Suara Karya Online
Rabu, 29 April, 2009

BANDA ACEH: Parpol yang menyerahkan laporan akhir dana kampanye di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) masih minim. Antara lain, sebanyak 39 partai politik yang ikut Pemilu Legislatif 2009 di Kota Banda Aceh, hanya 14 partai yang menyerahkan laporan sampai batas akhir 24 April 2009.

Ketua Pokja Sosialisasi dan Kampanye KIP Banda Aceh Munawarsyah, di Banda Aceh, NAD, Selasa (28/4) mengatakan, banyaknya partai tidak melaporkan dana akhir kampanye, karena mungkin tidak lolosnya caleg mereka di DPRK.

"Meski pun sudah menjadi kewajiban partai untuk menyampaikan laporan akhir dana kampanye sesuai amanat UU Nomor 10/2008 dan peraturan KPU Nomor 01/2009, namun mereka tetap tidak melaporkan, karena caleg mereka tidak ada yang lolos," katanya.

Pemilu 2009 di Banda Aceh diikuti oleh 39 partai, 2 partai telah dibatalkan sebelumnya karena tidak menyerahkan rekening khusus dana kampanye.

Bila melihat hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik di Kota Banda Aceh hanya ada 9 partai yang akan mengantarkan calegnya mengisi komposisi 30 kursi yang tersedia di DPRK Kota Banda Aceh.

Kesembilan partai politik tersebut telah menyerahkan laporan akhir dana kampanye, sedangkan lima partai lainnya tidak mendapat kursi, tapi tetap menyerahkan laporan akhir dana kampanye.

Ke-14 partai politik yang menyerahkan laporan akhir dana kampanye yaitu PPRN, PKS, PAN, PNI Marhaenisme, PDK, Partai Golkar, PPP, PBB, Demokrat, PDA, Partai SIRA, Partai Aceh, Partai Merdeka, dan PSI.

KIP Kota Banda Aceh sesuai dengan jadwal tahapan pemilu akan menggelar rapat pleno perolehan dan penetapan kursi pada tanggal 15 -17 Mei 2009.

Untuk sementara, berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara di KIP Banda Aceh diprediksikan Partai Demokrat menduduki posisi teratas dengan kemungkinan memperoleh 8 kursi, Partai Aceh 6 kursi, PKS 5 kursi, Partai Golkar dan PDA kemungkinan 3 kursi, PAN 2 kursi, sedangkan PPP, PBB dan Partai SIRA kemungkinan hanya memperoleh 1 kursi.

Peluang Perempuan

Sementar itu, aktivis perempuan di Aceh menyayangkan sikap partai politik yang masih belum memberi peluang kepada perempuan untuk terjun ke dunia politik. "Peluang untuk perempuan terjun ke dunia politik tidak diberikan. Meski pun ada kuota 30 persen itu hanya sebagai persyaratan. Banyak contoh terutama pada Pemilu Legislatif 9 April lalu," kata Suraya Kamaruzzaman dari Flower Aceh dalam pelatihan gender di Banda Aceh, kemarin.

Dia mencontohkan pada Pemilu Legislatif 9 April lalu di Kabupaten Aceh Jaya caleg perempuan dari sebuah parpol memperoleh suara terbanyak dalam penghitungan ditingkat panitia pemungutan suara (PPS).

Namun sampai ke tingkat lebih tinggi ternyata jumlah perolehan suara caleg perempuan tersebut lebih sedikit daripada caleg laki-laki di urutan dibawahnya sehingga diduga terjadi permainan.

Menurut dia, ada ketidakadilan gender dimana perempuan tidak diberikan kesempatan terutama oleh parpol yang menjadi kendaraan politiknya untuk menjadi anggota parlemen.

Padahal hak pemenuhan politik perempuan termasuk dalam Piagam Perempuan Aceh yang selama ini semakin keras diperjuangkan terutama oleh lembaga-lembaga yang bergerak di bidang gender. (Ant/Yudhiarma)