurigai seseorang. Tentara, lanjut dia, bisa menggunakan Kowad untuk membantu memeriksa tanda bulan sabit pada wanita yang dicurigai sebagai tentara GAM.

Selidiki Kuburan Masal

Polri akan menyelidiki temuan Komnas HAM tentang kuburan masal dan milisi di Aceh. Diduga, kuburan itu merupakan korban operasi terpadu yang digelar sejak 19 Mei 2003. Untuk itu, polisi akan berkoodinasi dengan Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) di Aceh dan Komnas HAM.

"Kita akan menindaklanjuti temuan itu," kata Kapolri Jenderal Pol Da’i Bachtiar kepada wartawan di Wisma Bhayangkari, Mabes Polri, kemarin.

Data korban sementara yang dihimpun Mabes Polri selama operasi terpadu hingga siang kemarin berjumlah 316 orang. Rinciannya, 192 orang tewas, 124 luka-luka, dan 57 dinyatakan hilang. Korban itu terdiri atas TNI, Polri, GAM, dan masyarakat sipil Aceh. Dari TNI, 18 orang tewas dan 41 luka-luka. Dari Polri, 3 tewas dan 28 luka. Dari GAM, 80 tewas dan 3 orang luka. Dari masyarakat sipil, 91 orang tewas, 52 luka, dan 57 dinyatakan hilang. Data itu merupakan hasil laporan Polda NAD selama berlangsungnya operasi militer.

"Itu sudah jadi tugas kita untuk menyelidikinya. Sebenarnya, tanpa harus diminta, kita akan melakukan penyelidikan itu. Polri juga punya data berapa korban yang tewas, luka, dan hilang. Karena itu, temuan Komnas HAM masih perlu didalami lagi," papar jenderal bintang empat tersebut.

Mantan Kapolda Jatim itu menegaskan, karena TNI dan Polri terlibat langsung dalam operasi tersebut, pihaknya akan bertanggung jawab. Namun, polisi tidak bisa bekerja sendiri. Sebab, seluruh kegiatan di Aceh dikoordinasikan PDMD. Karena itu, Polri akan bergabung dengan tim bentukan PDMD untuk mencari informasi tersebut.

Diakui, banyak terjadi kesimpang-siuran data soal jumlah korban tewas di Aceh. Data dari PMI dan Departemen Kesehatan RI, misalnya. Menurut data yang diungkap per 13 Juni 2003, jumlah korban tewas di Aceh 124 orang. Korban luka berat 98 orang dan luka ringan 5 orang. Namun, tidak disebutkan secara rinci apakah korban itu TNI, Polri, GAM, atau masyarakat sipil. Data itu diperoleh dari wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Aceh Selatan.

"Saya sudah dengar data dari Depkeh itu dan hasilnya berbeda dengan data Polri. Makanya, kita perlu melakukan koordinasi untuk menyatukan data dari berbagai instansi biar tidak ada kesalahan," pintanya.

Mabes Polri, lanjutnya, sejak operasi terpadu digelar sudah mulai melakukan pencatatan. Menurut dia, data yang dimiliki polisi bisa jadi berbeda dengan data rumah sakit (RS) dan PDMD. "Tapi, kita tidak mau memperdebatkan hal itu. Untuk ke depan, kita akan berusaha lebih rapi dalam mendata jumlah korban. Polri dan TNI tidak akan tutup mata jika faktanya memang demikian," ujarnya.

Dalam pekan ini, Polri dan PDMD akan bersama-sama melakukan investigasi soal jumlah korban. "Tim ini akan dipimpin langsung oleh PDMD. Polri akan membantu semaksimal mungkin penyelidikan itu. Hasilnya akan kita umumkan ke masyarakat secara transparan," tegasnya. (bh/lex/riz).