Harian Waspada
Senin, 27 April, 2009

BANDA ACEH: Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 lalu berjalan di sesuai dengan harapan. Disana-sini terjadi berbagai kecurangan, terutama kecurangan penggelembungan suara yang menguntungkan partai atau caleg tertentu.

"Pileg 2009 ini sarat dengan berbagai tindak kecurangan, akibatnya banyak partai ataupun caleg yang merasa dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," kata Nasir Djamil, anggota DPR-RI, di Banda Aceh, sore ini.

Nasir calon legislator (caleg) DPR-RI yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyebutkan, dugaan kecurangan yang terjadi mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sampai ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten/kota telah mengabaikan aspirasi masyarakat pemilih.

"Semua ini bukti bahwa Komite Independen Pemilu (KIP) Aceh tidak profesional dalam menyelenggarakan Pileg," ujar Nasir.

Nasir mencontohkan pada saat rekapitulasi suara di tingkat TPS, petugas tidak memberikan form C-1 kepada para saksi, kemudian rekapitulasi suara berjalan molor, karena ada dugaan terjadi penggelembungan suara.

"Saksi PKS menemukan sejumlah bukti pelanggaran pemilu berupa penggelembungan suara di sejumlah kabupaten di Aceh, diantaranya di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tenggara," kata Nasir.

PKS menduga kuat bahwa penggelembungan suara dilakukan oleh pihak KIP setempat. Di Bener Meriah, pada penghitungan suara di daerah pemilihan-4 terjadi peningkatan suara PKPI yang sangat signifikan di lima kecamatan sekaligus.

Diantaranya kecamatan Bukit, Wih Pesam, Siah Utama dan dua kecamatan lainnya dimana PKPI memperoleh 4.700 suara, sementara PAN mendapat 2.685 suara.

PDIP juga mendapat tambahan suara dalam jumlah besar, dari jumlah suara awal 130 suara, di KIP Kabupaten meningkat menjadi 2.005 suara. Sementara Partai Golkar yang awalnya memperoleh 2.008 suara di KIP Kabupaten menjadi 2.211 suara.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, kali ini Partai Patriot yang mendapat tambahan suara yang jauh dari penghitungan di TPS dan PPK. Mark up tersebut terjadi di 10 desa/TPS di Aceh Tenggara.

"Apabila KIP Aceh tidak bisa mengambil keputusan untuk membatalkan rekapitulasi dari dua daerah itu, maka PKS segera melaporkan ke Mahkamah Konstitusi," kata pengurus PKS Aceh, Kasibun Daulay.