Pidato Ketua DPRRI pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2005-2006

dpr.go.id,

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian,
Yang saya hormati para Wakil Ketua,
Yang saya hormati para Angota Dewan.

Pada hari ini tanggal 1 Mei, Dewan akan segera memulai Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2005-2006 yang menurut rencana akan berakhir pada tanggal 14 Juli mendatang.

Dari catatan Sekretariat Jenderal, 287 Anggota Dewan telah menandatangani daftar hadir dari semua unsur fraksi yang ada di lembaga ini. Oleh karena itu dengan mengucapkan Bismillahirohmannirrohim, izinkanlah kami membuka Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2005-2006, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR-RI, maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umum.

Dalam rangkaian Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV ini, kami akan menguraikan beberapa kegiatan Dewan dalam melaksanakan tiga fungsi utama Dewan yaitu di bidang legislasi, dibidang pengawasan dan di bidang anggaran sekaligus menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa kita akhir-akhir ini, yang mendapat tanggapan dan sorotan dari Dewan.

Namun, sebelum kami melanjutkan pidato pembukaan ini, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada akhir bulan Maret dan dalam bulan April 2006, umat Hindu, umat Kristiani dan umat Islam masing-masing telah merayakan hari-hari besar keagamaan yaitu Hari Raya Nyepi pada tanggal 30 Maret, Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 10 April dan wafat Yesus Kristus pada tanggal 14 April dan hari kebangkitannya pada tanggal 16 April. Sehubungan dengan itu Pimpinan Dewan mengucapkan "Selamat" kepada masing-masing pemeluknya dalam memperingati hari-hari besar keagamaan tersebut, seraya berharap kiranya peringatan hari besar keagamaan di Indonesia akan dapat lebih mempertebal iman dan ketakwaan kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Peringatan hari-hari besar keagamaan hendaknya tidak sebatas seremonial belaka, tetapi lebih dari itu agar kita semua dapat memaknai dan menjiwainya dalam kehidupan sehari-hari, dalam mengemban aktivitas, tugas dan pengabdian masing-masing.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam masa reses, pada pertengahan April lalu, Pimpinan Dewan telah menerima dua surat Presiden secara berturut-turut berkaitan dengan permohonan pertimbangan duta besar LBPP negara-negara sahabat untuk Indonesia yaitu Duta Besar LBPP Pemerintah Republik Konfederasi Swiss; Pemerintah Republik Islam Iran; Pemerintah Republik Bulgaria; serta Pemerintah Palestina. Sesuai ketentuan pasal 13 ayat (3) UUD 1945, permohonan ini telah diproses sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Beberapa hari yang lalu, Pimpinan Dewan juga telah menerima surat dari Presiden RI sebagai pengantar RUU tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. RUU ini akan diproses melalui Badan Musyawarah DPR RI.

Sidang Dewan yang terhormat,

Alokasi waktu pada Masa Sidang IV berkisar 53 hari kerja atau 75 hari kalendar. Sesuai dengan karakteristik yang diputuskan dalam rapat Bamus terdahulu, fokus kegiatan masih dialokasikan kurang lebih 60% untuk menangani fungsi legisiasi sedangkan 40% untuk kegiatan pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran.

Di bidang legislasi, pada Masa Persidangan IV Dewan merencanakan membahas dan menyelesaikan 29 RUU dari 58 RUU yang sedang dan dalam proses pembahasan tingkat I. Dari 29 RUU tersebut 6 berasal dari DPR dan 23 dari Pemerintah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : 19 RUU bidang polekku, 9 RUU bidang Indagbang, dan 1 RUU bidang Kesra.

Dengan demikian ada 15 RUU ditangani oleh Komisi dan Panitia Anggaran dan 14 RUU ditangani oleh 11 Panitia Khusus. Beberapa RUU yang menjadi perhatian dan prioritas Dewan untuk segera diselesaikan pembahasannya mengingat besarnya perhatian masyarakat kita maupun dunia internasional, antara lain RUU tentang Pemerintahan Aceh. Khusus mengenai RUU tentang Pemerintahan Aceh, proses pembahasannya di DPR sampai saat ini masih berlangsung, bahkan rapat-rapatnya dilakukan secara maraton dalam masa reses, sejak tanggal 7 sampai 27 April. Semua pihak menginginkan agar nantinya lahir sebuah UU tentang masa depan Aceh yang baik yang memberikan rasa keadilan dan mensejahterakan masyarakatnya di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari daftar inventarisasi masalah terdapat 1446 DIM dimana 1079 DIM di antaranya menyangkut substansi, baik perubahan substansi maupun penambahan substansi baru.

RUU di bidang politik lainnya adalah RUU tentang Dewan Penasihat Presiden, RUU tentang Kementerian Negara, masih perlu dilakukan penyempurnaan serta kesamaan pandangan dari fraksi-fraksi. Adapun RUU lain yang masih memerlukan masukan dari masyarakat adalah RUU tentang Penyelenggara Pemilu dan RUU tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. RUU ini harus dibahas secara komprehensif mengingat kompleksitas permasalahannya.

Di samping itu, beberapa RUU telah disampaikan oleh Presiden kepada Dewan menjelang penutupan Masa Sidang III lalu untuk segera dibahas yaitu RUU tentang Penanaman Modal, RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta RUU tentang Ketenagalistrikan. Ketiga RUU ini jugs diharapkan dapat diselesaikan secara simultan karena keterkaitannya satu dengan yang lain.

Khusus mengenai RUU Ketenagalistrikan, hal ini mendesak untuk dibahas karena UU No. 20 tahun 2001 tentang Kelistrikan, produk Pemerintah dan DPR periode lalu, oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan pada awal 2004. Dengan demikian yang berlaku kembali adalah UU No. 15 tahun 1985.

