Serambi Indonesia
Sabtu, 18 September, 2010

JAKARTA: Meski perpanjangan kontrak PT Medco E&P di Blok A Aceh Timur telah disetujui, namun kontrak kerja sama tersebut hingga kini belum ditandatangani. Pemerintah Pusat masih menunggu persetujuan dari Pemerintah Aceh.

Dirjen Migas, Evita Legowo, seperti dikutip Serambi dari situs resmi Kementerian ESDM, Jumat (17/9), mengatakan, draft kontrak tersebut hingga kini masih berada di tangan Pemerintah Aceh untuk mendapat persetujuan. Sebab, sesuai dengan UU No.11 Tentang Pemerintahan Aceh, kontrak perpanjangan kerja samanya harus dibaca oleh Pemerintah Aceh.

“Perpanjangannya sudah, tapi kontraknya kan harus ditandatangani (Pemerintah Aceh),” ucap Evita. Di lain pihak, Kepala Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) R Priyono juga belum bisa membeberkan tempo pengelolaan dan hal detail lain yang disepakati dalam kontrak baru tersebut. “Pemerintah belum membahas model dan isi dalam kontrak,” katanya.

Seperti diketahui, kontrak pengelolaan Blok A akan berakhir 1 September 2011. Terakhir kali, pemerintah memperpanjang kontrak ini pada 1991 dan berlaku selama 20 tahun. Medco EP Indonesia, anak usaha MEDC, menggenggam kontrak sejak 1961.

Blok A memiliki cadangan gas sebanyak 500 miliar kaki kubik dan dapat menghasilkan sekitar 50-100 juta kaki kubik per hari selama sekitar 15 tahun. Medco sebagai operator pengelola blok memiliki saham sebesar 41,67 persen, sementara mitra lainnya dari Inggris, Premier Oil, sebesar 41,66 persen, dan Japan Petrolium Exploration Company (JAPEX) memiliki saham 16,67 persen.

Kontrak kerja sama di Blok A tersebut merupakan salah satu dari empat blok migas yang menjadi prioritas pemerintah saat ini, mengingat batas waktu kontrak yang hampir selesai. Pemerintah bertekad akan segera merampungkan ke-4 blok Migas tersebut yang meliputi, Blok A di Aceh, Blok South Sumatera Central Sumatera Area, Blok Bawean Laut Jawa, dan Blok Madura Strait.(yos/**)