|
Kompas
Selasa, 25 Mei, 2004
SULIT membayangkan bagaimana perasaan seorang
anak yang baru lulus sekolah dasar, namun
orangtua tak mampu membiayainya melanjutkan
sekolah. Kecewa, sedih, atau entah perasaan apa
lainnya yang harus ditanggung.
YANG jelas, inilah yang kerap terjadi di kawasan
Buket Hagu, Kecamatan Lhok Sukon, Kabupaten Aceh
Utara, Nanggroe Aceh Darussalam. Sebuah realitas
baru terkuak di kecamatan yang dari buminya
negara menerima devisa triliunan rupiah dari gas
alam.
Dari lima sekolah, yaitu SD Buket Hagu Gampong,
SD Cot U Sibak, SD Babah Geudubak, SD Meunasah
Nga, dan SD Cot Asan Lhok Sukon Teungoh, sekitar
10 lulusan tiap tahun di tiap SD itu dapat
melanjutkan sekolah.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat, Amri,
pekan lalu mengakui, kondisi ini sudah terjadi
sejak tiga tahun terakhir. Bahkan, lebih tragis
lagi, sebelum tahun 2000 hampir tak ada lulusan
SD yang melanjutkan pendidikan ke SMP atau
madrasah tsanawiyah.
Penyebabnya, kata Amri, karena ekonomi keluarga
si anak yang kurang mampu. Di samping itu, juga
sulitnya sarana transportasi dan jalan yang
penuh lumpur bila musim hujan. SMP terdekat (sekitar
6 km) adalah SMP Lhok Sukon.
Namun, jarak 6 km itu bukan berarti bisa dicapai
dalam tempo 15 menit. Kondisi jalan di sana
sangat memprihatinkan, masih jalan tanah, belum
diaspal. Bila musim hujan, mobil harus bernapas
dalam lumpur.
Kondisi ini telah terjadi puluhan tahun. "Kami
berharap jalan ini bisa segera diaspal sehingga
memudahkan transportasi ke dan dari desa sekitar,"
kata Syahril Basyah, tokoh masyarakat setempat.
Sebelumnya, Amri menyebutkan, beberapa tokoh
masyarakat bersama pemerintah setempat telah
membentuk satu tim yang diberi nama Tim Peduli
Pendidikan Anak Bangsa.
Mereka turun ke lapangan untuk memberikan
dorongan kepada wali murid agar bisa melanjutkan
pendidikan anaknya. Mereka juga mendorong
percepatan tumbuhnya sarana dan prasarana
pendidikan di kawasan itu, misalnya berupaya
menyediakan tanah untuk membangun sekolah baru.
Salah satunya, sekarang ini sedang dibangun SMP
di Km 3, yang jaraknya sekitar 6 km dari Desa
Meunasah Seun! eubok Dalam di Buket Hagu. Lokasi
SMP tersebut diharapkan terjangkau oleh siswa
dari beberapa desa sekitarnya.
Diakui, kondisi dunia pendidikan yang sangat
memprihatinkan ini sudah berlangsung puluhan
tahun lalu, apalagi kawasan Buket Hagu tergolong
agak pedalaman sehingga luput dari perhatian
pihak lain.
Membaiknya kondisi keamanan sekarang diharapkan
bisa membantu tim bekerja sama dengan masyarakat
setempat.
"Kami dalam tim ini akan membantu apa yang bisa
kami bantu. Buku dan pakaian sekolah, misalnya.
Pokoknya anak-anak harus sekolah," kata Syahril
Basyah yang ikut dalam tim ini.
KONDISI dunia pendidikan anak di sana begitu
buruk. Di satu sisi, wajib belajar sembilan
tahun yang telah lama dicanangkan pemerintah
sepertinya tidak bergema di sana. Suatu hal yang
seharusnya tak perlu terjadi. Di sisi lain, Lhok
Sukon adalah daerah yang dikenal luas! sebagai
penyumbang devisa triliunan rupiah bagi negara
dari gas alamnya yang melimpah.
Bagaimana memberi makna yang jujur terhadap
dunia pendidikan anak di sekeliling ladang gas
itu bila kondisi pendidikan mereka seperti
tergambar dalam uraian data di atas.
Boleh jadi, inilah satu satu bentuk ketimpangan
nyata yang terlihat dengan mata kepala telanjang.
Betapa dunia pendidikan kita telah hadir dengan
langkah pincang di tengah makin suburnya dana
pendidikan yang mencapai Rp 700 miliar rupiah.
Buket Hagu mungkin hanya sebuah contoh. Betapa
dunia pendidikan di Aceh belum mampu menyentuh
lokasi-lokasi pedalaman, sementara di kawasan
perkotaan telah tumbuh berbagai sekolah plus.
Lihatlah misalnya bagaimana sekolah-sekolah
percontohan dengan titik fokus yang jelas.
