PEMERINTAH INDONESIA
Aceh-Eye
Pemerintah Indonesia
Dekrit dan Undang-Undang
200
8
.
.
200
8
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 75 Tahun 2008
, Tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh (24 Desember, 2008)
Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan Tahun 2009
(Oktober, 2008)
Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor: SK.27/VII-SET/2008
, Tentang: Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan Tahun 2009 (30 Oktober, 2008)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008
, Tentang: Pengesahan Internasional Coffee Agreement (Persetujuan Kopi Internasional 2007) (19 Oktober, 2008)
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008
, Tentang: Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 - 2009 (22 Mei, 2008)
Peraturan Presiden REpublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008
, Tentang: Pengesahan ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (Persetujuan ASEAN Mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat) (15 Mei, 2008)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
, Tentang: Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (28 Februari, 2008)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2008
, Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (28 Februari, 2008)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2008
, Tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanganan Bencana (28 Februari, 2008)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008
, Tentang Jenis dan Tarif Pajak atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pengunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan (4 Februari, 2008)
Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008
, Tentang Jenis dan Tarif Pajak atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pengunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan (4 Februari, 2008)
Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 60/Kpts/RC.110/4/08
, Tentang Satuan Biaya Maksimum Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan di Lahan Kering Tahun 2000 (7 April, 2008)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2008
, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (31 Maret, 2008)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.3/Menhut-II/2008,
Tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (6 Februari, 2008)
Copyright © 2012. aceh-eye.org all rights reserved. Pendapat dan saran silahkan kirim email kepada: programmes@eyeonaceh.org
Pemerintah Indonesia