Adapun mengenai RUU tentang pemekaran daerah baik berupa RUU pembentukan provinsi maupun pembentukan kabupaten/kota, Dewan melalui Komisi II telah menginventarisir ada 18 RUU dan 11 di antaranya dianggap telah memenuhi syarat untuk dibahas. Oleh karena itu, kepada Komisi II telah ditugaskan menindaklanjutinya dalam Masa Persidangan IV ini. Masih terkait dengan RUU pemekaran daerah ada 4 RUU dari Dewan yang telah mengalami pengharmonisan oleh Badan Legislasi yaitu RUU tentang pembentukan Provinsi Aceh Lauser Antara (ALA); RUU tenting Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS); RUU tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua; RUU tentang Pembentukan Kabupaten Puncak, Provinsi Papua; untuk segera diproses lebih lanjut.

Berkaitan dengan banyaknya RUU-RUU yang harus dibahas oleh komisi-komisi dan pansus, maka Pimpinan Dewan sangat berharap agar optimalisasi pembahasan perlu dilakukan agar RUURUU tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.

Sidang Dewan yang terhormat,

Memasuki bulan Mei ini, dalam melaksanakan fungsi anggaran, Dewan akan memulai melakukan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2007. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2007 difokuskan pada pembahasan terhadap pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, serta kebijakan umum dan prioritas anggaran. Di samping itu, Dewan juga akan membahas rencana kerja dan anggaran dari kementerian dan lembaga (RKAKL) oleh komisi dan Panitia Anggaran dengan pasangan kerjanya masing-masing.

Sesuai dengan semangat dari UU tersebut maka penyusunan rencana kerja dan anggaran dari kementerian dan lembaga hendaknya didasarkan pada prestasi kerja yang akan dicapai, sehingga nantinya anggaran yang berbasis kinerja (performance based budget) sudah dapat diimplementasikan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

Pembahasan terhadap pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro merupakan dasar bagi Dewan untuk membahas RAPBN Tahun Anggaran 2007 bersama Pemerintah. Oleh karena itu Dewan mengharapkan agar Pemerintah segera menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007 sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2007 mendatang. Berkaitan dengan pembahasan RUU tersebut, Pimpinan Dewan mengajak seluruh Anggota Dewan untuk senantiasa bersungguh-sungguh mencurahkan pikiran dan tenaga dalam pelaksanaan fungsi anggaran sesuai dengan tanggung jawab kita dalam memenuhi amanat konstitusi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masih dalam kaitan terhadap penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2007, khusus pembahasan terhadap utang luar negeri, Dewan meminta untuk dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang hendak dibiayai dengan utang luar negeri. Kalangan Dewan menilai, saat ini untuk sementara Pemerintah tidak perlu mengajukan pinjaman luar negeri baru, mengingat beban utang dalam struktur APBN sudah sangat memberatkan. Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pinjaman luar negeri yang ada. Sebagaimana diketahui setiap tahun anggaran, kita harus membayar pinjaman pokok yang sudah jatuh tempo yang untuk Tahun Anggaran 2006 berjumlah 63 triliun 594 milyar rupiah, yang jumlahnya sudah sangat membebani anggaran negara. Stok utang luar negeri Pemerintah saat ini kurang lebih berjumlah 61,048 milyar Dollar AS per Desember 2005.

Selama ini baik pinjaman dari Bank Dunia (World Bank) maupun dari kelompok CGI belum tampak memberikan sumbangan secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, kendati bunganya relatif rendah. Di samping itu, daya serap pinjaman luar negeri selama ini juga relatif rendah dan cenderung kurang efektif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Seharusnya, pengelolaan utang luar negeri diprioritaskan untuk mengurangi kemiskinan melalui program dan proyek pembangunan yang produktif dan memberikan manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Perlu ada pengaturan dan penataan utang negara secara baik disesuaikan dengan situasi keuangan negara sehingga alokasi APBN akan lebih banyak untuk pembangunan sektor-sektor riil yang memiliki peran bagi percepatan pemulihan dari krisis.

Memang kita semua merasakan betapa beratnya tantangan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini. Walaupun masalah ekonomi diperkirakan sudah pada jalur yang benar dengan adanya indikator makro ekonomi yang terus menunjukkan perbaikan, tingkat inflasi mulai menurun, rupiah terus menguat, cadangan devisa sudah di atas 41 milyar Dollar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan mampu menembus angka 1400, namun kenyataannya kesejahteraan masyarakat masih sangat jauh dari yang diharapkan. Kita juga melihat tingginya angka penggangguran yang merupakan masalah sangat besar yang berdampak kepada masalah sosial kemasyarakatan serta meningkatnya kemiskinan. Sementara itu, di sektor riil masih belum memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Oleh karena itu, Dewan mengharapkan Pemerintah harus dapat memperbaiki aturan-aturan yang memberikan kepastian dan percepatan khususnya pergerakan di sektor riil maupun dalam rangka investasi. Itulah sebabnya, pembahasan RUU Penanaman Modal, RUU Perpajakan, RUU Bea dan Cukai, dan RUU Kepabeanan harus diselesaikan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi kita.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pada itu di bidang ekonomi, yang masih kita prihatinkan adalah masalah perizinan. Kompleksitas perizinan investasi di Indonesia, panjangnya waktu yang diperlukan untuk memperoleh izin investasi serta banyaknya instansi yang menanganinya, belum lagi masalah birokrasi dan terkadang terjadi kewenangan yang tumpang tindih antar-instansi, inilah yang justru menjadi kendala bagi investor khususnya investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Padahal Pemerintah telah banyak mengeluarkan paket kebijakan ekonomi dan investasi, yang terakhir adalah paket perbaikan iklim investasi melafui Inpres Nomor 3 Tahun 2006. Namun Dewan memandang paket ini tidak akan efektif apabila Pemerintah tidak secara terus-menerus melakukan monitoring di lapangan dan tidak tegas dalam mengambil tindakan, khususnya terhadap siapa saja atau daerah yang dinilai menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Oleh karena itu, tepat sekali masuknya RUU Penanaman Modal sebagai pengganti UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 1970 dan UU No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1970. Dalam rangka mendukung iklim investasi di Indonesia, penanaman modal asing memerlukan kepastian hukum berikut institusinya yang kondusif. Kepastian hukum merupakan unsur yang sama pentingnya dengan stabilitas politik (political stability) dan kesempatan ekonomi (economic opportunity).