Sementara di desa seperti Bukit Hagu, jangankan
membicarakan sekolah plus, untuk melanjutkan
pendidikan setamat SD pun masih sangat susah.
Sulit membayangkan bila seorang pemuda desa itu
nantinya hanya mengantongi selembar ijazah SD.
Bagaimana pola pikir, tindak tanduk, dan kiprah
mereka ke depan manakala latar belakang
pendidikan mereka hanya SD.
Membicarakan penderitaan mereka akan makin
lengkap bila kemudian dikaitkan pula dengan
kayanya kawasan itu. Triliunan rupiah devisa
negara masuk ke Jakarta, hasil dari perut bumi
kawasan Lhok Sukon itu. Gas alam adalah
penyumbang devisa yang tak sedikit bagi negara.
Akan tetapi, di sana pula anak-anak desa tak
dapat bersekolah dengan sempurna. Mereka tidak
tahu berapa dana pendidikan yang sebenarnya
mencapai Rp 700 miliar di Aceh. Yang mereka tahu
dan jalani sehari-hari adalah bergelut dengan
jalan berlumpur untuk mencapai sekolah yang ada.
Pakaian seadanya dan sanitasi yang buruk. Belum
lagi membicarakan bagaimana gizi mereka.
Sebuah ironi
PEKAN lalu Kompas berkunjung ke satu sekolah di
kawasan Buket Hagu, yaitu SD No 14 Lhok Sukon,
lokasinya di Seuneubok Dalam. Jarak dari ibu
kota Lhok Sukon ke Buket Hagu Gampong sekitar 9
km.
Dari perjalanan itu hanya sekitar 3 km kondisi
jalan baik beraspal. Sisanya adalah jalan
kampung yang tak rata, tak ayal penumpang yang
duduk di dalam mobil sesekali terhuyung- huyung.
Untungnya, kala itu tidak musim hujan sehingga
beberapa sisi jalan yang berlubang tampak
terlihat. Sebaliknya kalau musim hujan, lubang
itu tak ubahnya bak kubangan.
Sekitar pukul 11.45 di SD tersebut. Dari luar
tampak bangunan sekolah itu sangat
memprihatinkan. Ruangan belajarnya tergolong
buruk dan menyedihkan. Plafon atap banyak yang
sudah bolong, begitu juga dinding ruangan
belajar.
Hampir semua ruangan tidak memiliki jendela atau
tembus pandang. Kecuali sebuah ruangan guru.
Bahkan, dua rumah yang seharusnya dipakai untuk
rumah guru dialihfungsikan jadi ruangan belajar
kelas IV karena kekurangan ruangan.
Secara kasatmata, rasanya tidak nyaman belaj! ar
dengan kondisi ruangan memprihatinkan begitu.
Namun, begitulah adanya kondisi ruangan belajar
yang buruk yang dirasakan oleh anak-anak di
pedalaman itu.
Wakil Kepala SD 14 Lhok Sukon M Hasan mengatakan,
sekolah itu sudah dibangun sejak tahun 1976
dengan kondisi seadanya. Yang ada sekarang ada
enam ruangan belajar dan tidak mencukupi karena
jumlah murid banyak sehingga dua rumah guru
dibobok menjadi ruangan belajar anak-anak.
Hasan yang juga alumnus sekolah itu mengakui,
dua tahun sebelumnya lulusan SD itu yang
melanjutkan pendidikan sangat minim. Alasannya,
faktor ekonomi yang memprihatinkan sehingga
banyak tamatan SD yang tidak bersekolah lagi.
Tahun ini jumlah murid kelas VI mencapai 44,
terdiri dari 19 laki-laki dan 25 perempuan.
Total murid seluruhnya adalah 358. Yang
bersekolah di sana berasal dari delapan desa,
yaitu Blang Rubek, Mata ie, Mata u, Seunebok
Dalam, Lhok Seuntang, Teupin Keube, Ulee Gunong,
dan desa Arongan.
Akibat kondisi ekonomi yang buruk ini, juga ikut
menjadi kendala proses belajar anak. "Bayangkan,
dalam satu kelas hanya sekitar lima orang anak
yang memiliki buku cetak penunjang sehingga guru
terpaksa mencatat kembali di papan. Dari segi
waktu, kami jadi tertinggal,"! ujar Hasan.
Selama 28 tahun lulusan SD itu baru "mencetak"
empat pegawai negeri sipil (PNS), masing-masing
M Hasan dan Nurhayati, keduanya menjadi guru di
sekolah tersebut; Saifuddin, pegawai di kantor
Gubernur NAD; dan Ainal Mardiah sebagai tenaga
kesehatan.
Meski kabarnya dana pendidikan di sana melimpah,
di sekolah itu hanya 41 murid yang mendapat
beasiswa dari bantuan kesejahteraan murid (BKM)
sebesar Rp 60.000 per anak setiap enam bulan
sekali. Sementara bantuan lainnya belum ada yang
sampai. Ya, begitulah. (nj) |