[Aceh-Eye.Org]

LINGKUNGAN HIDUP

	Aceh-Eye Lingkungan Hidup Undang-Undang..

LINGKUNGAN HIDUP - UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.36/Menhut-II/2009, Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (22 Mei, 2009)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.3/Menhut-II/2008, Tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (6 Februari, 2008)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008, Tentang Jenis dan Tarif Pajak atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pengunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan (4 Februari, 2008)

Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008, Tentang Jenis dan Tarif Pajak atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pengunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan (4 Februari, 2008)

Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 522.1/534/2007, Tentang Pembentukan TIM Penyusunan Rencana Strategi Pengelolaan Hutan Aceh (31 Oktober, 2007)

Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 05/INSTR/2007, Tentang Moratorium Logging (Penghentian Sementara Penebangan Hutan) di Nanggroe Aceh Darussalam (6 Juni, 2007)

Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: SK.236 /VI-BPHA/ 2006, Tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu atas PT.Sinar Gunung Kapur (6 September, 2006)

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor: 1 Tahun 2006, Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain (25 January, 2006)

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.357/MENHUT-VI/2005, Tentang Penetapan Rencana Produksi Hasil Hutan Kayu Secara Nasional Periode Tahun 2006 Yang Baresal Dari Pemamfaatan Hutan Alam Produksi Yang Dibebani IUPHHK Yang Sah (13 Oktober, 2005)

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor: 4 Tahun 2005, Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (18 Maret, 2005)

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.325/Menhut-II/2004, Tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 556/KPTS-II/1997, Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Tusam Hutani Lestari atas Areal Hutan Seluas + 97.300 (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus) Hektar di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (27 Agustus, 2004)

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.319/MENHUT-II/2004, Tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 95/KPTS-II/1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Aceh Nusa Indrapuri atas Areal Hutan Seluas ± 111.000 (Seratus Sebelas Ribu) Hektar di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (27 Agustus, 2004)

Lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-V/2004, Rekapitulasi Rencana Luas Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2004 (22 Juli, 2004)

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 21 Tahun 2002, Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (15 Oktober, 2002)

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 20 Tahun 2002, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam (14 Oktober, 2002)

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 15 Tahun 2002, Tentang Perizinan Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (14 Oktober, 2002)

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2002, Tentang Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (14 Oktober, 2002)

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 5 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting (19 April, 2001)

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 859/Kpts-VI/1999, Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Aceh Inti Timber Co Ltd di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (12 Oktober, 1999)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (4 Oktober, 1999)

Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1998, Tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (28 Februari, 1998)

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 344/Kpts-II/1995, Tentang Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. Wira Lanao Ltd yang Diberikan Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 428/Kpts/Um/8/1970 Tanggal 28 Agustus 1970 (7 Juli, 1995)

Keputusan Menteri Dalam Negeri 620-280 Tahun 1994, Tentang Pembangunan Jalan Ladia Galaska Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (1994)

Copyright © 2012. aceh-eye.org all rights reserved. Pendapat dan saran silahkan kirim email kepada: programmes@eyeonaceh.org