KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PERTEMUAN KHUSUS PARA PEMIMPIN NEGARA-NEGARA ASEAN, NEGARA-NEGARA LAIN,
DAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL
MENGENAI PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA GEMPA BUMI
DAN TSUNAMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Pemerintah akan menyelenggarakan Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-negara ASEAN, Pemimpin Negara-negara lain, dan Organisasi-organisasi Internasional mengenai Penanggulangan Akibat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005;

b. bahwa dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-negara ASEAN, Para Pemimpin Negara-negara ASEAN, Pemimpin Negara-negara lain, dan Organisasi-organisasi Internasional mengenai Penanggulangan Akibat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PERTEMUAN KHUSUS PARA PEMIMPIN NEGARA-NEGARA ASEAN, PEMIMPIN NEGARA-NEGARA LAIN DAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL MENGENAI PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI

Pasal 1

(1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-negara ASEAN, Republik Rakyat Cina, Jepang, Republik Korea, India, Srilanka, Maladewa, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Uni Eropa, Lembaga-lembaga Internasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Bank Pembangunan Asia) tentang Penanggulangan Akibat Gempa Bumi dan Tsunami yang selanjutnya disebut Panitia Nasional.

(2) Panitia Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

(1) Panitia Nasional mempunyai tugas:

1. Melakukan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-negara ASEAN, Republik Rakyat Cina, Jepang, Republik Korea, India, Srilanka, Maladewa, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Uni Eropa,

Lembaga-lembaga Internasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Bank Pembangunan Asia) tentang Penanggulangan Akibat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005 dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib.

2. Menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah, dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

Susunan Keanggotaan Panitia Nasional adalah sebagai berikut:

(1) Tim Pengarah terdiri dari:

1. Wakil Presiden
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

(2) Tim Penasehat terdiri dari:

1. Menteri Sekretaris Negara
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Sosial
4. Menteri Pekerjaan Umum
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
8. Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

(3) Tim Pelaksana terdiri dari:

1. Ketua Pelaksana: Menteri Luar Negeri
2. Wakil Ketua Pelaksana: Menteri Sekretaris Negara
3. Sekretaris: Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri
4. Wakil Sekretaris: Deputi Sekretaris Negara Bidang Administrasi

5. Bidang Substansi

Ketua: Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri
Wakil Ketua I: Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Departemen Luar Negeri
Wakil Ketua II: Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Departemen Luar Negeri

6. Bidang Acara dan Persidangan

Ketua: Direktur Jenderal Multilateral Ekubang, Departemen Luar Negeri
Wakil Ketua I: Direktur Kerjasama Intra Kawasan Amerika dan Eropa, Departemen Luar Negeri
Wakil Ketua II: Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBB, Departemen Luar Negeri

7. Bidang Media dan Humas

Ketua: Direktur Jenderal Informasi, Diplomasi Publik dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri

Wakil Ketua I: Kepala Biro Administrasi Menteri, Departemen Luar Negeri
Wakil Ketua II: Direktur Informasi dan Media, Departemen Luar Negeri

8. Bidang Pengamanan

Ketua: Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia
Wakil Ketua I: Deputi Operasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Wakil Ketua II: Direktur Keamanan Diplomatik, Departemen Luar Negeri

9.Bidang Protokol dan Konsuler

Ketua: Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri
Wakil Ketua I: Direktur Protokol, Departemen Luar Negeri
Wakil Ketua II: Kepala Biro Protokol, Sekretariat Presiden

10. Bidang Akomodasi dan Dukungan Logistik

Ketua Bidang: Kepala Biro Tata Usaha dan Perlengkapan, Departemen Luar Negeri
Wakil Ketua : Kepala Biro Umum, Sekretariat Negara

11. Bidang Administrasi dan Keuangan

Ketua: Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Departemen Keuangan

Wakil Ketua I: Kepala Biro Keuangan, Departemen Luar Negeri
Wakil Ketua II: Kepala Biro Anggaran I, Sekretariat Negara

12. Sekretariat

Kepala: Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan Direktorat Jenderal ASEAN, Departemen Luar Negeri

Wakil Kepala: Kepala Bagian Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang, Sekretariat Negara

Pasal 5

Untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas sehari-hari:

(1) Bidang Substansi, Bidang Acara dan Persidangan, serta Bidang Media dan Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memperhatikan araha teknis dari Ketua Pelaksana

(2) Bidang Pengamanan, Bidang Protokol dan Konsuler, Bidang Akomodasi dan Dukungan Logistik, serta Bidang Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memperhatikan araha teknis dari Wakil Ketua Pelaksana

Pasal 6

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi Panitia Nasional untuk kegiatan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-negara ASEAN, Pemimpin Negara-negara lain, dan Organisasi-organisasi Internasional mengenai Penanggulangan Akibat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami pada tanggal 6 Januari 2005 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Luar Negeri Tahun Anggaran 2005.

Pasal 7

Panitia Nasional menyampaikan laporan mengenai persiapan dan hasil-hasil Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-negara ASEAN, Pemimpin Negara-negara lain, dan Organisasi-organisasi Internasional mengenai Penanggulangan Akibat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005 kepada Presiden.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands.