Serambi Indonesia
Senin, 6 Mei, 2010

LHOKSUKON: Kalangan DPRK Aceh Utara mendukung langkah elemen sipil di kabupaten itu untuk merevisi Qanun No 4/2009 tentang Pemerintahan Gampong. Pasalnya, dalam qanun yang telah disahkan itu tidak ada wewenang mukim dalam struktur pemerintahan gampong dan memuat unsur adat Aceh.

Ketua Komisi A DPRK Aceh Utara, Amiruddin B, kepada Serambi, Rabu (5/5) mengatakan pihaknya sepakat qanun tersebut direvisi. “Kami sepakat dengan elemen sipil yang mengkritik qanun itu. Kita juga sudah memasukkan rencana revisi qanun itu dalam program legislasi DPRK Aceh Utara,” kata politisi Partai Aceh ini.

Ia meminta dukungan elemen sipil agar terus mengontrol rancangan qanun yang akan disahkan oleh pihaknya. “Kalau banyak masukan dari masyarakat, maka setelah disahkan tidak ada lagi perdebatan tentang qanun itu. Kami minta dukungan dari masyarakat,” ujar Amir.

Selaini itu, Amiruddin berharap DPRA segera memasukkan raqan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai prioritas tahun ini. Karena KKR juga amanat dari MoU Helsinki.(c46)