Harian Waspada
Rabu, 25 Februari, 2009

BANDA ACEH: Mantan Presiden Finlandia yang juga fasilitator Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki, Martti Ahtisaari mengatakan perlu adanya pemantau asing pada pemilu legislatif 2009 di Aceh.

"Saya setuju dan merasa perlu tentang ide pemantau asing untuk meyakinkan pemilu berjalan lancar di Aceh," kata Ketua CMI Crisis Management Initiative (CMI) itu di Banda Aceh, tadi malam.

Hal itu disampaikan pada penutupan Konferensi Internasional untuk Studi Aceh dan Kawasan Samudera Hindia (ICAIOS) II yang membahas tentang konflik sipil dan cara mengatasinya.

Menurut Ahtisaari, monitoring sangat penting untuk memastikan tidak terjadi lagi konflik terutama pada pemilu dan guna memberikan jaminan bagi masyarakat Aceh.

Sebelum ke Aceh, Ahtisaari telah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dari pertemuan itu Ahtisaari menilai Pemerintah Indonesia telah berkomitmen agar pemilu mendatang bisa berjalan lancar tanpa adanya intimidasi dan pemaksaan.

Untuk itu, ia berharap pemilu di Indonesia dan Aceh khususnya bisa berjalan lancar guna memastikan tidak terjadi lagi konflik terutama karena banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemilu termasuk partai politik lokal.

Ahtisaari yang juga Pemenang Nobel Perdamaian Laureate mengatakan, ia selalu memantau perkembangan Aceh setelah penandatanganan MoU Helsinki.

Ia meminta adanya komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menjaga perdamaian di tanah rencong itu.

Selain perlunya pemantau asing pada pemilu, Ahtisaari juga menyinggung tentang perlunya segera dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta Pengadilan HAM di Aceh yang merupakan amanat MoU Helsinki.

Terkait insiden-insiden berupa kriminal bersenjata yang masih terjadi di Aceh sampai saat ini, Ahtrisaari menyatakan perlu penanganan serius dari pihak yang berwenang.

Secara keseluruhan Ahtisaari menyampaikan bahwa proses perdamaian di Aceh semakin menunjukkan kemajuan, terlihat dari semakin menggeliatnya roda perekonomian.