Serambi Indonesia
Selasa, 23 Februari, 2010

KUTACANE: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Alas Transpransi (Altar) dan Satyapila Aceh Tenggara menilai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengabaikan hak rakyat. DPRA dinilai mulai mengingkari amanah rakyat dan terbukti karena sampai saat ini untuk posisi wakil ketua DPRA ketiga belum diusulkan ke Mendagri. “Bukankah siapapun yang menang dalam kompetisi pemilu legislatif yang lalu adalah perwakilan dari konstituennya,” ujar Direktur LSM Satyapila Agara, Anil Huda dan Koordinator Altar Edi Antoni kepada Serambi Senin (22/2).

Anil Huda menyayangkan kalau masih ada pimpinan dan anggota DPRA berpikiran sempit dan mengingkari amanah rakyat Aceh. Tidak semestinya apalagi hampir lima bulan jabatan wakil ketua DPRA dibiarkan lowong padahal sudah ada wakil rakyat yang berhak untuk posisi itu. “Kami tidak mempermasalahkan siapa dia yang penting bisa menjadi representasi wilayah kami tengah tenggara dan pedalaman Aceh,” sebutnya.

Menurut Anil, masyarakat mengkhawatirkan jika ini terus berlanjut akan berdampak pada konsekuensi hukum dalam setiap kebijakan dan mekanisme pengambilan keputusan di DPRA akan bermasalah nantinya yang pada akhirnya rakyat juga yang rugi. Satyapila dan Altar berharap pimpinan DPRA dewasa menyikapi perbedaan yang ada.” Kalau hanya karena kepentingan sesaat kita berani korbankan kepentingan rakyat maka mau dibawa kemana Aceh ini nantinya,” ujar Anil.

Keduanya berharap agar polemik ini tidak berlarut-larut sehingga membawa mudarat yang lebih besar. Misalnya ada demo dukung dan menolak dari warga yang pro-dan kontra hanya karena posisi wakil ketua DPRA. Keduanya menyesalkan jika nantinya terjadi hanya karena ego segelintir penguasa terjadi benturan horizontal di tengah-tengah masyarakat. Sudah saatnya aturan ditegakkan secara benar termasuk tentang penentuan posisi wakil ketua DPRA. Kalau hal ini sajapun sulit dilakukan maka masyarakat Aceh tidak bisa berharap banyak untuk kebijakan yang lain yang lebih besar tentunya,” ujar Edi Antoni.(as)