|
Suara Pembaruan
10 Oktober, 2003
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), provinsi di
ujung Sumatera yang dulu dikenal memiliki
keistimewaan di bidang pendidikan, adat-istiadat
dan agama, kini terpuruk akibat didera konflik
berkepanjangan.
Dampaknya, situasi Aceh tak lagi nyaman, kalau
tak mau disebut semakin terpuruk di segala
sektor. Sejumlah infrastruktur rusak dan
kehancuran terparah menimpa dunia pendidikan.
Banyak bangunan sekolah luluh-lantak dibakar,
akibatnya ratusan ribu siswa terganggu proses
belajarnya.
Gubernur Aceh Abdullah Puteh ketika berpidato
dihadapan para Gubernur se-Indonesia beberapa
waktu lalu di Gedung DPRD menyebutkan, sejak
Aceh dilanda konflik tahun 1999 hingga kini
tercatat lebih dari seribu gedung sekolah
berbagai jenjang hangus dilalap api. Sejak
diberlakukan darurat militer, sedikitnya 607
gedung sekolah musnah. Selain gedung sekolah
juga ikut dibakar sebanyak 22 unit laboratorium
dan 33 buah pustaka.
Mengatasi problem itu dan menghindari
terganggunya proses belajar siswa, pihak
pengelola pendidikan NAD telah memberlakukan
pembagian waktu belajar dengan menempatkan siswa
sekolahnya terbakar kesekolah yang tidak
terbakar serta memindahkan tempat belajar ke
mushaladan pesantren yang tersebar di Aceh.
Terhadap 607 gedung sekolah yang dibakar itu,
sebanyak 549 gedung telah dibangun dengan cara
darurat. Karena untuk membangun secara permanen,
selain perlu dana miliaran rupiah juga
dibutuhkan waktu panjang dan situasi harus
benar-benar aman.
Keprihatinan dunia pendidikan di Aceh membuat
sejumlah rakyat berpaling ke Aceh. Mulai dari
pimpinan daerah seperti Gubernur se-Indonesia
hingga organisasi sosial kemasyarakatan pun
seperti yang dilakukan Palang Merah Indonesia
Daerah Khusus Ibukota (PMI-DKI) Jakarta yang
membungkus kegiatan HUT PMI dalam bentuk
kegiatan bakti sosial terpadu yang dipusatkan di
Aceh Besar. Tujuan kegiatan ini, semata-mata
ingin berbagi rasa kepedihan serta meringankan
beban penderitaan rakyat Aceh yang kini terus
menderita akibat didera konflik.
Ketua PMI DKI Jakarta, Uga Wiranto, ketika
melakukan tinjauan terhadap sekolah terbakar di
Aceh Besar, Kamis (2/10) siang mengatakan, "Semua
rakyat Indonesia peduli dan ingin meringankan
beban rakyat Aceh dan kami dari PMI DKI telah
memprogramkan kegiatan bakti terpadu guna
memberikan sesuatu yang kami nilai bermanfaat."
PMI DKI menggelar kegiatan bakti sosial terpadu,
dalam kegiatan itu juga menyumbangkan berbagai
peralatan sekolah untuk sekolah dasar di Aceh
Besar berupa paket yang terdiri dari pakaian
seragam, buku dan peralatan. Selain itu juga
diadakan bantuan pengobatan gratis bagi seribu
masyarakat di Aceh Besar serta khitanan massal
dengan dua dokter spesialis yang langsung
didatangkan dari Jakarta. Sebelumnya Ketua Umum
PMI Pusat Mar'ie Muhammad juga telah menyalurkan
bantuan berupa sembilan buah tenda darurat untuk
sekolah yang dibakar pada enam Kabupaten di Aceh.
Di samping itu juga memberikan bantuan paket
sekolah yang disumbangkan SCTVpeduli amal.
Pudar
Ketua PMI Aceh Drs Sanusi Maha mengatakan, "Kepedulian
dari para pengurus PMI DKI untuk Aceh
semata-mata dalam rangka keprihatinan mereka, di
samping itu juga sebagai wujut kebersamaan dalam
rangka mempererat persatuan dan kesatuan bangsa,
yang kini sedikit pudar di Aceh, namun sejak
dilaksanakan darurat militer di Aceh kondisi
kembali membaik."
Sementara itu, H Sabri Saiman MBA, Ketua PMI
Cabang Jakarta Utara yang juga salah satu tokoh
masyarakat Aceh di Jakarta yang kala itu ikut
dalam rombongan PMI DKI kepada Pembaruan
mengatakan,"Adanya perhatian dalam membantu
sesama dari teman-teman pengurus PMI DKI untuk
Aceh terutama dalam dunia pendidikan, tak lain
dimaksudkan untuk membangun kebersamaan dan
kembali mempererat rasa kebangsaan."
Kegiatan seperti ini, lanjut Sabri, juga
dilaksanakan sebagai rangkaian program dalam
rangka memperingati HUT PMI ke-58 dan kegiatan
ini tidak hanya dilakukan di Aceh, akan tetapi
juga dilakukan di daerah lain.
Selain itu, Sabri pun berucap, "Masyarakat
Jakarta unik. Jadi tumpuan dari orang-orang kaya
saat ini ada di DKI, kami akan mencoba
menghimbau kepada orang berada di sana dan juga
masyarakat Aceh khususnya untuk membantu daerah
agar keluar dari keterpurukan."
Selain itu, Sabri juga mengingatkan, Aceh
sebagai daerah yang tak terpisahkan dari NKRI
sebelumnya sering kita dengar isu yang angker,
seram, mengerikan, namun ketika saya disini
ternyata aman sejuk, wajah para warga yang hadir
dalam kegiatan ini semuanya ceria, ini
menunjukkan apa yang digembar-gembor Aceh
sebagai daerah yang angker, kini berbalik jadi
aman dan saya datang ke sini tidak merasa waswas.
"Saya selaku putra Aceh mengatakan jika rakyat
disini telah percaya dengan seseorang, maka
kepala pun akan diberikan, jadi jangan ada pihak
yang merasa takut datang dan membantu Aceh
tambahnya, jadi tidak benar jika orang
mengatakan Aceh tidak aman," kata Sabri mencoba
memberikan gambaran keseharian masyarakat Aceh.
Banyaknya bantuan yang mengalir ke Aceh karena
disumbangkan orang saat ini, menurut Gubernur
Aceh itu suatu yang ironis. Sebab, dulu Aceh
dikenal sebagai punyumbang dalam membangun
republik ini, namun kini terpaksa menjadi
penerima bantuan. "Tetapi itulah yang harus
terjadi, karena sekitar 360 ribu penduduk Aceh
hidup sebagai penganggur, dan 40 persen penduduk
dari total 4,2 juta hidup dalam kemiskinan,"
katanya.
Sebelumnya sejumlah Gubernur di Indonesia saat
berkumpul di Aceh yang dipimpin Gubernur DKI
Jakarta Sitiyoso juga membatu pendidikan Aceh,
saat ini sebesar 15 miliar lebih dana
disumbangkan bagi perbaikan pendidikan di NAD. |