Harian Analisa
Rabu, 29 April, 2009

Banda Aceh: Posisi kaum perempuan di legislatif hasil Pemilu 2009, baik DPRA maupun DPRK kabupaten/kota di Aceh diperkirakan lebih buruk dibandingkan dengan hasil Pemilu 2004 lalu. Pasalnya, di lembaga wakil rakyat tersebut nyaris tidak ada atau tidak lebih dari satu persen saja kaum perempuan.

Kondisi ini diperburuk lagi dengan banyaknya caleg perempuan yang memiliki suara yang signifikan dalam pemilihan seperti dikebiri, dengan adanya upaya akal-akalan agar caleg tersebut tidak duduk di dewan dengan adanya penggembosan suara mereka.

Seperti yang menimpa caleg perempuan dari Partai Golkar di Kabupaten Aceh Jaya, yakni Mutia Anzib, dalam penghitungan suara tingkat PPS dan PPK, suaranya lebih dominan dibandingkan dengan caleg lain. Namun pada saat hasil rekapitulasi KIP kabupaten suaranya tiba-tiba kalah dengan caleg lain yang pada tahap PPS dan PPK lebih rendah.

Mengawal Parlemen

Karenanya, kaum perempuan di Aceh akan berusaha mengawal parlemen, sehingga berbagai aspirasi yang disampaikan oleh kaum perempuan bisa terwakili di parlemen. Seorang aktifis perempuan Suraiya Kamaruzzaman, ST, LMM mengungkapkan, kondisi yang buruk saat pemilu tersebut hendaknya jangan terulang saat berada di parlemen, di mana aspirasi kaum perempuan terkebiri. “Ini yang harus kita kawal bersama, jangan sampai preseden buruk akan perempuan terulang di parlemen,” tegas Suraiya Kamaruzzaman kepada wartawan di Banda Aceh, Selasa (28/4).

Dikatakan, jika hasil Pemilu 2004 hanya 6,35 persen dari 646 anggota dewan dari kaum perempuan. Hanya enam kabupaten/kota yang tidak ada keterwakilan perempuan dalam parlemen, yakni Sabang, Aceh Besar, Abdya, Simeulue, Gayo Lues dan Aceh Tengah.

Di DPRA hanya 4,3 persen keterwakilan perempuan dari 69 anggota dewan. Sedangkan, tahun ini hampir dapat dipastikan tidak ada keterwakilan perempuan di DPRA, bahkan Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi dan masyarakat yang berpikir lebih maju, tahun ini tak memiliki anggota DPRK dari kaum perempuan.

Dikatakan, selayaknya dalam kondisi Aceh yang baru selesai konflik dan bencana, seharusnya kaum perempuan pun sangat penting dalam ikut serta merancang pembangunan dan dalam melahirkan kebijakan untuk mempertahankan perdamaian.

Sekjen Balai Syura Inong Aceh Nursiti, SH yang dijumpai terpisah menyatakan keprihatinannya terhadap tidak adanya keterwakilan perempuan di DPRA maupun DPRK kabupaten/kota di Aceh. Kaum perempuan terutama aktifis perempuan harus bisa memberikan masukan, saran dan pendapat ke parlemen menyangkut hak-hak yang kiranya perlu diperjuangkan di dewan kepada anggota baru yang umumnya muka-muka baru.

Namun itu membutuhkan tenaga ekstra karena harus dimulai dari nol lagi. Seperti halnya pengawalan terhadap DPRA guna menggolkan qanun perlindungan perempuan yang sampai saat ini pembahasannya tertunda karena Pemilu dan pasca pemilu para anggota dewan yang sekarang disibukan dengan persiapan akan berakhirinya masa tugas, sehingga hal itu tak dibahas lagi. “Saya pikir ini bukan saja tugas kaum perempuan, namun juga semua pihak yang konsen akan perlindungan kaum perempuan di Aceh,” tegas Nursiti.(irn)