Harian Waspada
Selasa, 6 April, 2010

MEDAN: Para tokoh masyarakat menilai Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) belum berjalan sempurna. Begitu pula dengan proses perdamaian, sangat tergantung dari upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa, Yahya Hanafiah, malam ini.

Yahya menilai proses penguatan perdamaian Aceh sangat tergantung kepada bagaimana upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. “Damai akan hancur kalau tak memperhatikan pengangguran dan lapangan kerja bagi masyarakat,” ujarnya.

Dia menilai pendidikan juga harus diutamakan untuk mendidik generasi yang lebih paham tentang perdamaian. Artinya masih diperlukan sosialisasi melibatkan semua pihak dalam memberi pemahaman damai kepada masyarakat luas.

Sedangkan anggota tim Aceh Peace Advisorry Committe (APAC), Mawardi Ismail, mengatakan, MoU Helsinki dan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah modal bagi perdamaian Aceh.

"Tapi modal itu belum bisa sepenuhnya dilaksanakan, karena masih ada beberapa aturan pelaksanaan teknis seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang belum rampung," ujar dia.