SSerambi Indonesia
Sabtu, 9 Agustus, 2008

JAKARTA: Sulfur yang terdapat di kawasan PT Arun Lhokseumawe dan Aceh Utara ternyata memiliki nilai ekonomi tinggi. Di pasaran internasional sulfur dijual seharga 500-700 dolar AS per metrik ton namun sulfur yang dipasarkan oleh ExxonMobil Oil itu sama sekali tidak pernah dilaporkan kepada Pemerintah dan masyarakat Aceh.

Informasi itu terungkap dalam Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pemanfaatan Sulfur di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara berlangsung di Kantor Penghubung Provinsi Aceh di Jakarta, Jumat (8/8). Rapat dihadiri Wakil Bupati Aceh Utara Syarifuddin SE, utusan khusus Gubernur Aceh Mahdi Rusli, anggota DPR Aceh Asrul Abbas SE, pimpinan DPRK Aceh Utara Ridwan Yunus, Edi Kunsundianto dan Sail Marsul dari PT Arun, Rifan B Wurjantoro dari BP Migas, wakil masyarakat Muzakir Paloh dan sejumlah pejabat Aceh Utara. Pihak ExxonMobil yang ikut diundang ternyata tidak hadir.

Mengutip hasil rapat, utusan khusus Gubernur Aceh, Mahdi Rusli menjelaskan, pada 2000-2003, oleh ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI), sulfur tersebut dipasarkan ke perusahaan di luar negeri dan ke PT Petro Kimia Gresik Jawa Timur untuk tahun 2004-2010. Sulfur diproses menjadi butiran dan ditumpuk dalam satu kawasan dekat PT Arun, merupakan produk sampingan dari pengolahan gas menjadi LNG (lequid natural gas). Tiap bulan Arun menghasilkan 9.000 hingga 14.000 ton sulfur.

Edi Kunsundianto dari PT Arun mengakui pemasaran sulfur dilakukan sendiri oleh Exxon. Tapi ia tidak tahu berapa harga dan kepada siapa sulfur itu dijual.

“Pemerintah Aceh sama sekali tidak pernah mendapat laporan apapun mengenai hal ini. Padahal sesusai UUPA segala sesuatu menyangkut hasil alam Aceh harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Aceh,” ujar Mahdi yang tampak kesal karena Exxon tak hadir dalam pertemuan tersebut. Padahal Exxon sangat diharapkan menjelasakan mengenai kontrak penjualan sulfur.

Menurut perhitungan Mahdi, hasil penjualan sulfur diperkirakan mencapai miliaran rupiah per bulan. Sepantasnya masyarakat dan Pemerintah Aceh memperoleh sharing untuk pembangunan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Aceh, khususnya yang berdomisili di sekitar lingkungan PT Arun.

Menurut Mahdi, Gubernur Irwandi Yusuf yang dikenal sangat menaruh perhatian terhadap nasib rakyat, mengharapkan ada solusi bagi pengelolaan sulfur itu, sehingga masyarakat ikut menikmati hasilnya.

Wakil Bupati Aceh Utara, Syarifuddin menginginkan adanya kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan produk sampingan sulfur itu. “Rasanya sangat aneh apabila kami yang memiliki tempat tidak dilapori tentang penjualan sulfur itu. Padahal bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah,” kata Syarifuddin.

Anggota DPRA, Asrul Abbas mendesak pihak Exxon untuk menjelaskan kontrak kerja dan berapa hasil yang sudah diperoleh dari penjualan sulfur. “Rakyat Aceh harus mendapat penjelasan soal ini,” ujar Asrul, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Pimpinan DPRK Aceh Utara, Ridwan Yunus menginginkan adanya kejelasan bagi hasil dari penjualan sulfur tersebut sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Muzzakir Paloh, selaku pemegang kuasa dari masyarakat lingkungan sekitar PT Arun menegaskan, apabila ExxonMobil tidak transparan terhadap tuntutan masyarakat dan Pemerintah Aceh, sebaiknya hengkang saja dari bumi Serambi Mekkah.

Rapat lanjutan

Menurut Mahdi Rusli, Gubernur Aceh akan menggelar rapat lanjutan untuk membicarakan lebih detil dan rinci mengenai pengelolaan sulfur milik ExxonMobil. Rapat dijadwalakn di Banda Aceh sekitar minggu keempat Agustus 2008. Pihak Exxon diminta hadir bersama-sama dengan BP Migas, PT Arun, dan pihak terkait lainnya.(fik)