TENTANG

PENINGKATAN LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN MASALAH ACEH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa saat ini masih terdapat dua permasalahan Aceh yang harus diselesaikan, yakni ketidakpuasan masyarakat (social discontent) dan gerakan separatis bersenjata yang dilakukan oleh mereka yang menamakan diri Gerakan Aceh Merdeka;

b. bahwa Gerakan Aceh Merdeka pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan secara hukum merupakan kejahatan terhadap keamanan negara;

c. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu segera diimplementasikan agar pemerintahan daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan roda pemerintahan guna mempercepat tercapainya keadilan, kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh masyarakat Aceh;

d. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap hasil Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2001, maka langkah komprehensif perlu dilanjutkan dan ditingkatkan untuk lebih mempercepat penyelesaian masalah Aceh;

e. bahwa untuk memenuhi hal yang tersebut pada huruf d di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Peningkatan Langkah Komprehensif dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan ketertiban masyarakat, keamanan serta komunikasi dan informasi;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 30 ayat (3) dan (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

11. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Permintaan Bantuan Militer (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1971);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk:

PERTAMA:

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasikan langkah terpadu dan komprehensif di bidang politik, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bidang informasi dan komunikasi, dengan melibatkan masyarakat.

KEDUA:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan langkah terpadu dan komprehensif di bidang ekonomi dengan fokus konkritisasi percepatan pembangunan infrastruktur perekonomian dan perluasan lapangan kerja, dengan melibatkan masyarakat.

KETIGA:

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan langkah terpadu dan komprehensif di bidang kesejahteraan rakyat dengan fokus percepatan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan bidang terkait lainnya, dengan melibatkan masyarakat.

KEEMPAT:

Koordinasi langkah terpadu dan komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA meliputi:

a. Terselenggaranya dialog yang melibatkan seluruh komponen masyarakat Aceh menuju rekonsiliasi, pemberdayaan aparatur dan Instansi Pemerintah di Daerah, peningkatan fungsi pelayanan umum masyarakat, kegiatan pemulihan kehidupan sosial dan pemantapan persatuan-kesatuan bangsa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

b. Pengintensifan upaya diplomasi guna meningkatkan dukungan luas masyarakat internasional terhadap keutuhan wilayah dan kesatuan nasional Indonesia serta otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 sebagai modalitas penyelesaian masalah Aceh, serta terus menggalang opini publik luar negeri ke arah itu.

c. Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum dalam penyelesaian masalah secara komprehensif agar dapat berlangsung dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Pengaktifan aparatur hukum dengan didukung sarana dan prasarana penegakan hukum.

d. Percepatan rehabilitasi sosial, peningkatan pembangunan infrastruktur sosial dan penanganan masalah pengungsi.

e. Pembinaan terhadap masyarakat untuk tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendekatan keagamaan.

f. Pengefektifan dan pengintensifan pemberian informasi dan pembentukan opini masyarakat bersama dengan instansi yang terkait dan masyarakat.

g. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hukum.

h. Operasi intelijen seluruh sektor yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Badan Intelijen Negara.

i. Penyiapan anggaran khusus yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan langkah komprehensif yang belum tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang pelaksanaannya diadakan oleh Menteri Keuangan.

KELIMA:

Dalam rangka penanganan aspek keamanan dalam pelaksanaan langkah komprehensif tersebut:

a. Panglima Tentara Nasional Indonesia membantu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya pemulihan keamanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan mengerahkan unsur Tentara Nasional Indonesia melalui upaya mengatasi dan menanggulangi gerakan separatis bersenjata dengan sasaran terpilih, serta tetap memperhatikan ketentuan hukum dan hak asasi manusia.

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia meningkatkan penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat serta pemulihan dan pemeliharaan keamanan di seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan mengerahkan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu unsur Tentara Nasional Indonesia guna memulihkan dan menghadapi gangguan keamanan gerakan separatis bersenjata, serta tetap memperhatikan ketentuan hukum dan hak asasi manusia.

KEENAM:

Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam lingkup Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melaksanakan dialog untuk rekonsiliasi, upaya pemberdayaan aparatur dan Instansi Pemerintah di Daerah sampai ke tingkat Desa, memfungsikan kembali pelayanan umum masyarakat, serta memulihkan kehidupan sosial dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

KETUJUH:

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini:

a. Para Menteri Koordinator secara bersama atau secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing menyelenggarakan pertemuan koordinasi dengan para Menteri atau pejabat yang terkait lainnya.

b. Para Menteri Koordinator secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kepada para Menteri atau pejabat yang terkait lainnya dalam lingkup koordinasinya.

KEDELAPAN:

a. Untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan Instruksi Presiden ini di lingkungan Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dibentuk desk mengenai Aceh yang bertugas melakukan pengumpulan bahan, pengolahan informasi, pengendalian operasional pelaksanaan langkah-langkah komprehensif dan lain-lain yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

b. Desk mengenai Aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara fungsional dipimpin oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

KESEMBILAN:

Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah dikeluarkan Instruksi Presiden ini, para Menteri Koordinator melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Presiden.

KESEPULUH:

Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Pebruari 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd.
Lambock V. Nahattands

(Sumber: Departemen Luar Negeri RI)