Jakarta, dephan.go.id
Jum'at, 5 September, 2003

Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk menurunkan besarnya kekuatan TNI dan Polri di Aceh. Hal itu dikemukakan usai sidang kabinet yang membahas kebijakan ekonomi pasca-IMF di Gedung Utama Sekneg, Kamis. Menurut Susilo, yang terpenting dilakukan pemerintah saat ini adalah memelihara momentum pelaksanaan operasi pemulihan keamanan di provinsi tersebut. Ditambahkannya, pelaksanaan operasi akan dilakukan secara intensif untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya.

"Setelah itu kita lihat nanti. Yang jelas dari peninjauan kami di lapangan, juga usulan dari daerah, belum ada rencana pemerintah untuk menurunkan besarnya kekuatan di Aceh," tutur Susilo. Menko Polkam juga mengingatkan, pemerintah tidak pernah menetapkan target bahwa enam bulan operasi militer harus selesai, melainkan menetapkan bahwa keadaan darurat berlaku selama enam bulan dan dapat diperpanjang. "Tolong dipahami betul isi keppres (tentang keadaan darurat militer di Aceh) itu." Mengenai kemungkinan penambahan dana operasi bagi TNI dan Polri di Aceh, Susilo mengatakan, jika hal tersebut memang betul-betul dibutuhkan dan mendesak maka pemerintah tentu saja akan sangat mempertimbangkan. "Yang jelas Panglima TNI belum mengusulkan itu," tandasnya lagi. Sejak diterapkannya keadaan darurat militer di Aceh 18 Mei 2003, atau hingga hari ke-109 darurat militer, pasukan TNI dan Polri telah berhasil menewaskan 817 anggota GAM, menangkap 598 anggota GAM, dan 476 anggota GAM menyerahkan diri. Pasukan TNI dan Polri juga berhasil menyita 345 pucuk senjata berbagai jenis, baik rakitan maupun senapan standar, seperti M-16, RPD, dan AK-47.(Sospol/Kel.V) Sumber: Lin.go.id

Kutipan dari: http://www.dephan.go.id