Serambi Indonesia
Rabu, 21 Juli, 2010

SIGLI: Anggaran yang disediakan Pemkab Pidie untuk program pemberdayaan perempuan dirasakan masih minim. Malah dalam usulan 100 persen, cuma 10 persen yang disetujui panitia anggaran APBK 2010. Akibatnya, pelaksanaan program tidak bisa dilakukan secara maksimal, sehingga kondisi kaum perempuan di daerah itu belum mendapat perhatian serius.

Demikian antara lain terungkap dalam workshop stragic planning kaukus perempuan di Op Room Setdakab Pidie, Selasa (20/7). Kegiatan yang diikuti sekitar 25 peserta dari berbagai elemen juga difasilitasi salah satu NGO perempuan asal Banda Aceh. “Kedudukan perempuan di salah satu pengambil keputusan dalam pemerintah sangat minim,” ujar Syarifah Rahmatillah, seorang pemateri.

Ketua Badan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan (BKSPP) Kabupaten Pidie, Ir Afneati mengatakan, program pemberdayaan perempuan merupakan program yang diluncurkan Kabupaten Pidie. Anggaran untuk program itu diberikan untuk membantu pembiayaan di setiap kabupaten dan kota dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, termasuk kaum perempuan sangat minim.

“Dari 100 persen angka yang diusulkan, namun yang disetujui DPRK hanya 10 persen. Cuma nol koma sekian persen dari yang diinginkan. Padahal, pemberdayaan perempuan cukup dibutuhkan saat ini, apalagi di Pidie cukup banyak perempuan miskin yang terpaksa menjadi tulang-punggung keluarganya,” katanya.

Diakuinya, berbagai masalah dihadapi kaum perempuan. Selain masalah sosial dan ekonomi, masalah lainnya adalah menyangkut kesehatan. Masalah-masalah tersebut muncul dan belum bisa tertangani secara maksimal, karena kebijakan publik yang dihasilkan belum berpihak pada kaum perempuan.(aya)