Dalam pada itu masalah pembangunan infrastruktur terutama kelistrikan menarik perhatian Dewan utamanya dengan adanya tawaran pembangunan Pembangkit Listrik berbahan bakar energi batubara dengan biaya relatif murah yang ditawarkan oleh Pemerintah Cina berikut BUMN-nya. Dengan tercapainya pembicaraan antara delegasi RI yang dipimpin oleh Wakil Presiden dengan Pemerintah Cina bahkan telah ditandatanganinya MoU antara PT PLN dan BUMN Cina, diharapkan dapat ditindaklanjuti baik di level pemerintahan maupun level teknis. Dalam kaitan ini Dewan meminta agar semuanya harus mengikuti koridor aturan-aturan yang berlaku. Walaupun pembangunan kelistrikan akan dilakukan dengan crash programe dalam rangka mengatasi masalah defisit kelistrikan namun Dewan mengharapkan semuanya harus melalui tender proyek untuk tetap mendapatkan produk yang terjaga dengan harga yang terjangkau.

Sementara itu masalah PT. Freeport masih terus menjadi bahan pembicaraan. Meskipun hukum internasional tetap dihormati, ada baiknya kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia dievaluasi dan dilakukan renegosiasi. Evaluasi dan renegosiasi ini diperlukan dengan senantiasa memperhatikan realitas di lapangan. Dengan adanya evaluasi dan penyempurnaan kontrak karya ini, diharapkan devisa yang diperoleh Pemerintah dan pendapatan bagi pemerintah daerah dan masyarakatnya dapat ditingkatkan.

Sebagai akibat melonjaknya harga minyak mentah dunia akhir-akhir ini, Pemerintah merencanakan untuk melakukan penghematan BBM, artinya semua pihak diminta untuk mengurangi pemakaian BBM. Kebijakan untuk melakukan penghematan melalui pengurangan pemakaian BBM kepada individu, masyarakat, lembaga-lembaga Pemerintah maupun swasta diperkirakan sulit dilaksanakan dan juga sulit dilakukan pengawasan. Yang tepat adalah perlu didorong diversifikasi energi antara lain pemakaian bio diesel dari bahan bakar minyak kalapa sawit serta penggunaan energi batu bara. Langkah-langkah ini dianggap lebih signifikan

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pada itu, tugas-tugas Dewan dalam bidang pengawasan akan ditangani melalui alat-alat kelengkapan Dewan. Adanya rencana Pemerintah untuk memperpanjang masa kerja Aceh Monitoring Mission (AMM) yang semula berakhir pads tanggal 15 Juni 2006, diperpanjang sampai dengan Agustus 2006, memperoleh berbagai tanggapan dari kalangan Dewan. Selama perpanjangan masa tugas, AMM akan memantau pemilihan kepala daerah di Provinsi NAD. Dewan berharap ini merupakan perpanjangan terakhir. Kita tidak ingin timbul kesan adanya ketergantungan Indonesia terhadap pihak asing dalam masalah Aceh. Bangsa ini harus malu bila urusan dalam negeri harus diawasi oleh pihak asing. Lebih dari itu, kita menyesalkan bahwa rencana perpanjangan ini tidak dikonsultasikan lebih dahulu dengan kalangan Dewan karena Dewan memandang seharusnya hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan Pemerintah terhadap Dewan.

Permasalahan lain adalah akan dibahasnya oleh Komisi-komisi Dewan tentang tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester I BPK RI tahun anggaran 2005. Juga akan dibahas hasil penggunaan APBN tahun anggaran 2004 dan 2005, khusus untuk kegiatan tanggap darurat bencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi NAD dan Sumatera Utara yang ada di 11 departemen/lembaga terkait di Jakarta, NAD dan Sumatera Utara, meliputi penggunaan dana sebesar Rp 1.919 M (satu trilyun sembilan ratus sembilan belas milyar rupiah). Dari hasil audit BPK tersebut ditemukan antara lain adanya beberapa kelemahan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan bantuan dengan adanya penggunaan dana yang tidak/belum dipertanggung jawabkan atau pertanggungjawabannya tidak memadai, pengadaan barang yang tidak dapat dimanfaatkan atau terlambat diadakan, atau tidak sesuai dengan kebutuhan, adanya pembayaran yang tidak didukung dengan bukti yang memadai, juga ada ketidakcermatan dalam perhitungan harga yang mengakibatkan ketidakhematan. Dengan audit tersebut, maka Pimpinan Dewan mengharapkan Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap organisasi penanganan bencana alam sehingga penanggulangan bencana alam dapat dilakukan secara optimal. Pimpinan Dewan juga mengharapkan agar RUU Penanggulangan Bencana yang sudah lama diajukan perlu segera dipercepat penyelesaiannya.

