Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor: 83 Tahun 2005, Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (29 Desember, 2005)

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2005, Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh (12 Desember, 2005)

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor: 70 Tahun 2005, Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (15 November, 2005)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Selaku Koodinator Penyusunan Kebijakan, Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Nota Kesepahaman Nomor: Dir-67/Menko/Polhutkam/12/2005, Tentang Optimasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (15 Desember, 2005)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 69 Tahun 2005, Tentang Peran serta Lembaga/Perorangan Asing dalam Rangka Hibah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara (14 November, 2005)

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor: 15 Tahun 2005, Tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (14 November, 2005)

Departement Keuangan RI, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2005 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2005, Tentang Petunjuk Pencairan Dana Hibah Multi-Donor trust Fund for Aceh and North Sumatra (MDTFANS) for Reconstruction of Aceh Land Administration System (RALAS) Project No: TF-055353-IND (31 Oktober, 2005)

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.357/MENHUT-VI/2005, Tentang Penetapan Rencana Produksi Hasil Hutan Kayu Secara Nasional Periode Tahun 2006 Yang Baresal Dari Pemamfaatan Hutan Alam Produksi Yang Dibebani IUPHHK Yang Sah (13 Oktober, 2005)

Departement Keuangan RI, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.34/PB/2005, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Proyek Pendukung Darurat Gempa Bumi dan Tsunami yang Didanai ADB Grant Number 0002-INO (SF) (Earthquake and Tsunami Emergency Support Project) (29 September, 2005)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun 2005, Tentang Pembentukan Sekretariat Koordinasi Pelaksanaan Reintegrasi Bekas Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemberdayaan ke Dalam Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darusaalam (9 September, 2005)

Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor: 22 Tahun 2005, Tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang yang Terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (30 Agustus, 2005)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71/PMK.02/2005, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pengadaan Barang/Jasa Hibah Pemerintah Jepang yang Bersumber dari Non Project Type Grant Aid 2004 untuk Program Perbaikan Kerusakan yang Disebabkan oleh Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara (18 Agustus, 2005)

Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor: 21 Tahun 2005, Tentang Pemberian Remisi Kepada Narapidana dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara (10 Agustus, 2005)

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan No: Kep. 34 /Menko/Polhukam/06/2005, Tentang Pembentukan Kesetariat Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (9 June, 2005)

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2005, Tentang Penghapusan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (19 Mei, 2005)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (27 April, 2005)

Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005, Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (27 April, 2005)

Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor: 63 Tahun 2005 (29 April, 2005)

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2005, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (29 April, 2005)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor: 2 Tahun 2005, Tentang Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dan kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara (16 April, 2005)

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2005, Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (15 April, 2005)

Keputusan No: Kep.003/D.3/04/2005, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Keputusan Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional selaku Ketua TIM Pengarah Koordinasi Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara (1 April, 2005)

Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2005, Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-Negara Lain, dan Organisasi-Organisasi Internasional Mengenai Penanggulangan Akibat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami.

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005, Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (18 Maret, 2005)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2005, Tentang Kegiatan Tanggap Darurat serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Alama Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatra Utara (2 Maret, 2005)

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (11 Februari, 2005)