Serambi Indonesia
Rabu, 14 April, 2010

BANDA ACEH: Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) IV Pemerintah Aceh untuk menyusun program pembangunan yang akan diusul dalam APBN/APBA 2011 diwarnai kritikan dan serangan para bupati yang tertuju kepada Pemerintah Aceh maupun DPRA. Pada forum Musrenbang IV yang berlangsung di Gedung Utama DPRA, Selasa (13/4), di sesi tanya jawab, terungkap banyak hal yang disampaikan para bupati dari seluruh Aceh.

Menurut para bupati, fakta yang ditemukan di kabupaten/kota dalam tiga tahun terakhir, banyak proyek fisik yang telah dikerjakan dua tahun lalu oleh pemerintah provinsi untuk kabupaten/kota tidak berlanjut. Seperti dikatakan Bupati Aceh Tamiang, Abdul Latif, pembangunan pelabuhan rakyat, jalan tembus, dan Panti Asuhan di Aceh Tamiang kini terhenti. “Karena tak ada kelanjutan, maka fasilitas yang sudah dibangun sebelumnya tidak memberikan manfaat kepada rakyat,” kata Abdul Latif.

Bupati Aceh Tengah, Ir H Nasaruddin MM mempertanyakan, mana yang lebih penting pembangunan rel kereta api atau jalan. “Saya pikir untuk saat ini jalan jauh lebih penting karena banyak ruas jalan negara dan provinsi yang rusak dan sangat berbahaya jika dilewati bus dan truk berbadan lebar. Contohnya ruas jalan Bireuen-Takengon,” kata Nasaruddin.

Ruas jalan Bireuen-Takengon, menurut Nasaruddin, baru sebagian yang telah dilebarkan melalui sumber dana otsus provinsi. Begitu juga proyek pelebaran dan pengaspalan badan jalan multiyears yang telah dilakukan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) sejak dua tahun lalu, sampai kini khusus untuk seksi II dan III (Km 35-Km 100) pekerjaannya berjalan sangat lamban.

Wakil Bupati Pidie, Nazir Adam juga tak kalah sengit. Menurut penilaian Nazir, pemerintah provinsi dan DPRA belum bertindak adil dan proporsional dalam mengalokasikan APBA untuk kabupaten/kota. “Apakah karena kurang lobi,” tanya Nazir Adam. Padahal, lanjutnya, keseimbangan pengalokasian anggaran sangat perlu supaya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Aceh merata ke seluruh kabupaten/kota.

Jangan pangkas seenaknya

Bupati Pidie Jaya, M Gade Salam juga tak kalah tajam menyorot pemerintah provinsi, termasuk DPRA. Dia mengatakan, merencanakan suatu kegiatan harus dimulai dari hati yang bersih agar apa yang direncanakan beretika dan berestetika. Kebersamaan dan saling menghargai satu sama lainnya sangat diperlukan. “Keseimbangan anggaran antarkabupaten/kota perlu menjadi perhatian gubernur, SKPA dan DPRA,” ujar Gade yang juga mantan anggota DPRA.

Dia juga mengingatkan anggota DPRA agar menghargai usulan perencanaan pembangunan yang telah dibuat eksekutif dan jangan seenaknya memangkas untuk mendapatkan pagu dana aspirasi. Berbagai program yang diusul bupati/walikota dalam musrenbang provinsi adalah aspirasi masyarakat kabupaten/kota yang juga pemilih anggota DPRA.

“Kalau mau usul program aspirasinya, usul dalam musrenbang ini, bukan menjelang pengesahan APBA yang berakibat harus memangkas berbagai program yang telah disusun Bappeda Aceh berdasarkan usulan dari Bappeda kabupaten/kota,” tandas Gade Salam.

Fokus infrastruktur

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dalam pidatonya ketika pembukaan Musrenbang IV tersebut mengatakan, program pembangunan masih difokuskan pada bidang infrastruktur yaitu jalan, irigasi, dan listrik. Program ini dibuat untuk mendukung pengembangan kawasan Aceh pedalaman dan dan sentra-sentra industri di pantai barat-selatan dan pantai timur-utara yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru agar bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

Kepala Pusat Litbang Pembangunan Daerah dan Kependudukan Depdagri Ir Wahyudi Wiyono yang mewakili Mendagri dan Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Ir Dadang Solihin MSc mewakili Ketua Bappenas menyambut baik pemikiran Gubernur Aceh.

Sorotan lain

Yang ‘menyerang’ ternyata bukan hanya para bupati. Ketua Walhi Aceh, Zulfikar dan sejumlah anggota DPRA yang hadir seperti Yunus Ilyas dan Jamaluddin T Muku turut mengritik Gubernur Aceh. Mereka menilai pemerintahan Irwandi yang sudah berjalan tiga tahun belum punya Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Padahal enam bulan menjabat gubernur, harus sudah membuat rancangan qanun RPJM dan menyampaikannya ke DPRA untuk disahkan menjadi Qanun RPJM. “Kalau seperti ini kejadiannya, bagaimana pada akhir masa jabatan lima tahun pada 2012 nanti.

Menanggapi itu, Kepala Bappeda Aceh, Ir Iskandar MSc mengatakan, Aceh memang belum punya Qanun RPJM tapi RPJM-nya sendiri sudah ada namun masih dalam bentuk pergub. Setelah Musrenbang IV, Bappeda Aceh akan mengusulkannya ke DPRA untuk dibahas kembali dan disahkan menjadi qanun, termasuk Raqan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk 20 tahun ke depan. Musrenbang IV turut dihadiri Wakil Ketua MPR RI Farhan Hamid serta anggota DPR RI Sayed Fuad Zakaria, Nova Iriansyah, dan Nasir Jamil. Hadir juga anggota DPD asal Aceh Bachrum Manyak.(her)