Terkait dengan banyaknya temuan BPK atas terjadinya penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan negara yang diindikasikan banyaknya tindak pidana korupsi di Indonesia, maka Dewan mengharapkan kiranya aparat penegak hukum dapat menangani dan menindaklanjutinya secara tegas, konsisten dan profesional. Dewan mengharapkan integritas para penegak hukum, yaitu para hakim, jaksa dan kepolisian, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor) dapat melakukan optimalisasi dalam penanganan kasus-kasus tersebut, sehingga kredibilitas lembaga-lembaga tersebut di mata masyarakat menjadi lebih baik. Dalam pada itu, Dewan juga berharap dalam penanganan masalah tersebut harus transparan demi tegaknya keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Hal lain yang perlu dimintakan perhatian untuk dibahas dengan Pemerintah adalah masalah kelangkaan pupuk di pasar dikaitkan dengan kenaikan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi, khususnya di pedesaan. Pupuk memang masih merupakan salah satu komoditi strategis yang disubsidi oleh Pemerintah dalam APBN guna membantu para petani dalam meningkatkan pendapatan. Dalam Tahun Anggaran 2005 lalu, subsidi pupuk berjumlah Rp.1,3 triliun. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2006 ini, Dewan bersama Pemerintah telah menyepakati alokasi subsidi pupuk sebesar Rp. 3 triliun. Dewan mempertanyakan kebijakan Pemerintah yang menaikkan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi. Dewan memandang apabila kenaikan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi (urea, SP-36, ZA dan NPK) merupakan upaya untuk mengurangi disparitas harga dengan pupuk non-subsidi, maka Pemerintah juga diminta untuk menambah pasokan pupuk dipasar agar petani tidak dirugikan.

Selain itu, Pemerintah harus benar-benar secara serius mengawasi distribusi pupuk dan menindak siapa pun yang terbukti mengalihkan distribusi pupuk untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tindakan ini perlu dihkum seberat-beratnya.

Langkah Pemerintah mengimpor pupuk harus dijadikan jalan keluar yang bersifat sementara. Pemerintah harus dapat membesarkan industri pupuk untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, selain perlunya dimiliki komitmen yang kuat dan konsisten oleh Pemerintah untuk membangun pertanian.

Selain masalah pupuk, buruknya kualitas infrastruktur jalan di berbagai wilayah di tanah air juga mendapatkan perhatian kita bersama karena masalah ini jelas akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Sebaiknya Pemerintah memberi prioritas terhadap pembangunan infrastruktur jalan, khususnya jalan negara dan jalan provinsi terutama jalan lintas utama trans-Sumatera, trans-Kalimantan dan trans-Sulawesi. Selain memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak, Dewan meminta agar Pemerintah secara serius membuka jalur pada daerah-daerah yang selama ini terisolasi, agar masyarakat di wilayah tersebut dapat mengakses berbagai kebutuhan atau memasarkan hasil produksinya dengan biaya lebih rendah.

Tidak hanya buruknya infrastruktur, tetapi juga Dewan prihatin terkait dengan masalah transportasi umum, baik sarananya maupun segi keamanan dan kenyamanan. Banyaknya kecelakaan kereta api baru baru ini yang merenggut korban jiwa menjadi keprihatinan kita bersama. Dewan menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap para korban musibah kereta api yang terjadi secara berturut-turut sekaligus menyatakan keprihatinan atas ketidaknyamanan dan ketidakamanan para pengguna jasa kereta api. Oleh karena itu, Dewan meminta perhatian Pemerintah mengenai masalah ini. Dewan mengharapkan departemen terkait dapat menciptakan sistem transportasi yang baik untuk rakyat. Kereta Api perlu dikelola dengan manajemen yang profesional agar tabrakan-tabrakan serupa tidak terulang kembali.

Dalam pada itu, berbagai bencana alam juga sedang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Selain banjir bandang, terbesar adalah bencana tanah longsor di Trenggalek yang menewaskan tidak kurang dari 18 orang, ratusan rumah rata dengan tanah dan fasilitas umum lumpuh. Penyebab utama bencana tersebut adalah gundulnya hutan akibat penjarahan. Oleh karena itu, tidak jemu-jemunya Dewan meminta Pemerintah untuk menindak tegas para pelaku perusakan lingkungan sekaligus perlunya gerakan penghijauan.

Juga, meningkatnya aktivitas gunung Merapi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, perlu antisipasi optimal baik oleh jajaran menteri maupun pemerintah daerah setempat dalam upaya keselamatan manusia yang berada di sekitar wilayah gunung Merapi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dewan juga menaruh perhatian terhadap maraknya demonstrasi buruh akhir-akhir ini berkaitan dengan rencana Pemerintah melakukan revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan demonstrasi buruh secara besar-besaran akan dilakukan bertepatan dengan Hari Buruh Se-dunia. Aksi buruh beberapa waktu yang lalu ternyata cenderung kepada tindakan anarkis. Hal tersebut sangat disayangkan. Oleh karena itu, Dewan menghimbau agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Semua pihak diminta untuk dapat menahan diri dan menjaga ketertiban.

Selanjutnya, Dewan menggarisbawahi keputusan Presiden untuk menunda revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan memutuskan diperlukan kajian lebih mendalam terhadap substansi materi UU No. 13 Tahun 2003 yang akan direvisi dengan melibatkan 5 perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini merupakan keputusan yang tepat, dengan harapan dapat menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang akomodatif dalam arti memperhatikan keseimbangan antara kelangsungan dunia usaha dengan pengayoman dan proteksi kepada pekerja.

