Serambi Indonesia
Senin, 15 Maret, 2010

BANDA ACEH: Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh diharapkan segera mengirim nama untuk mengisi kekosongan komposisi Wakil Ketua III DPRA yang telah berlangsung sekitar enam bulan. Karena sesuai surat Mendagri, jatah kursi pimpinan ke tiga itu harus diberikan untuk anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Hal itu disampaikan pengamat hukum dan politik, Zaini Djalil SH, kepada Serambi, Minggu (14/3) terkait surat Mendagri yang meminta agar komposisi pimpinan DPR Aceh segera diisi oleh Partai Amanat Nasional (PAN).

Seperti diberitakan sebelumnya, kekosongan komposisi wakil ketua DPR Aceh ketiga sudah berlangsung sekitar enam bulan. Kondisi ini terjadi karena paripurna DPRA hanya mengusulkan tiga nama yaitu Hasbi Abdullah (Partai Aceh), Sulaiman Abda (Golkar) dan Amir Helmi (Partai Demokrat). Sedangkan untuk jatah PAN yang merupakan partai yang mendapat kursi terbesar keempat tak diusulkan karena paripurna mengacu pada UUPA yang mengamanahkan alat kelengkapan dewan berdasarkan tatib yang disusun. Akibatnya, Muslim Aiyub yang telah dipersiapkan untuk mengisi posisi wakil ketua III dari PAN kandas.

Menurut Zaini, komposisi pimpinan dewan sudah tegas diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009. “Rujukannya sudah jelas, sehingga tidak harus timbul multitafsir apalagi mencari alasan pembenaran lain,” ujarnya. Ia menilai, surat Mendagri yang meminta DPRA segera mengirim nama pimpinan yang akan mengisi kursi ke III wakil ketua harus segera direspons. “Mendagri secara tegas meminta agar jatah kursi pimpinan ke III DPRA diisi oleh PAN. Semestinya dewan harus segera merespons hal ini dan tak bijak kalau terus menunda-nunda,” ujarnya.

Beda tafsir terhadap komposisi pimpinan dewan, lanjut Zaini, harus segera diakhiri. Karena, menurutnya, surat Mendagri menjadi jawaban terhadap persoalan pimpinan DPRA yang masih kosong itu. “Kalau dikalangan pimpinan DPRA saat ini masih beralasan bahwa hal itu harus dimusyawarahkan apalagi sampai harus melakukan perubahan tatib suatu hal yang tidak cerdas,” katanya seraya menyatakan kalau pilihan harus diubah, apa yang telah disepakati selama ini terutama untuk jatah pimpinan dewan harus diubah pula. “Kalau tatib diubah maka butuh waktu dan semua hal bisa berubah,” jelas Zaini.

Sikap bijak yang mesti dilakukan DPRA, menurut Zaini, adalah segera menggelar paripurna dan kemudian mengirim nama pimpinan (Muslim Aiyub-red) untuk jatah wakil ketua III DPRA. “Agar dewan taat hukum dan aturan maka tindakan ini harus segera dilakukan,” harapnya. Ditambahkan, keseriusan untuk taat aturan sangat diperlukan. Sehingga publik akan melihat siapa yang bersikukuh melawan aturan dan siapa yang menjalankan sesuai koridor hukum yang telah ditetapkan.

Harus Bijak

Hal senada juga disampaikan iniasiator masyarakat pedalaman Aceh, Nasrulzaman. Ia meminta DPRA segera mengirim nama kader PAN untuk mengisi kekosongan kursi wakil ketua DPRA periode 2019-2014. “Keterlambatan pengusulan nama wakil ketua DPRA yang ketiga dari PAN itu sama saja telah menurunkan kewibawaan Pemerintah Aceh akibat ego sempit yang tidak berdasar, sehingga dianggap tak mampu menjalankan aturan perundang-undangan yang ada,” sebut Nasrulzaman kepada Serambi di Jakarta, kemarin.

Menurut Nasrulzaman saran Mendagri sangat tepat karena kawasan tengah tenggara memiliki kader yang dimaksud. Menurutnya apa yang dilakukan Gubernur dan Ketua DPRA selama ini sudah menafikan puluhan ribu suara yang memilih pada pemilu legislatif tahun lalu yang sudah mendudukan wakilnya di DPRA.

“Sebaiknya Gubernur segera merealisasikan nama dari kader PAN. Karena selain PAN adalah partai pemenang ke-4 pemilu di Aceh, juga ada keterwakilkan masyarakat kawasan tengah tenggara Aceh. Hal ini penting untuk legitimasi keputusan DPRA saat ini dan masa mendatang karena pimpinan DPRA tersebut adalah kolektif dan kolegial,” pungkasnya.(fik)