Kompas
Selasa, 22 Juni, 2004

APA yang harus diucapkan manakala gedung- gedung sekolah dibakar dan para guru dibunuh? Apa salah lembaga pendidikan dan para guru sehingga harus menjadi korban?

Itulah yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sejak 12 tahun terakhir. Angka-angka yang disodorkan oleh dinas pendidikan setempat sangat mengejutkan.

Lihatlah, dalam kurun waktu 1992-1998 telah dibakar sebanyak 547 sekolah. Tragisnya lagi, ketika sekolah yang sudah jadi puing itu belum dapat dibangun semuanya, pembakaran sekolah kembali terjadi di berbagai daerah di NAD. Antara periode tahun 2003 hingga Mei 2004 lalu, tercatat sebanyak 611 sekolah lagi yang berubah jadi abu dan puing. Maka, total gedung sekolah yang dibakar di NAD sejak satu dasawarsa terakhir tercatat 1.158 sekolah dari SD hingga SMA.

Situasi dan kondisi dunia pendidikan di Tanah Rencong ini tampaknya memang terus diliputi awan kelabu. Memprihatinkan memang, karena sampai saat ini baru sekitar separuh saja dari jumlah gedung sekolah yang jadi puing di NAD selesai dibangun dan didirikan kembali.

Persoalan yang mendera sektor pendidikan di bumi yang juga dijuluki "Serambi Mekkah" ini tampaknya memang tidak pernah putus. Tidak hanya sekolah yang jadi korban. Para guru pun menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Mereka menjadi sasaran kemarahan dan ikut menjadi korban konflik berkepanjangan ini.

Apa yang dialami para guru di NAD mungkin tak ubahnya seperti "makan buah simalakama". Apabila harus bertahan mengajar di NAD, nasib di ujung tanduk dan belum tentu umur panjang. Akan tetapi, berhenti jadi guru pun tidak menjamin hidup aman dan tenang.

Siapa pun orangnya, mungkin akan merasa dicekam kengerian bila melihat nasib guru-guru di NAD. Bayangkan saja, di tengah belitan ekonomi dengan gaji yang belum tentu cukup sebulan, tercatat lebih dari 100 guru tewas, menjadi korban dan tumbal selama konflik meletus di provinsi ujung utara Pulau Sumatera itu.

SULIT membayangkan bagaimana wajah dunia pendidikan di sana ketika gedung sekolah dan guru dijadikan korban. Ketika banyak orang menyebutkan bahwa proses pembodohan tengah berlangsung di NAD, serta-merta orang pun akan setuju.

Siapa pun akan mengutuk mereka yang telah melakukan pembakaran sekolah dan kekerasan terhadap guru. Kecuali, mungkin mereka yang tidak pernah sekolah.

"Ya, kecuali bagi mereka yang tak pernah sekolah," ujar Marwan, seorang warga yang anaknya harus belajar di bangunan darurat pada Sekolah Dasar Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, pekan lalu. Dia sangat geram, dan ucapannya di atas mengekspresikan rasa sedihnya yang mendalam.

Di banyak sekolah terbakar yang dikunjungi Kompas pekan lalu, aktivitas belajar- mengajar anak masih berlangsung di bangunan-bangunan darurat. Tenda yang selalu membuat anak-anak kepanasan dan perabotan yang ala kadarnya adalah pemandangan biasa yang terlihat setiap hari.

"Mau dibilang apa? Di sinilah tiap hari mereka bersekolah," ungkap Anas M Adam, Kepala Dinas Pendidikan NAD.

Mereka yang terpaksa berpanas-panas di lokal belajar darurat itu kini jumlahnya masih cukup banyak, mencapai puluhan ribu siswa.

Pemerintah, demikian Anas, terus membangun gedung-gedung sekolah yang dibakar. Pembangunannya dikelola langsung oleh komite sekolah sehingga diharapkan prosesnya cepat selesai karena ditangani langsung oleh para wali murid yang duduk di komite tersebut.

AKSI pembakaran gedung sekolah dan banyaknya guru yang jadi korban selama konflik Aceh telah membuat kondisi dunia pendidikan di Aceh makin terpuruk. Apalagi diketahui bahwa di seluruh Provinsi NAD ternyata masih kekurangan 14.000 tenaga guru guna memenuhi kebutuhan pendidikan di sana.

Jalan keluar yang bisa dilakukan pemerintah setempat adalah dengan mengangkat guru-guru baru dalam jumlah terbatas. Selain itu, juga memberi kesempatan kepada lulusan perguruan tinggi yang jumlahnya cukup banyak di Aceh guna menjadi guru kontrak untuk jangka waktu tertentu.

Wakil Gubernur NAD Azwar Abu Bakar mengakui, pengangkatan guru baru memerlukan proses yang lama karena menyangkut ketersediaan dana dan proses-proses lainnya. Meski demikian, dia optimistis kekurangan guru itu akan terjawab bila pengajuan tenaga guru disetujui pemerintah.

Kondisi dunia pendidikan di NAD memang jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Bukan saja lantaran lama sekali didera konflik, tetapi faktor kepedulian masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri harus terus dikembangkan.

Pemerintah memang menyediakan dana yang tak sedikit untuk pengembangan dunia pendidikan di Aceh yang telah amburadul itu. Jumlahnya mencapai Rp 700 miliar. Namun, bagaimana mengelolanya sehingga mencapai sasaran yang diharapkan, agaknya akan sangat bergantung pada tangan-tangan mereka yang memegang amanah.

Dunia pendidikan di Tanah Rencong ini akan sangat menyedihkan lagi bila terus dibiarkan.

Lalu, sampai berapa generasi lagi pendidikan di NAD akan dibiarkan terus amburadul?

Jawabannya amat bergantung pada niat baik pihak-pihak yang tak menginginkan proses pembodohan terhadap anak bangsa ini berlangsung terus. Semoga. (NJ)