Berkaitan dengan itu, Dewan menyambut baik atas dilantiknya Hakim ad hoc Peradilan Hubungan Industrial oleh Mahkamah Agung. Keberadaan peradilan ad hoc diharapkan akan mampu menangani perkara-perkara hubungan industrial secara cepat dan adil sehingga terakomodasi adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berselisih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikian pula, Dewan mencermati terjadinya situasi yang tidak kondusif di tanah Papua lebih lebih dengan terjadinya insiden berdarah di Abepura bulan lalu yang membawa korban aparat keamanan yaitu Kepolisian, TNI, dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu mencermati kondisi keamanan di Papua secara lebih serius dan mengantisipasi dugaan adanya usaha-usaha dari masyarakat yang didukung pihak tertentu/LSM dari dalam dan luar negeri yang diperkirakan memberikan dukungan terhadap upaya separatisme Papua.

Dewan memahami bahwa kondisi alam Papua memang cukup berat, oleh karena itu, kesiap siagaan aparat juga perlu ditingkatkan khususnya di daerah perbatasan dengan tetap mengedepankan tindakan persuasif dalam menjaga keamanan dan mempertahankan wilayah Papua sebagai bagian dari NKRI terhadap berbagai ancaman baik datangnya dari dalam maupun dari luar negeri. Karena itu kesejahteraan aparat yang ditugaskan di daerah-daerah rawan perlu mendapatkan perhatian.

Kita harus melihat akar permasalahan yang ada di wilayah Papua ini. Wilayah Papua adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam tetapi masyarakatnya masih jauh dari sejahtera.

Masyarakat setempat merasakan adanya ketidakadilan dan kurangnya perhatian Pemerintah terhadap masyarakat Papua. Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan Pemerintah adalah pendekatan kultural atau budaya, dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat lewat program pendidikan, pelayanan kesehatan serta memperbaiki perekonomian masyarakat sekaligus menangani pembangunan infrastruktur transportasi darat. Dewan menyambut baik tekad Pemerintah yang akan menyelesaikan permasalahan di Papua secara damai, adil, dan bermartabat dengan mengedepankan perdamaian, keadilan, persuasif dan demokrasi. Dewan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk tidak mudah terprovokasi ajakan destruktif dari mana pun datangnya yang akan menghambat pembangunan di wilayah ini. Dan mengajak semua elemen masyarakat termasuk LSM untuk bersama-sama mencari jalan keluar mengatasi persoalan bangsa. Kepentingan negara dan seluruh rakyat harus menjadi prioritas utama.

Oleh karena itu, perlu ditingkatkan pengawasan dalam rangka pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, terutama yang terkait dengan dana otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Sidang Dewan yang terhormat,

Ada dua permasalahan di bidang Polkam yang meminta perhatian kita, terjadi dua-tiga hari menjelang masa persidangan IV, yaitu pertama adalah terjadinya kerusuhan, pembakaran dan pengrusakan besar-besaran oleh massa di Kabupaten Tuban Jawa Timur, menyusul ketidakpuasan massa atas hasil Piikada di daerah tersebut. Pembakaran oleh massa dilakukan terhadap kantor KPUD, Pendopo Kabupaten, Hotel dan beberapa kantor, SPBU juga dirusak dan dijarah. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa tetapi beberapa aparat kepolisian dan warga sipil terluka serta mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat. Kerusuhan yang telah terjadi benar-benar merupakan tindakan anarkis. Kita semua sangat prihatin dan menyesalkan amuk massa tersebut sebagai buntut hasil Pilkada di Kabupaten Tuban.

Dari peristiwa ini dapat kita katakan bahwa di lapangan ternyata masyarakat belum sepenuhnya siap menerima hasil pilkada, tidak hanya bagi kontestan tetapi juga bagi para pendukung-pendukungnya. Kerusuhan juga sering dipicu oleh faktor obyektifitas, keterbukaan, profesionalisme di dalam penyelenggaraannya. Keterbukaan dan obyektifitas perlu dijaga supaya tidak memunculkan kecurigaan yang akhirnya dapat berlanjut dengan kemarahan massa yang tidak mampu mengendalikan diri, dan dampaknya dapat menggangu persatuan dan kesatuan bangsa.

Peristiwa ini tentunya menciderai perjalanan kita dalam berdemokrasi, yang sedang giat-giatnya kita bangun. Oleh karena itu kite berharap agar aparat kepolisian di bantu TNI dapat mengendalikan situasi, menindak tegas para perusuh/provokator melalui jalur hukum, sehingga situasi aman segera pulih dan kehidupan sehari-hari masyarakat dapat normal kembali. Peristiwa ini hendaknya menjadikan pelajaran berharga bagi kita semua dan mudah-mudahan tidak terjadi di daerah lain.

Peristiwa lain justru membuat kita bernafas lega, dengan suksesnya aparat kepolisian khususnya Detasemen 88 Anti Teror Polri yang berhasil menggrebek tempat persembunyian teroris kelompok Nurdin M. Top. Dua teroris tewas, dua ditangkap hidup-hidup di Wonosobo den Temanggung, tetapi disayangkan pemimpinnya yang paling kite dicari, yaitu Nurdin M. Top lolos dari penggrebekan.

Atas prestasi kepolisian tersebut, kita memberikan penghargaan, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama pemimpinnya dapat ditangkap, karena makin sempitnya ruang gerak kelompok ini. Namun demikian kita mengharap agar masyarakat setempat tetap dijaga ketenangannya sebagai akibat peristiwa ini sebagaimana kata pepatah “Ikannya didapat, tetapi airnya tidak keruh”

Sidang Dewan yang terhormat,

Masalah lain yang juga sempat mendapat perhatian kita bersama adalah masalah demonstrasi para kepala desa se-Jawa dan Bali yang menyampaikan tuntutannya mengenai perubahan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. Tuntutan mereka adalah pertama, terkait dengan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan keuangan desa, kedua berkaitan dengan status kepala desa dan perangkatnya.

