Harian Kompas
Kamis, 16 April, 2009

Banda Aceh: Sebanyak 21 partai politik di Kabupaten Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam, terdiri dari partai nasional dan partai lokal, menolak hasil Pemilihan Umum 2009. Pengurus partai menilai terjadi kecurangan secara sistematis dalam pemungutan suara pemilu kali ini di wilayah itu.

Dalam salinan surat yang ditandatangani para ketua dewan pimpinan daerah (DPD) parpol di Pidie, yang diterima Kompas, Rabu (15/4), disebutkan, pemilu yang berlangsung di wilayah tersebut tidak demokratis dan tidak memiliki legitimasi. Berbagai kecurangan dan intimidasi terjadi selama masa tahapan pemilu. Oleh karena itu, pimpinan parpol tidak menerima dan menolak hasil pemilu tersebut.

Pimpinan partai menilai terjadi kecurangan yang sistematis dalam pemilu di Pidie. Beberapa indikasi kecurangan itu adalah pada masa tenang, kader Partai Aceh mendatangi rumah warga dan mengancam agar tidak memilih partai lain untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kabupaten/kota dan DPR NAD. Untuk DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), warga diminta tidak menggunakan hak pilihnya.

Juru Bicara Partai Aceh Adnan Beuransyah menegaskan, pimpinan partainya tidak menginstruksikan kepada anggotanya untuk melakukan intimidasi atau tindakan lain kepada warga.

Namun, Ketua DPD Partai Golkar NAD Sayed Fuad Zakaria menyayangkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang lemah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran selama pemilu itu.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh Ilham Saputra menyatakan tidak akan melakukan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang di Pidie. ”Mekanisme yang seharusnya ditempuh adalah melaporkan ke Panwaslu Pidie atau Panwaslu NAD. Bila terjadi ketidakpuasan, bisa mengadukan ke Mahkamah Konstitusi,” tuturnya. (mhd).