www.mediaindo.co.id
29 Desember, 2003

BANDA ACEH (Media): Selama konflik berlangsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), sudah sekitar 1.100 sekolah --dari SD hingga SMU-- dibakar, dan 52 guru tewas. Selama masa penerapan status darurat militer juga tercatat 129 rumah yang terdiri 89 rumah dinas guru, 33 rumah dinas kepala sekolah, dan 6 rumah dinas penjaga sekolah, hangus terbakar.

Data itu terungkap dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Data itu juga menyebutkan, guru meninggal dunia akibat tindak kekerasan semasa dan pasca daerah operasi militer (DOM) -- tidak termasuk masa penerapan darurat militer-- sebanyak 52 guru. Selain itu 31 guru mengalami cacat berat, dan 22 guru menderita cacat ringan.

Tercatat pula 124 unit rumah guru terbakar, serta ratusan guru melakukan eksodus meninggalkan Aceh. Guru-guru yang pergi meninggalkan Aceh itu terutama guru yang bukan merupakan penduduk asli.

Plh Kepala Dinas Pendidikan NAD Anas M Adam menambahkan, selama penerapan status darurat militer hingga saat ini, sudah sekitar 19 guru di Aceh telah menjadi korban keganasan konflik, 11 diantaranya meninggal dunia.

"Jadi, selama darurat militer ini sekitar 19 guru-guru kita yang bertugas di daerah telah menjadi korban kekerasan. Guru-guru yang menjadi korban itu terutama guru-guru yang bertugas di daerah pedesaan," paparnya.

Menurutnya, ke-19 guru yang jadi korban kekerasan itu, 11 diantaranya telah meninggal dunia, 3 diculik oleh kelompok bersenjata tak dikenal, dan yang mengalami luka-luka sebanyak 5 orang. Dikatakan, data guru yang menjadi korban tersebut hanya dicatat oleh Dinas Pendidikan NAD selama masa darurat militer.

"Kita lihat data sebelumnya, guru-guru yang meninggal dunia itu sampai 50 orang lebih. Jadi, ini hanya selama darurat militer saja sekitar 11 orang yang tewas," jelas Anas.

Perlu Asuransi

Ketika ditanya mengenai asuransi untuk para guru yang menjadi korban kekerasan tersebut, pihak Dinas Pendidikan NAD, sebelumnya memang pernah merencanakan untuk menyalurkan. Pada tahun lalu bahkan sudah ada yang diberikan.

"Tapi, ternyata kalau kita ingin berikan kepada semua guru-guru terlalu banyak dana yang dibutuhkan, mencapai Rp3 milyar. Namun, pada akhirnya kami hanya menyisihkan Rp500 juta untuk mengasuransikan guru," jelas Anas.

Anas menjelaskan, kalau pihak Dinas Pendidikan NAD mengasuransikan guru-guru tersebut dengan premi Rp50.000/orang, para guru itu akan mendapatkan uang sebanyak Rp8 juta. Tetapi karena biaya yang terlalu tinggi, maka digunakan mekanisme lain.

Anas kemudian menjelaskan mekanisme itu, guru yang saat ini telah menjadi korban kekerasan hingga meninggal dunia, maka langsung akan diberikan bantuan Rp15 juta. "Jadi tidak kita asuransikan lagi. Tapi, kita akan memberikan santunan langsung kepada keluarga yang telah ditinggalkan oleh guru-guru itu," kata Anas.

Ditegaskannya, sebagian dari dana asuransi terhadap guru itu sudah diberikan. Tapi, sebagian lainnya belum karena masih belum terdata, disebabkan beberapa daerah yang belum mengirimkan datanya. Menurut rencana, sisanya akan diberikan dalam waktu dekat.

"Jadi, kami akan salurkan dalam tahun ini, juga dari data-data guru yang kami ambil selama darurat militer saja," ujarnya.

Ketika ditanyakan berapa dana asuransi yang akan diberikan terhadap guru-guru yang meninggal dunia, Anas menyebutkan, sebesar Rp15 juta. Untuk guru korban kekerasan yang mengalami cacat, akan diberikan santunan sesuai dengan kecacatannya.

"Nanti mungkin guru itu mengalami cacat berupa luka-luka sedikit, itu beda. Mungkin dia hanya butuh biaya pengobatan saja. Tapi, kalau cacat seumur hidup, itu biasanya kita berikan sama dengan orang yang meninggal karena telah menyebabkan dia tidak bisa lagi mencari nafkah atau tidak bisa lagi berfungsi sebagai guru," jelas Anas. (HP/B-3) .