Para kades memang memiliki posisi sosial yang tinggi di desanya. Dengan posisi tersebut, seorang kades dituntut melakukan fungsi perlindungan sosial dan ekonomi kepada warga masyarakatnya. Namun kenyataannya, secara finansial penghasilan para kades pada umumnya sangat kecil tergantung kepada hasil lahan pertanian bengkok yang tidak memadai. Dalam situasi sekarang ini memang diperlukan dukungan bagi diberikannya gaji kepala desa dan perangkatnya sesuai dengan upah minimum provinsi yang merupakan patokan upah terendah di sebuah provinsi, yang bisa berbeda dengan provinsi lainnya. Dengan peningkatan kesejahteraan kades dan perangkatnya, diharapkan mereka dapat bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal. Tuntutan para kades berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan kades dan keterlibatannya dalam partai politik, kiranya perlu didalami lebih lanjut.

Mengenai keterlibatan kepala desa dalam partai politik diakui adanya dua pandangan. Pandangan pertama bahwa Undang-Undang 32 tahun 2004 tidak melarang kepala desa menjadi anggota dan pengurus parpol karena kepala desa bukan pegawai negeri, kedudukannya merupakan jabatan politik yang dipilih oleh rakyat, bukan jabatan karir. Sedangkan pandangan yang kedua mengatakan bahwa keterlibatan kepala desa dalam kepengurusan parpol akan mempengaruhi netralitas dan kinerja kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga demi kepentingan umum kepala desa dilarang menjadi pengurus parpol.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dewan merasa prihatin terhadap kekisruhan yang muncul sebagai akibat dari proses dan pengumuman penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Berbagai permasalahan yang menimbuikan kekecewaan dan kemarahan calon PNS di antaranya terjadinya pengumuman ganda hasil seleksi, dan adanya dugaan manipulasi tenaga honorer, karena pemerintah daerah tidak memiliki database yang akurat tentang tenaga honorer, pengumuman hasil seleksi peserta umum yang tidak transparan, dan dugaan praktek KKN.

Sebenarnya kekisruhan ini tidak perlu terjadi, mengingat kebijakan seleksi tahun ini relatif lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. CPNS yang diterima berasal dari dua kategori yaitu tenaga honorer dan pencari kerja yang tidak terdaftar sebagai tenaga honorer. Dewan memberikan apresiasi terhadap tekad Pemerintah untuk merekrut habis tenaga honorer menjadi PNS hingga tahun 2009. Untuk itu Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Penerimaan CPNS yang menyatakan tenaga honorer tidak mengikuti tes tertulis, tapi hanya akan diseleksi berdasarkan usia dan masa kerja, harus dilaksanakan secara konsisten disertai pengawasan yang melekat. Sebab kenyataan di lapangan menunjukan bahwa salah satu sumber permasalahan adalah tidak dilaksanakannya peraturan pemerintah tersebut dengan baik. Banyak ditemukan bahwa tenaga honorer yang semestinya langsung diangkat menjadi PNS dan hanya melakukan seleksi administratif, ternyata melakukan tes tertulis. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun tidak diangkat sebagai PNS, sementara yang pengabdiannya di bawah 10 tahun dapat diangkat menjadi PNS.

Sidang Dewan yang terhormat,

Besok tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional. Kalau dunia pendidikan dan Pemerintah memperingatinya, ini berarti Pemerintah tidak hanya menaruh perhatian kepada dunia pendidikan tetapi lebih dari itu pendidikan adalah harapan kita semua. Ke depan, pendidikan hendaknya ditangani secara lebih profesional dan lebih komprehensif. Pendidikan adalah kunci kesuksesan bangsa. Dewan mengharapkan, dalam masalah pendidikan ini perlu dibangun suatu sistem pendidikan nasional yang mampu menghadapi tuntutan perkembangan zaman, tuntutan kebutuhan masyarakat balk tingkat nasional maupun internasional. Dalam hal ini diperlukan sebuah Grand Design yang tepat dalam penyelenggaraan pendidikan Indonesia. Sebuah Grand Design yang mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, dari masalah penggunaan anggaran, ketepatan kurikulum, penetapan buku pelajaran, dan sebagainya.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa UU No. 13 tahun 2005 tentang APBN tahun 2006 sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 9,1% sebagai Batas tertinggi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Dewan dan Pemerintah perlu duduk bersama untuk membahasnya kembali. Memang sangat ideal apabila anggaran pendidikan dapat dipenuhi sebesar 20%, namun kita pun menyadari bahwa Pemerintah akan menghadapi kesulitan besar dikaitkan dengan pemenuhan sektor-sektor lain dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi angka kemiskinan. Dalam kaitannya dengan dana sebesar 20% APBN untuk pendidikan tersebut, perlu dipikirkan langkah-langkah terobosan dalam arti pemenuhannya dilakukan secara bertahap, sambil menunggu kesiapan departemen terkait dalam hal penyusunan program-program pendidikan yang benar-benar efektif, tepat sasaran, dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam kaitan dengan masalah pendidikan, Dewan menyambut baik rencana Pemerintah yang mengusulkan agar tunjangan fungsional guru diberikan sebesar Rp. 500.000 tanpa membedakan antara guru negeri dan swasta, berlaku bagi guru SD sampai dengan SLTA. Dari usulan tersebut, ada 3 hal yang menarik yaitu perhatian Pemerintah terhadap kesejahteraan guru; tidak ada diskriminasi antara guru negeri dan swasta; dan adanya kesamaan tunjangan fungsional bagi semua level pendidikan, SD sampai SLTA. Kalau ini dapat terealisir, maka hal ini suatu kebijakan strategis yang memiliki makna bagi kesejahteraan para guru sesuai UU tentang Guru dan Dosen. Oleh karena itu, Dewan menunggu usulan Pemerintah secara konkret untuk dibahas bersama Dewan.

