|
Suara Karya Online
Rabu, 1 April, 2009
BANDA ACEH: Sebanyak 12 lembaga, baik lokal, nasional,
maupun dari luar negeri, akan melaksanakan pemantauan
dan survei pelaksanaan Pemilu legislatif 2009, di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Ketua Pokja Pemantauan Komisi Independen Pemilihan
(KIP) NAD Nurjani Abdullah, di Banda Aceh, Selasa
(31/3), mengatakan, khusus lembaga nasional dan luar
negeri sudah mendapat akreditasi dan izin dari komisi
pemilihan umum (KPU).
Sementara lembaga lokal, baru satu, sedangkan lainnya
masih dalam proses perizinan.
Dari 12 lembaga itu, pemantau lokal sebanyak tujuh
lembaga, yakni KNPI Kabupaten Pidie Jaya, E-Comommunity
for Aceh Resources Development (CARD), Titian Keadilan,
KPM Nurani Aceh, Atjeh Security Group (ASG), Ikatan
Badan eksekutif Mahasiswa dan Pemuda, dan Forum LSM
Aceh.
Lembaga nasional adalah Komite Independen Pemantau
Pemilu (KIPP) Indonesia, Lembaga Penelitian Pendidikan,
Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES), dan Lembaga
Survei Indonesia (LSI).
LP3ES dan LSI hanya melakukan survei dan LSI juga
melakukan penghitungan cepat untuk nasional.
Sedangkan lembaga luar negeri hanya dua, yakni The
Carter Center dan Uni Eropa. Khusus Uni Eropa hanya
melakukan survei dan penghitungan cepat, sedangkan The
Carter Center memantau pelaksanaan Pemilu di sejumlah
kabupten/kota.
Nurjani menyatakan, untuk lembaga lokal, hampir
seluruhnya melakukan pemantauan dengan daerah cakupan
berbeda-beda.
Dia menyebutkan, pemantauan pemilu memang diatur dalam
Peraturan KPU No.45/2008 yang mendapat persetujuan
dari KPU untuk nasional dan luar negeri, sedangkan di
daerah harus ada persetujuan dari KPU provinsi dan
kabupaten/kota.
Berdasarkan peraturan, lembaga yang diperbolehkan
untuk memantau atau mensurvei Pemilu harus memenuhi
beberapa syarat, di antaranya sumber dana harus jelas
dan tidak memihak salah satu partai politik peserta
pemilu. "Selain itu mereka berkewajiban memberikan
laporan hasil pemantauan kepada KIP," katanya.
Hasan Tiro
Sementara itu, deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
Hasan Tiro akan memantau kesiapan Partai Aceh dalam
pelaksanaan Pemilu 9 April mendatang dari Malaysia.
"Hasan Tiro hanya memantau pemilu di Aceh dari
Malaysia karena ia Warga Negara Asing (WNA) dan
menurut aturan tidak mungkin menjadi juru kampanye
untuk Partai Aceh," kata Juru Bicara Partai Aceh Adnan
Beuransah, di Banda Aceh, kemarin.
Menurut dia, Hasan Tiro direncanakan pulang ke Aceh
untuk memantau pelaksanaan pesta demokrasi karena
merupakan yang pertamakalinya diikuti partai politik
lokal. Keikutsertaan partai lokal merupakan amanah
nota kesepahaman (MoU) damai Helsinki.
Adnan mengatakan, jika Hasan Tiro datang ke Aceh pada
masa-masa kampanye meskipun hanya untuk memantau
dikhawatirkan akan terjadi salah persepsi, karena
warga Aceh akan menyambut kedatangannya dan dianggap
sebagai kampanye Partai Aceh.
Karena adanya kekhawatiran tersebut, maka Hasan Tiro
hanya akan memantau dari Malaysia. Ia dilaporkan tiba
di Malaysia Selasa pagi dari Swedia yang merupakan
tempat tinggalnya sejak keluar dari Aceh.
Partai Aceh akan melaksanakan kampanye terakhirnya
pada 1 April 2009 di seluruh Aceh. Untuk Daerah
Pemilihan I akan dipusatkan di Stadion Harapan Bangsa
Lhongraya, Banda Aceh.
Menurut Adnan, kampanye tersebut akan diisi dengan doa
bersama dan suguhan tari tradisional Aceh. Ia
memperkirakan ribuan massa akan memadati halaman
stadion.
Suasana menjelang kampanye rapat umum Partai Aceh
sudah terasa sejak Senin (30/3). Di Kantor Pusat
Partai Aceh di Banda Aceh sejak dua hari terakhir
dipadati massa dari berbagai daerah, akibatnya ruas
Jalan SA Mahmudsyah sempat mengalami kemacetan. Partai
Aceh terus menggalang massa dari berbagai golongan.
Tampak Kantor Pusat Partai Aceh, Selasa, dipadati
tukang becak yang antri menunggu pembagian kaus dan
poster. (Ant) |