Harian Analisa
Kamis, 26 Februari, 2009

BANDA ACEH: Sedikitnya delapan anggota Parlemen Uni Eropa akan bertandang ke Aceh akhir pekan ini. Mereka akan memantau perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh setelah empat tahun tsunami. Politisi itu juga akan melihat pengaruh bantuan Uni Eropa untuk pembangunan Aceh.

Informasi yang dikumpulkan Waspada menyebutkan, delapan parlemen Uni Eropa itu Hartmut Nassauer, mewakili Republik Federal Jerman, Frithjof Schmidt, Barbara Weiler, dari Belanda Bert Doorn, Giovanna Corda (Belgia), Csaba Ory (Hungaria), Csaba Sogor (Rumania), dan dari Lituania diwakili oleh Gintaras Didziokas.

Kepala Europe House Banda Aceh, John Penny dalam undangan yang dikirimkan ke media di Banda Aceh, tadi malam menjelaskan, delapan parlemen Uni Eropa tersebut akan berada di Aceh selama sepekan mulai 27 Februari-1 Maret. "Kunjungan Parlemen Uni Eropa tersebut ke Aceh dilaksanakan setelah mereka ke Kuala Lumpur dan Jakarta," sebut dia.

Kata diplomat asal Inggris ini, Parlemen Eropa tersebut, datang untuk melihat perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami dan pengaruh bantuan Uni Eropa terhadap pembangunan Aceh. Selain itu, Parlemen Uni Eropa juga akan membahas tentang Pemilu 2009 beserta proses perdamaian yang sedang terjadi di Aceh.

"Selama di Aceh, mereka melakukan pertemuan dengan media untuk membicarakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami dan konflik serta membahas pengaruh bantuan Uni Eropa terhadap Aceh," ungkap Penny.

Sebelumnya, pada pertemuan dengan media pada medio 3 Februari lalu, Penny menyebutkan rombongan Parlemen Eropa yang terdiri dari 20 orang, delapan di antaranya adalah anggota parlemen. "Mereka akan datang ke Indonesia, termasuk Aceh. Ini kunjungan tahunan, tak ada kaitan dengan Pemilu," tukas dia.

Selain itu, mengutip Penny duta besar-duta besar Uni Eropa yang ada di Jakarta juga akan datang ke Aceh untuk melihat proses penyelenggaraan Pemilu nanti. Namun, pihak Uni Eropa sendiri, kata John Penny tidak membiayai lembaga swadaya untuk memantau Pemilu di Aceh.

"Apalagi ini sudah sangat terlambat untuk pemantauan pemilu seperti Pilkada 2006 lalu.. Tapi saya yakin, pemilu itu akan berlangsung damai, dan yang penting masyarakat bisa memilih partai dan orang yang disenanginya," harapnya.

Pantau pemilu

Sementara peraih Nobel Perdamaian 2008, Martti Ahtisaari dalam konferensi international yang bertema "Konflik Sipil dan cara mengatasinya" yang digelar di Gedung Auditorium Dayan Dawod, di Banda Aceh menyebutkan, Aceh butuh pemantau asing.

Kata mediator perjanjian damai RI-GAM tersebut, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), Calon Anggota Dewan, DPR RI, DPRA dan DPRK di Aceh meman membutuhkan kehadiran pemantau Asing. "Dalam MoU tersebut, kehadiran akan pemantau asing pada Pemilu di Aceh ada ditulis d idalamnya," kata dia.

Menurut mantan Presiden Finlandia ini, keterlibatan pemantau asing dalam Pemilu di Provinsi Aceh, merupakan salah satu butir yang telah disepakati dalam Memorandum Of Understanding (MoU) yang telah disepakati di Helsinki pada 2005.

Untuk itu, dia mendesak agar persoalan tersebut tidak diperdebatkan lagi, apalagi sampai dianggap sebagai sebuah persolan yang rumit. Martti mengaku yakin, dalam pelaksanaan Pemilu di Aceh akan dipantau oleh pemantau asing nantinya. "Di Aceh pasti akan ada Pemantau Internasional," papar dia.