Dalam pada itu, Dewan juga mengamati secara saksama permasalahan yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Selain masalah flu burung yang sampai saat ini belum dapat ditangani dengan optimal, merebaknya berita tentang gizi buruk yang melanda balita di beberapa daerah, dan muntaber yang menelan berpuluh-puluh korban meninggal di Kabupaten Jayawijaya, dan terakhir berjangkitnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Semuanya ini perlu memperoleh penanganan yang serius dan terus menerus oleh Pemerintah. Khusus mengenai Demam Berdarah, sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya pola hidup sehat, lingkungan yang baik, penyediaan obat-obatan yang cukup serta fasilitas rumah sakit yang memadai bagi penderita DBD, merupakan antisipasi langkah Pemerintah.

Selain itu, masyarakat dan kita semua sangat prihatin dengan berita adanya kenaikan harga darah yang mulai berlaku 1 April 2006 baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Untuk RS Pemerintah, harganya meningkat dari Rp.41.000,- menjadi Rp.75.000,- per kantong dan di RS swasta meningkat dari Rp.123.000,- menjadi Rp.200.000,- per kantong. Itu harga resmi. Pada kenyataannya, harga darah ternyata jauh melampaui harga yang ditetapkan karena diperjualbelikan oleh calo-calo. Pemerintah perlu melakukan regulasi pengelolaan darah, sejak pengumpulannya, pendistribusinya, dan lembaga yang menanganinya. Hal ini diperlukan mengingat, penyelamatan pasien harus menjadi pertimbangan utama.

Selain itu, patut menjadi perhatian Pemerintah dengan adanya kenyataan bahwa masih banyak warga masyarakat kesulitan berobat karma kendala biaya. Padahal, Pemerintah telah menetapkan pengobatan gratis khususnya bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, Pemerintah sudah waktunya melakukan pembenahan sistem manajemen kesehatan masyarakat.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Masalah-masalah internasional tidak luput dari perhatian Dewan, baik yang berkaitan dengan situasi terakhir menyangkut hubungan Pemerintah RI dengan Pemerintah Australia sebagai dampak pemberian visa sementara terhadap 42 warga negara Indonesia asal Papua oleh Australia, maupun berkaitan dengan masalah internasional yang lain.

Dalam kaitan hubungan RI - Australia, Dewan mengingatkan Pemerintah Australia tentang kerangka hubungan bertetangga yang baik yang perlu dipertahankan dan dikembangkan atas dasar prinsip-prinsip tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri masing-masing. Pemerintah Australia sepatutnya mempertimbangkan kembali perlunya mempertahankan kemajuan yang telah dicapai dalam kerjasamanya dengan Indonesia, antara lain dalam hal pemberantasan terorisme dan illegal migrant. Kalau terbetik berita bahwa Pemerintah Australia akan meninjau kembali aturan tentang pemberian suaka, hal ini tentunya kita sambut baik, sebab dalam hat pemberian suaka atau visa sementara, Pemerintah Indonesia telah memberikan peringatan keras dalam bentuk antara lain penarikan sementara duta besar RI yang ditempatkan di Australia dan disampaikannya statement Presiden RI baru-baru ini. Statement tersebut menyatakan bahwa perlu dilakukan review tentang kerjasama dan hubungan Pemerintah kita dan Australia sampai kepada terwujudnya hal-hal yang benar-benar adil, jujur, murni dengan itikat yang baik, tidak saja bagi Indonesia dan Australia, juga dalam kaitannya dengan hubungan antar-bangsa di tingkat regional maupun global. Kita semua menunggu implementasi pernyataan Pemerintah Australia. yang menyatakan mendukung penuh kedaulatan dan kesatuan teritorial negara Indonesia. Dewan, Pemerintah dan rakyat Indonesia tidak ingin dipermainkan oleh tetangga terdekat. Dewan juga memperingatkan kepada kelompok mana pun baik dari dalam maupun luar negeri untuk tidak mencoba mengganggu integritas teritorial Indonesia sebagai satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu kerusuhan di Dili, Timor Leste beberapa hari yang lalu tidak luput dari perhatian Dewan. Ribuan demonstran telah bertindak anarkis dengan membakar kantor Perdana Menteri, mobil-mobil, rumah-rumah dan toko-toko di Dili bahkan wilayah perbatasan Timor Leste dengan RI diblokir oleh perusuh. Berpuluh-puluh WNI dan warga asing telah mengungsi ke gedung KBRI di Dili. Kerusuhan ini membawa dua korban jiwa dan berpuluh-puluh yang terluka.

Berkaitan dengan peristiwa tersebut, Dewan meminta jajaran Polri dan Polkam untuk meningkatkan penjagaan di daerah perbatasan RI dan Timor Leste dan berkoordinasi dengan instansi lainnya dengan sebaik-baiknya. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan juga menjaga citra Indonesia di mata internasional, Dewan mengharapkan agar setiap langkah ataupun tindakan aparat dan prajurit Indonesia perlu dilakukan dengan kehati-hatian dalam bertindak menghadapi situasi yang mungkin saja berkembang di wilayah perbatasan kita.

