Harian Waspada
Jum'at, 16 Mei, 2008

BANDA ACEH: Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, mengatakan terbatasnya kayu di pasaran merupakan konsekuensi dari kebijakan yang ditempuh Pemerintah Aceh sejak Juni 2007, yang telah mencanangkan jeda tebang kayu (moratorium logging).

Dampak dari kebijakan itu, sekarang tidak ada lagi perusahaan hak pengelolaan hutan dan perusahaan hutan tanaman industri, yang selama ini aktif mengeksploitasi hutan Aceh, kata Nazar pada Seminar Green Building In NAD, Selasa (13/4), di Banda Aceh.

Pada seminar yang dilaksanakan PT. Deco Plafonta Utama itu, Wagub menyampaikan, jika terkadang ada kayu yang ke luar dari hutan Aceh, dipastikan itu adalah kayu ilegal. Jeda tebang salah satu implementasi komitmen rakyat Aceh dalam menyelamatkan hutan, katanya.

Kekurangan kayu, tambah Wagub, tidak menjadi penghalang bagi kalangan dunia usaha untuk meningkatkan pembangunan konstruksi di Aceh. Justru ini tantangan bagi kalangan teknisi dan ilmuan menciptakan konsep pembangunan yang meminimalisasikan pemakaian kayu.

"Kita harus menciptakan alternatif lain yang lebih efisien dengan tidak mengurangi kualitas konstruksi bangunan," tandas Nazar yang percaya kayu bukan material yang tidak bisa digantikan dengan kecanggihan teknologi.

Wagub yang menghadiri Audie Truss Forum, mengatakan Green Building ini adalah konsep terkait pelestarian alam. Jadi sangat selaras dengan progam Pemerintah Aceh yang ingin menjaga kelestarian hutan. "Ini bukti kayu bukanlah material yang tidak bisa dicari penggantinya." (b04)