Serambi Indonesia
Rabu, 29 April, 2009

BANDA ACEH: Perbedaan rekapitulasi hasil pemilu antara PPK dan KIP kabupaten/kota tidak sepenuhnya disebabkan faktor kesengajaan. Salah satu faktor lain yang juga tidak dapat dikesampingkan yaitu kesalahan pada saat rekap oleh petugas (human error) dan kesalahan pada sistem penghitungan (error system). Hal tersebut dikatakan Akmal Abzal di sela-sela sidang pleno terbuka KIP provinsi di gedung DPR Aceh, Selasa (28/4). Dia jelaskan, kemungkinan tersebut bisa saja terjadi karena ada beberapa rekap dari kabupaten yang bermasalah. Seperti rekap KIP Bener Meriah dan Aceh Timur.

“Tidak seperti kabupaten lain, proses rekap berjalan tanpa masalah. Tapi di sisi lain ada beberapa kabupatenyang memang bermasalah dan memang terjadi perbedaan jumlah suara di tingkat PPK yang siginifikan. Ini bisa saja terjadi karena error system dan bisa juga human error,” katanya. Menurut Akmal, rekap ulang di KIP kabupaten kota tidak mungkin dilakukan lagi walaupun ada tuntutan para pihak yang meminta dilakukan rekap ulang di tingkat KIP kabupaten/kota karena ada indikasi penggelembungan suara signifikan untuk partai tertentu.

Dia jelaskan, bilaada kasus yang masih bermasalah terkait adanya dugaan mark up suara terhadap partai tertentu, maka KIP dapat melakukan tinjauan lebih lanjut terhadap hasil rekap tersebut dengan melakukan pencocokan dan penelitan yakni dengan mambandingkan data yang ada di PPK dengan hasil pleno KIP kabupaten/kota. Menurutnya partai politik diharapkan dapat menerima keputusan tersebut dengan besar hati. Jika pun tidak bisa menerima, maka bisa ditempuh jalur hukum yakni mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. “Partai kita harapkan bisa menghargai proses ini, kalau memang tidak juga puas, maka ada jalur hukum yang disediakan dan partai dapat menempuh jalur rtersebut,” tukasnya.(sar)