Terkait dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleeza Rice, Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkanende secara berturut-turut menjadi tamu Pemerintah RI, Dewan menilai bahwa Pemerintah perlu menindaklanjuti hasil-hasil pertemuan dengan pimpinan negara sahabat tersebut untuk memaksimalkan kepentingan nasional dan mewujudkan perdamaian dunia. Kunjungan tersebut menunjukkan pentingnya posisi Indonesia dimata dunia internasional dalam memperbaiki kualitas hubungan antara dunia Islam den Barat. Hingga saat ini, Dewan masih melihat adanya sikap diskriminatif terhadap komunitas den warga Muslim di dunia terkait dengan kebijakan perang melawan terorisme. Kondisi tersebut tentunya menyulitkan berkembangnya sikap toleran den dialogis antara Islam dan Barat. Dalam hal ini, Dewan mendukung sepenuhnya upaya-upaya untuk mengembangkan proses dialog, sehingga dapat terbangun persepsi yang positif den adil tentang Islam di Indonesia dan dunia.

Terkait dengan kawasan Timur Tengah, Dewan menaruh keprihatinan yang mendalam terhadap kebijakan Amerika Serikat den Uni Eropa terhadap rakyat Palestine. Sejauh ini Dewan menilai bahwa kebijakan penghentian bantuan ekonomi oleh Amerika den Uni Eropa akan dapat menimbulkan krisis kemanusiaan di Palestine. Kondisi tersebut akan semakin memperburuk proses damai, karena pihak-pihak yang mengalami penderitaan akibat penghentian bantuan tersebut akan terdorong untuk memulai aksi kekerasan baru sehingga dapat mengancam proses perdamaian di kawasan ini. Sebagai negara yang sejak awal mendukung perjuangan Palestina, Indonesia merasa prihatin atas berkepanjangannya penderitaan rakyat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah kemanusiaan dalam memberikan dukungan bagi rakyat Palestina dalam memperoleh kemerdekaannya.

Selanjutnya, Dewan juga menaruh perhatian atas kemungkinan akan diberlakukannya sanksi Dewan Keamanan PBB, menyusul pernyataan Pemerintah Iran yang mengakui pencapaian kemampuan teknologi pengayaan uraniumnya. Dalam hal ini kite memandang kemajuan tersebut masih dalam batas untuk mencapai tujuan kemanusiaan den diversifikasi sumber energi. Sejauh ini Pemerintah Iran tidak menyatakan capaian kemampuannya untuk persenjataan nuklir. Oleh karena itu, kita perlu mengingatkan kepada dunia internasional bahwa sepanjang pengembangan nuklir Iran untuk kemajuan teknologi dan kemanusiaan, hal tersebut perlu mendapatkan tempat sebagai bentuk hak-hak negara yang berdaulat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selain berbagai permasalahan yang telah kami kemukakan di atas, kita juga prihatin terhadap masih adanya masalah-masalah internal kedewanan antara lain sorotan dari masyarakat terhadap anggota maupun alat-alat kelengkapan Dewan, yang memperoleh dana tambahan dari Pemerintah dalam mengemban fungsi legislasi. Pimpinan Dewan mengharapkan, dalam melaksanakan fungsinya baik fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan khususnya fungsi perundang-undangan, kiranya perlu disediakan dana yang cukup bagi Dewan sendiri untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Budget yang dianggarkan tidak cukup memadai untuk mendukung kegiatan pembahasan perundangundangan yang dilakukan dengan intensitas dan frekuensi waktu yang tinggi, termasuk menggunakan waktu reses untuk melakukan kegiatan. Pimpinan mengharapkan setiap langkah yang diambil berkaitan dengan pelaksanaan tugas harus didasari kepada komitmen untuk menjaga performance lembaga ini dan citra sebagai wakil rakyat. Dari waktu ke waktu, Pimpinan Dewan mengingatkan agar kita tetap berhati-hati di dalam melaksanakan tugas sehingga meminimalisir pemberitaan negatif terhadap lembaga ini.

Oleh karena itu, Pimpinan Dewan mengharapkan agar masalah kode etik yang menjadi pedoman etika anggota Dewan dalam melaksanakan tugas-tugasnya perlu dipatuhi dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Pimpinan Dewan mengharapkan hubungan antara eksekutif dan legislatif harus diletakkan kepada pemahaman yang sungguh-sungguh agar masing-masing pihak patuh kepada keputusan-keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam kaitan ini, Dewan mengingatkan kembali kepada Pemerintah bahwa ada putusan-putusan bersama antara Dewan dan Pemerintah yang belum ditindaklanjuti dengan baik apakah itu dalam bentuk surat-surat yang disampaikan oleh Pimpinan Dewan kepada Pemerintah maupun dalam bentuk-bentuk lain. Sebagai contoh, adanya surat dari Pimpinan Dewan kepada Pemerintah berkaitan dengan penolakan Dewan terhadap beberapa Peraturan Pemerintah RI terkait dengan pelaksanaan UU Penyiaran, yang belum direspon dengan baik oleh Pemerintah. Dewan berharap hubungan dua lembaga ini dapat dilakukan secara proporsional dan sating menghormati. Apabila Dewan bersikap kritis terhadap kebijakan Pemerintah, ini semua dalam kaitan dengan fungsi pengawasan, tidak bertujuan mencari kesalahan atau popularitas melainkan untuk terbangunnya mekanisme check and balances.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan ini pun, kalangan Dewan senantiasa memantau kunjungan-kunjungan kenegaraan baik yang dilakukan oleh Presiden maupun Wakil Presiden RI ke berbagai negara. Pemantauan atau monitoring ini tidak saja berkaitan dengan frekuensi kunjungan, tetapi lebih dari itu, Dewan sangat mengharapkan agar berbagai kunjungan kepala pemerintahan tersebut harus benar-benar menghasilkan output yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan oleh Dewan dalam kerangka pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, serta beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Dewan memasuki Masa Sidang IV ini. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahi Robbilalamin, maka Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2005-2006 ini, kami nyatakan ditutup. Selamat bertugas.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

H.R. AGUNG LAKSONO