Serambi Indonesia
Selasa, 27 April, 2010

LHOKSEUMAWE: Jailani Usman, perwakilan Komisi B DPRK Lhokseumawe menolak menandatangani hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) 2011 Kota Lhokseumawe. Karena Jailani menilai hasil musrembang yang telah dicetak dalam bentuk buku tak sesuai dengan hasil saat kegiatan itu dilakukan beberapa waktu lalu. “Saya baru akan tandatangani bila bukunya sama dengan kesepakatan dalam musrembang,” ujarnya kepada Serambi, Senin (26/4).

Disebutkan, musrembang tahun 2011 yang digelar eksekutif telah berlangsung pada 30-31 Maret lalu di gedung DPRK setempat. Acara tersebut diikuti semua kepala dinas, camat, mukim, keuchik, serta perwakilan DPRK. “Dalam musrembang itu disepakati sejumlah poin. Saat buku dibawa kepada saya untuk diteken, ternyata banyak isi buku itu yang tak sesuai hasil musrenbang,” ungkapnya.

Salah satu yang berbeda, lanjutnya, dalam musrembang disepakati untuk tahun 2011 tiap desa untuk pembangunan fisik disetujui dana maksimal Rp 500 juta. Namunm saat disuruh teken, saya melihat ada desa yang mendapat anggaran untuk pembangunan fisik mencapai Rp 3 miliar. Karena itulah saya tak mau teken,” ujar Jailani seraya menyatakan jika Rp 500 juta itu kurang saat itu disepakati akan diusahakan dari APBA atau dana otonomi khusus (otsus).

Karena itu, ia mengharapkan eksekutif segera mengubah buku hasil musrenbang itu sesuai kesepakatan pada musrembang akhir Maret lalu. Bila tak diubah, lanjut Jailani, berarti musrembang tidak bermanfaat dalam upaya pemerataan pembangunan di Lhokseumawe. “Bila tak diubah, banyak pihak yang kecewa. Karena musrembang sangat menentukan kelanjutan pembangunan ditahun 2011 nanti,” demikian Jailani.(bah)