GATRA Online
Jum'at, 1 Mei, 2009

Aura kemenangan makin terpancar dari markas Dewan Pimpinan Partai Aceh. Kantornya yang megah di Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah, Banda Aceh, terlihat hidup, penuh kesibukan, dan bercahaya. Para petinggi, kader, dan simpatisan partai lokal itu --termasuk siapa saja yang hilir mudik di sana-- tampak sumringah. Penuh optimisme.

Maklum, partai ini memenangkan Pemilu 2009 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dengan mengantongi suara lebih dari 50%, jauh di atas partai nasional dan partai lokal lainnya. Memang perhitungan suara belum final. Namun diperkirakan persentase perolehan suara Partai Aceh tak akan bergeser jauh. "Kemenangan kami karena partai ini milik masyarakat Aceh," kata Muzakir Manaf, Ketua Umum Dewan Pimpinan Partai Aceh, yang juga mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Pada pemilu ini, khusus di Provinsi NAD, disertakan pula enam partai lokal, termasuk Partai Aceh. Lima partai lokal lainnya adalah Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Daulat Atjeh (PDA), dan Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS). Kehadiran partai lokal yang bertarung bersama 38 partai politik nasional itu sesuai dengan amanat nota kepahaman (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005 dan Undang-Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan serapan informasi pengamat dan tokoh masyarakat setempat, serta survei lembaga pemantau, kekuatan partai lokal itu dibagi menjadi dua kategori. Yakni partai dengan kekuatan penuh (Partai Aceh, SIRA, dan PRA) serta partai dengan kekuatan menengah (PBA, PDA, dan PAAS).

Mayoritas pengurus dan caleg tiga partai kategori pertama tadi adalah anak muda. Mereka juga dinilai memiliki sejarah menonjol dalam perjuangan "kemerdekaan Aceh". Partai Aceh dengan mayoritas anggotanya mantan kombatan GAM memang merupakan jelmaan GAM. Bahkan partai ini sebelumnya ngotot memakai nama GAM.

Partai SIRA dikenal sebagai LSM yang menggalang kampanye referendum untuk menentukan masa depan Aceh. Sedangkan PRA merupakan kumpulan aktivis kampus dan intelektual muda, yang juga berkecenderungan menentukan masa depan Aceh seperti Partai Aceh dan SIRA. Adapun tiga partai dengan kekuatan menengah merupakan kumpulan kaum mapan dan senior dalam percaturan politik. Tiga partai ini disokong politisi berpengalaman dari lintas partai.

Melihat latar belakangnya, kehadiran enam partai lokal itu tidak bisa dipandang remeh. Hal ini pun diakui politisi partai nasional jauh sebelum pemilu dilaksanakan. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, Teuku Taufiqulhadi, misalnya, memprediksi bahwa persaingan partai nasional dengan enam partai lokal di Aceh akan berlangsung ketat. Namun ia tak mengira bahwa Partai Aceh akan begitu melesat.

Partai Aceh ternyata langsung memimpin perolehan suara. Berdasarkan data sementara, posisi di bawahnya berturut-turut adalah Partai Demokrat (6,84%), disusul oleh PAN (5,29%), Partai Golkar (5,02%), dan PPP (3,19%). Sedangkan lima partai lokal lainnya terpental jauh ke posisi bawah. Keberhasilan Partai Aceh ini diperkirakan lantaran sebagian besar masyarakat Aceh ingin perubahan, dan mereka melihat Partai Aceh sebagai tumpuan harapan.

Kemenangan Partai Aceh itu, dengan angka cukup telak pula, sontak membuat banyak pihak terkejut. Ketua Bale Pemenangan Pemilu Partai SIRA, Shadia Marhaban, misalnya, terus terang menyatakan kekagetannya. Ia mengatakan, kemenangan saingannya sesama partai lokal itu sungguh di luar perkiraan banyak pihak.

Kemenangan ini sempat disambut aksi pembakaran 20 toko di Kabupaten Bener Meriah, NAD, dua hari setelah pemungutan suara. Di wilayah ini, Partai Aceh menang telak dengan mengantongi suara di atas 70%. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, memperkirakan bahwa intimidasi itu disebabkan adanya kekhawatiran pihak-pihak tertentu, jika Partai Aceh menang, para caleg dan pengurus partai akan berbuat macam-macam yang akan mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Irwandi menepis kekhawatiran itu. Begitu pula Bupati Aceh Utara, Ilyas A. Hamid, yang mantan Panglima Muda GAM Wilayah Passe. Ia menegaskan, kemenangan Partai Aceh itu tidak akan membangkitkan kembali semangat separatisme di sana dan tidak akan membuat mereka memisahkan diri dari NKRI. "Aceh tetap dalam bingkai Indonesia," Ilyas memastikan.

Selain intimidasi, kemenangan Partai Aceh juga dibarengi komentar-komentar miring yang meragukan kemampuan politisi partai itu kelak setelah duduk di lembaga legislatif. Otto Syamsuddin Ishak, pengamat politik dari Imparsial, misalnya, menilai kemenangan partai politik lokal itu bisa menghambat pembangunan Aceh karena persoalan sumber daya manusia.

Menurut pengamatannya, hampir semua politikus partai lokal, termasuk Partai Aceh, masih kurang pengalaman dan relatif rendah tingkat pendidikannya. Ia mengingatkan, agar fungsi parlemen berjalan dengan baik, para caleg dari partai lokal yang terpilih itu mesti menjalani berbagai pendidikan dan pelatihan yang relevan.

Menanggapi hal itu, Muzakir Manaf hanya tersenyum. Ia menilai tudingan itu sangat berlebihan. "Inilah orang kita, tidak mau percaya sama orang lain, melecehkan orang lain. Menganggap orang lain bodoh semua, tidak melihat kenyataan di lapangan," kata Muzakir, yang bertekad tidak akan membawa Aceh ke mana-mana selain ke arah yang lebih baik bagi semua warganya.

Senada dengan bosnya, caleg terpilih dari Partai Aceh, Zulkifli bin Cut Ahmad alias Dolly, menjelaskan bahwa sebagian caleg dari partainya bergelar S-1, S-2, dan S-3. "Sebagian caleg Partai Aceh pernah mengikuti berbagai studi di luar negeri. Beberapa di antara mereka memiliki pengalaman diplomasi yang baik," tutur Dolly. Ia optimistis, Partai Aceh akan mampu menggodok para wakilnya itu menjadi legislator andal.

Di samping yang meragukan, tidak sedikit pula pihak yang menyambut kemenangan Partai Aceh dengan lapang dada dan mempercayai kemampuan politisi partai itu. Misalnya Syafruddin Budiman, anggota DPR Aceh dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Syafruddin menilai, tidak perlu mengkritisi apalagi meragukan sumber daya manusia Partai Aceh, sebab yang lebih penting adalah memberikan saran dan masukan. Syafruddin pun menaruh harapan cukup besar pada wajah baru legislator dari Partai Aceh, yang sebagian besar jebolan pesantren terpadu. Setidaknya, "Tidak tertutup kemungkinan mereka bisa lebih bersih dari (pengaruh) KKN," katanya. Ya, lumayanlah.

Taufik Alwie, Bernadetta Febriana, dan Ibrahim Passe (Lhokseumawe) [Nasional, Gatra Edisi Khusus Beredar 30 April 2009]