Bisnis Indonesia
Senin, 11 Oktober, 2010

Oleh: Zulkarnaini Muchtar

BANDA ACEH: Wakil Gubernur Aceh Muhamad Nazar mengemukakan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Kabupaten Aceh Barat akhir-akhir ini.

“Dari laporan warga setempat, sebelum adanya pembukaan lahan besar-besaran, banjir tidak seberapa. Namun, setelah adanya lahan, banjir yang dialami semakin parah,” katanya kemarin.

Oleh karena itu, dia meminta pemeritah daerah segera mengevaluasi analisis dampak lingkungan (Amdal) milik perusahaan sawit yang diduga turut memicu terjadinya banjir bandang di Kabupaten Aceh Barat.

Dia menyatakan pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menerima kehadiran perusahaan sawit dengan menerapkan peraturan yang berlaku, sehingga kehadirannya tidak malah merugikan masyarakat pada kemudian hari.

“Kami harap perusahaan sawit turut membantu pemerintah dengan melakukan pembersihan kayu yang menyumbat aliran sungai, melakukan reboisasi atau penanaman,” kata Nazar.

Kedatangannya di wilayah barat selatan Aceh, untuk memantau sekaligus menyikapi secara langsung beberapa persoalan yang membutuhkan penanganan segera dan permanen.

“Bersama tim tanggap bencana kita langsung membenahi penyebab terjadinya banjir. Untuk kerusakan yang bersifat membutuhkan penanganan permanen, kami mintakan untuk dianggarkan pada APBD.”

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mencatat sebanyak 185 kali banjir terjadi di Provinsi Aceh dalam rentang waktu Januari hingga September 2010. “Jumlah ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya,” kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh TM Zulfikar di Banda Aceh.

Menurut dia, dalam rentang waktu 3 tahun terakhir terjadi peningkatan bencana banjir dengan jumlah keseluruhan mencapai 568 kali. Di mana 2008 terjadi 170 kali, 2009 meningkat menjadi 213 kali.

Pembalakan liar

Terjadinya banjir maupun tanah longsor, lanjut Zulfikar, disebabkan oleh masih maraknya pembalakan liar dan penataan kawasan yang terkesan sembarangan.
Oleh karena itu, Walhi Aceh mendesak pemerintah daerah mengawasi kawasan hutan secara ketat dan penegakan hukum harus dijalankan dengan serius.

“Walhi mengimbau pemerintah daerah mengoptimalkan koordinasi penanggulangan antara provinsi dan kabupaten/kota, sehingga korban bencana bisa tertangani secepatnya,” kata Zulfikar.

Yayasan Pengembangan Kawasan (YPK), jaringan Walhi Aceh di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, lanjutnya, melaporkan sejumlah sungai di daerah itu dikhawatirkan akan meluap karena hujan lebat terus mengguyur.

“Sungai Manggeng di Gampong Pantee Breuh, Kecamatan Kaway XVI, terancam meluap hingga ke permukiman, jika hujan tidak reda,” kata Zulfikar mengutip laporan YPK.

Dia menambahkan selain ancaman meluapnya sungai, banjir masih berlangsung di sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Barat. Namun, bencana itu belum menimbulkan gelombang pengungsian.

Sementara itu, Sekda Aceh Husni Bahri Tob, yang juga sekaligus Dewan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyatakan hingga kini jumlah korban bencana banjir yang melanda di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh sejak sepekan terakhir 6.154 kepala keluarga atau 23.770 jiwa.

Banjir, lanjutnya, telah melanda 12 Kabupaten/Kota di Aceh, di antaranya Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Timur, Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Bener Meriah, Tapaktuan, Subussalam, Abdya, dan Aceh Jaya.

Menurut Husni, korban banjir terbanyak berada di Kabupaten Aceh Selatan yang mencapai 11.851 jiwa atau 3.073 KK, sedangkan jumlah pengungsi di Kabupaten Aceh Barat sebanyak 1.741 jiwa. (k33) (redaksi @bisnis.co.id)