|
Senin, 14 Agustus 2006
Hamid Awaludin
Tanggal 15 Agustus, setahun lalu. Untuk kali awal,
rakyat Aceh, anggota Gerakan Aceh Merdeka yang
bertahun-tahun bergerilya, prajurit Tentara Nasional
Indonesia yang tidak henti berpatroli, Pemerintah
Indonesia dan dunia muncul dalam kegembiraan yang sama.
Hari itu, rakyat Aceh menuai harapan yang senantiasa
mereka lafazkan dalam doa di masjid dan surau-surau.
Anggota GAM turun gunung, berjalan di permukiman
sebagai orang biasa, anggota TNI berharap pulang ke
barak dan istirahat dari siaga perang.
Hari itu, 15 Agustus 2005, di Helsinki, Finlandia,
delegasi Indonesia dan pemimpin GAM duduk semeja, Aceh
damai. Bagi banyak warga Aceh, kejadian itu masih
seperti mimpi.
Sejarah Aceh adalah sejarah perang dari palagan ke
palagan, di setiap pergantian masa. Sejarah Aceh juga
riwayat panjang kekecewaan. Kecewa terhadap Belanda
dan kecewa terhadap Pemerintah Indonesia.
Perang di sana telah berlangsung lebih dari 130 tahun.
Perang ibarat mainan, hanya berganti lawan, dari
Belanda, Jepang, hingga Pemerintah Indonesia.
Periode perang terakhir adalah rentang waktu 29 tahun
sejak GAM dideklarasikan 4 Desember 1976. Sejak itu,
Aceh kembali berkubang darah.
Yang berubah
Apa yang berubah setelah setahun damai? Selama 29
tahun konflik, ada 15.000 korban jiwa. Dalam hitungan
statistik, setiap hari, 4,6 orang meregang nyawa di
Aceh karena perang. Kala itu, rakyat Aceh tak pernah
punya waktu untuk menata masa depan di luar ikhtiar
menyelamatkan nyawa sendiri. Sejak 15 Agustus 2005
hingga kini, mati dengan kekerasan telah menjadi milik
masa silam Aceh. Jika angka statistik itu dipakai,
kita telah menyelamatkan seribu jiwa lebih sejak
perdamaian dicapai.
Ukuran lain, saat konflik berlangsung, toko dan warung
buka sekadarnya sampai pukul 16.00. Mobilitas
benar-benar terbatas dan mencekam. Sejak berdamai,
toko, warung, dan kedai kopi bisa buka hingga tengah
malam. Artinya, kita telah menciptakan delapan jam
kerja baru. Jumlah jam kerja baru ini memutar roda
ekonomi dan kegiatan lain yang produktif bagi Aceh.
Sebelum damai, jalur kendaraan Banda Aceh-Medan adalah
perjalanan menembus belantara tak bertuan. Setiap saat
menjadi perjalanan maut bila salah menjawab pertanyaan
penghadang. Kini, jalur itu adalah jalur kepastian dan
damai. Selama 24 jam, tiap orang bisa lewat tanpa
merasa waswas.
Anak-anak Aceh yang berusaha merajut masa depan lewat
pendidikan juga tak memiliki kepastian saat ribuan
sekolah terbakar. Selama itu, Aceh benar-benar dalam
gulita ketika tempat-tempat lain di muka bumi terang
benderang oleh olah peradaban manusia. Selama damai,
tak ada lagi sekolah dan madrasah jadi arang.
Anak-anak Aceh pun kembali menyiapkan masa depan yang
lebih elok dan terang lewat jalur pendidikan.
Interaksi sosial pascadamai kini kian dinamis.
Beberapa hari setelah Lebaran tahun silam, saya
berkunjung ke sebuah kedai kopi di Banda Aceh. Seorang
ibu mendekati saya dengan isak tangis. Ia terharu kita
damai dengan GAM. Sang Ibu telah bersua dengan adik
kandungnya yang tak dilihatnya selama 29 tahun, yang
tinggal di desa, kawasan yang dipatok GAM sebagai
teritorial kekuasaannya. Kakak adik ini ada dalam
kegelapan tentang keberadaan masing-masing. Kini,
semua mimpi buruk itu telah berlalu. Aceh adalah
pusaran interaksi sosial yang amat dinamis.
Pascapenandatanganan perdamaian, statistik anak-anak
Aceh yang ditinggal pergi ayahnya sudah terkubur. Pria
Aceh tak perlu dipaksa memanggul senjata,
mempertaruhkan nyawanya. Bersamaan dengan itu, wanita
Aceh juga tak perlu menjadi janda karena kepergian
suami yang tak terelakkan. Singkatnya, kini Aceh telah
berubah wajah, tak lagi sangar dan berbau mesiu.
Perdamaian
Di setiap periode pemerintahan, selalu ada ikhtiar
menegakkan perdamaian di Aceh. Berbagai siasat, taktik,
dan pendekatan dilakukan. Semua hadir dengan harapan.
Tiap ikhtiar dilakukan, jutaan rakyat Aceh di banyak
tempat akan bersujud di masjid-masjid. Meski kemudian,
harapan itu satu per satu sirna seiring sepatu perang
berderap dan senjata kian keras menyalak.
Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf
Kalla (SBY-JK), pemerintah tak ingin memperpanjang
konflik, lalu diretas jalan damai. Seperti diungkapkan
Malik Mahmud dalam perundingan, GAM ingin serius
memasuki perundingan dan mencapai damai, karena GAM
meyakini komitmen SBY-JK, kedamaian demi keadilan dan
kepentingan bersama.
Dan kita tahu, GAM telah berubah sikap. Mereka
bersedia berdamai dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pada 15 Agustus 2005, sejarah itu ditulis dalam tinta
dan bingkai emas perjalanan Republik ini. Sejak itu,
Serambi Mekkah tak lagi berkubang darah.
KTP Merah Putih yang pernah menjadi demarkasi
antarpenduduk telah menjadi KTP Nanggroe Aceh
Darussalam. Tak ada lagi garis pemisah, kami dan
mereka. Yang ada hanya kita, bangsa Indonesia. Damai
telah menemukan bentuk nyata di Aceh.
Hari-hari ini, kita semua, hanya punya satu harapan:
semoga tonggak damai yang telah dipancangkan di setiap
nurani orang Indonesia tetap tegak terawat. Cukuplah
29 tahun masa gulita yang menyelimuti Aceh. Biarkan
Aceh terang benderang oleh sinar damai. Anak-anak yang
lahir dari rahim peperangan biarkan tumbuh normal
tanpa kekerasan. Perahu layar yang kita tumpangi
bersama kian melaju cepat.
HAMID AWALUDIN Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Ketua Tim Perunding Indonesia. |