Radio Nederland
10 Nov 2003

Pemerintah Jakarta gusar terhadap pelbagai kritik internasional soal perpanjangan status darurat militer di Aceh. Pelbagai kritik yang dilancarkan Jepang, Uni Eropa dan Amerika Serikat itu disebut Jakarta sebagai upaya mencampuri masalah dalam negeri. Tapi benarkah pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi di Aceh enam bulan belakangan hanya urusan dalam negeri Indonesia? Tasuku Iizuka, jurubicara LSM HAM Jepang untuk Indonesia di Tokyo, malah menghendaki supaya Jepang mendesak Indonesia mengijinkan diplomatnya masuk ke Aceh. Menurutnya konflik di Nanggroe Aceh Darussalam tidak bisa diselesaikan dengan cara militer. Ikuti keterangannya kepada Radio Nederland:

Tasuka Iizuka [TI]: Menurut saya mungkin pemerintah Jepang punya kebijakan agak khawatir. Pemerintah Jepang selalu mengatakan tidak boleh menerapkan sesuatu yang intervensi politik dalam negeri. Itu menjadi alasannya. Tetapi ini sebenarnya menurut saya harus dilakukan oleh pemerintah Jepang, secara lebih tegas untuk penyelesaian konflik di Aceh.

Sebenarnya baik pemerintah Jepang maupun pemerintah yang lain juga tetap tegas untuk penyelesaian darurat militer. Dan juga seharusnya pemerintah Indonesia menerapkan semacam review [peninjauan kembali, Red.] selama enam bulan ini apa yang terjadi. Dan juga siapa yang bertanggung jawab untuk pelanggaran hak asasi.

Radio Nederland [RN]: Jadi menurut Anda memang pada tempatnya pemerintah Indonesia menyatakan ini adalah campur tangan dalam negeri?

TI: Ya, saya pikir begitu. Daripada pihak saya meminta Jepang harus tegas mengatakan dan juga memberikan dorongan untuk pemerintah Indonesia dalam masalah HAM itu.

RN: Misalnya apa dorongannya?

TI: Misalnya minta pemerintah Indonesia untuk menerima kunjungan. Misalnya staf-staf Kedutaan Besar Jepang kunjungi Aceh untuk melihat kondisinya. Dan juga misalnya wawancarai aktivis kemanusiaan, atau kalau bisa mungkin kunjungi tempat tahanan. Kumpulkan data data mengenai hak asasi.

RN: Tetapi Anda tahu pemerintah Indonesia tidak mengijinkan hal itu? Bagaimana jadinya?

TI: Pemerintah Indonesia mungkin harus memberikan penjelasan. Harus ada transparansi, walau pun di dalam darurat militer.

RN: Menurut Marty Natalagawa masalah kemanusiaan yang dihadapi di Aceh itu tidak langsung teratasi bila ada bantuan dari pihak asing. Bagaimana menurut Anda?

TI: Karena di bawah darurat militer mungkin di dalam Indonesia, mungkin ada batasan untuk mengungkapkan permasalahan hak asasi. Jadi kalau melihat situasi seperti itu, mungkin ada gunanya bagi pihak internasional membicarakan masalah masalah itu. Kalau di dalam negeri di bawah darurat militer peluang untuk mengungkapkan masalah hak asasi, itu agak terbatas. Kalau pihak internasional mengungkapkan masalah seperti itu, mungkin ada gunanya.

RN: Pemerintah Jepang buru-buru menyatakan bahwa mereka ingin membantu Aceh, menyelesaikan masalah Aceh, tidak hanya dengan uang. Apalagi yang bisa mereka tawarkan kepada Indonesia?

TI: Kalau saya melihat kebijakan selama ini, saya juga mau tanya apakah ada lagi kecuali uang itu. Menurut saya mungkin pemerintah Jepang kurang punya visi kecuali memberikan tempat dan uang untuk bikin rapat perdamaian.

RN: Anda bekerja untuk LSM, menurut Anda apa yang bisa diberikan pemerintah Jepang kepada Aceh selain uang?

TI: Pertama lebih tegas posisinya untuk penyelesaian konflik di Aceh daripada menunggu pemerintah Indonesia ikut rapat, atau GAM untuk ikut rapat perdamaian. Dan harus ada juga, mungkin walau pun tidak lewat jalur resmi, harus ada usaha kedua belah pihak untuk duduk bersama.

RN: Tetapi Marty Natalegawa, juru bicara Departemen Luar Negeri di Jakarta menyatakan eksistensi konperensi Tokyo ini sudah tidak ada lagi, karena mereka waktu bulan Mei 2003 lalu, gagal menyatukan RI dengan GAM.

TI: Makin kuat cara militernya, mungkin semakin sulit menyelesaikan masalah Aceh. Selesaikan kontak senjata dulu, baru bikin suasana bisa selesaikan masalah Aceh mau merdeka. Itu kan urusan masyarakat Aceh.