Serambi Indonesia
Sabtu, 10 Juli, 2010

Soal Tuntutan Warga Eks Blang Lancang

LHOKSEUMAWE: Anggota DPR Aceh, Zulkifli Ben Cut Ahmat mengatakan, lembaga Dewan tersebut dalam waktu dekat akan memanggil Gubernur Aceh dan pihak PT Arun untuk membahas tuntutan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Blang Lancang dan Rancong (AMat). Warga yang masih bertahan di bawah tenda hingga hari ke 16 itu, menuntut lahan pengganti seluas 820 hektar sebagaimana dijanjikan Gubernur Aceh tahun 1974.

“Persoalan tuntutan warga telah kami sampaikan kepada Ketua DPRA, dan dalam waktu dekat kami akan melayangkan surat kepada Gubernur dan pihak PT Arun. Guna segera mencari solusi, supaya persoalan ini tidak berlarut larut,” kata pria yang akrab disapa Doli ini kepada Serambi Kamis (8/7), ketika membawa bantuan kepada warga yang bertahan di jalan masuk PT Arun.

Doli menyatakan, DPRA akan berupaya semaksimal mungkin membantu keluhan dan tuntutan warga. Tapi tentunya hal tersebut harus dilakukan secara bersama pihak eksekutif dengan PT Arun. “Sehingga dalam pertemuan yang akan difasilitasi DPRA nantinya, bisa menghasilkan suatu solusi yang bisa menjadi pegangan bagi masyarakat,” katanya di hadapan warga.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli menyerahkan bantuan yang menurutnya bersumber dari kalangan anggota DPRA. Bantuan berupa 1,5 ton beras, 500 kotak mie instant, dan satu drum minyak goreng. “Apapun ketidakadilan yang dihadapi warga, DPRA akan selalu siap mendampingi warganya, di manapun itu,” kata Doli yang disambut hangat warga. Ia juga meminta kepada warga untuk mendata nama warga yang sakit dan harus dirawat.

Rubiyah (42), warga Lancang Barat, di hadapan anggota DPRA menyebutkan, apapun yang disampaikan anggota DPRA, itu bisa dibuktikan. Karena warga akan terus melakukan tuntutannya sampai dipenuhi, meski harus tinggal di tenda. “Kami tidak akan pulang bapak DPRA, sampai tuntan kami dipenuhi, meskipun kami harus makan batu,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, salah satu pimpinan warga, Sofyan menyebutkan, sebanyak 542 kepala keluarga (KK) tergusur akan terus melakukan perjuangan ini. Mereka juga telah membuat surat pernyataan di atas materai Rp 6000. Menurut dia, warga yang tinggal di Langsa, Banda Aceh, dan beberapa kabupaten lainnya, kini telah berkumpul di bawah tenda untuk menyuarakan tuntutan tersebut.

“Tuntutan warga bukan 121,9 hektare, tapi areal pengganti seluas 820 hektare. Sebagai dasar perjanjian dalam surat nomor 2882/I-585 tertanggal 9 November 1974 yang ditanda tangani Gubernur Aceh ketika itu dijabat Muzakir Walad,” katanya.

Terkena malaria

Informasi lain yang diterima Serambi dari warga di tenda, dalam dua hari terakhir ini warga banyak yang sudah terkena malaria. Kini mereka terpaksa berobat jalan ke puskesmas terdekat. Bahkan, tiga warga yang tumbang empat hari lalu masih dirawat di Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe, mereka, Raziah (35) Usman (80) dan Fatimah (18).(c37)