Harian Analisa
Selasa, 21 April, 2009

Banda Aceh: Sebuah lembaga pemantau Pemilu independen yang terlibat dalam proses pemantauan Pemilu di Aceh mengungkapkan, dominasi Partai Aceh (PA) dalam Pemilu di Aceh untuk tingkat DPRA hanya mencapai 43,8 persen suara.

Hal ini sekaligus mematahkan, klaim yang dilakukan Partai Aceh sebelumnya yang mengklaim mereka akan menang mutlak dan akan menguasai parlemen di tingkat DPRA/DPRK dengan perolehan suara yang mencapai 70 persen.

Menurut Direktur Eksekutif e-CARD, Elly Sufriadi hal ini berdasarkan hasil verifikasi independen terhadap proses penghitungan suara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Pemilu 9 April 2009 lalu, dimana Partai Aceh diproyeksikan hanya menang di sebagian besar TPS dengan perolehan suara 43,8 persen.

Sedangkan proyeksi perolehan suara Partai Demokrat sebesar 14,3 persen, disusul Partai Golkar 6,6 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3,8 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) 3,4 persen, disusul dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3 persen.

“Angka ini diperoleh dari hasil Sample Based Observation (SBO) yang dilakukan oleh e-CARD dengan bantuan teknis dari the National Democratic Institute (NDI),” ujar Elly yang didampingi pihak NDI Paul Rawland dalam konferensi pers yang dihadiri puluhan media cetak dan elektronik di sebuah hotel berbintang di Banda Aceh, Senin (20/4).

Menyangkut jauhnya klaim PA dengan hasil yang mereka (e-CARD) peroleh, Elly mengakui hal tersebut berdasarkan hasil yang mereka temukan di lapangan, sedangan perkiraan PA tersebut tidak diketahui secara pasti sistem perhitungan yang dilakukan mereka (PA).

Menyangkut dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2009 di Aceh, Elly mengungkapkan, dibandingkan dengan proyeksi tingkat partisipasi secara nasional dari berbagai Quick Count sebesar 72 persen, tingkat partisipasi di Aceh cukup tinggi dengan prosentase 77,7 persen. “Namun angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada Pemilihan Gubernur Aceh (Pilgub Aceh) pada tahun 2006 lalu sebesar 85 persen,” jelas Elly.

Suara Tidak Sah

Begitu juga dengan tingkat suara yang tak sah di Aceh dalam Pemilu ini, dimana suara tidak sah meningkat hampir tiga kali lipat, hingga mencapai 9,3 persen, dibandingkan dengan Pilgub 2006 yang hanya 3,5 persen. Bahkan jika dibandingkan dengan Pemilu Legislatif 2004 yang hanya sebesar 2,5 persen.

Menurut Elly, tingginya tingkat kerusakan suara ini dikarenakan, adanya perubahan aturan sistem pemilu, bentuk kertas suara, dan cara memilih dari mencoblos menjadi mencontreng, membuat angka suara tidak sah menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pilgub Aceh.

Dikatakan, pada pemilu kali ini, mayoritas dari pendukung Partai Aceh mencapai 57 persen memilih partai. Sementara sebagian besar pendukung partai lainnya memilih kandidat. Sedangkan, sebagian besar pendukung Partai Golkar (76 persen) misalnya, memilih kandidat yang ada. Temuan-temuan E-CARD ini, menurut Elly, didasarkan pada data yang diperoleh dari pemantauan Sample Based Observation (SBO) di 576 TPS yang tersebar di 23 kabupaten/ kota di Aceh.

TPS-TPS tersebut dipilih secara acak menurut metodologi statistik (cluster random sampling) yang sudah diterima secara internasional dan terbukti akurat selama ini, termasuk di Indonesia, beberapa pilkada, termasuk Pilgub Aceh 2006. “Ambang kesalahan (margin of error) pada SBO ini lebih kurang sekitar 1,9 persen poin pada tingkat kepercayaan 95 persen,” tegas Elly. (irn)