Aceh Institute
13 Desember, 2006

Sekarang saatnya GAM membuktikan diri mampu menjalankan roda pemerintahan Aceh sesuai kepercayaan yang telah diberikan oleh basis massanya dan masyarakat Aceh umumnya. Mampukah pasangan ini menjalankannya? Mari kita lihat bersama-sama.

Pilkada yang dilaksanakan di Aceh pada 11 Desember 2006, memberikan fakta yang spektakuler dan mengejutkan dengan terkumpulnya jumlah suara yang memenangkan pasangan Irwandi Yusuf - M. Nazar sebagai gubernur Aceh. Melalui hasil Quick Count yang dilakukan oleh NDI dan LSI tak bisa dipungkiri bahwa Gerakan Aceh Merdeka memiliki basis massa yang solid dan menyebar hampir diseluruh pelosok provinsi Aceh.

Bila kita amati dengan seksama, bagi GAM dan partisipannya, Pilkada langsung ini merupakan satu media referendum yang telah lama diidam-idamkan. Sejak tahun 1999 miniatur referendum telah diinisiasikan oleh salah satu organisasi buffer aksi yang dikenal dengan nama SIRA. Bahkan secara terbuka, organisasi SIRA pernah meminta pemerintah Indonesia untuk bisa memberikan ruang bagi rakyat Aceh untuk melaksanakan referendum, namun ditolak. Pada tahun 1999 dan 2000, dibawah pimpinan M. Nazar, SIRA berhasil menarik masyarakat Aceh yang ada di pelosok-pelosok daerah untuk berkumpul di Mesjid Raya Baiturahman Banda Aceh. Masyarakat Aceh yang diperkirakan pada waktu itu berjumlah sekitar 1 juta jiwa--dengan suka rela, berbekal seadanya, mengendarai truk-truk dan sepeda motor--memanjatkan doa demi terciptanya kedamaian di Aceh.

Sosok Nazar yang lebih dahulu dikenal oleh masyarakat Aceh dibandingkan Irwandi Yusuf yang merupakan doktor perikanan dari Amerika Serikat dan wakil GAM di Aceh Monitoring Mission (AMM), mampu meningkatkan popularitas bagi pasangan calon gubernur Irwandi Yusuf - M. Nazar. Sekelumit kisah perjuangan Nazar, telah menarik simpati sebagian besar masyarakat Aceh.

Mengapa Irwandi Yusuf dan M. Nazar?

Mengapa Irwandi Yusuf dan M. Nazar yang notabenenya merupakan perwakilan GAM menjadi pemenang dan bukan pasangan kolaborasi Humam Hamid dan Hasbi Abdullah dari perwakilan RI dan GAM yang menjadi pemenang?

Dapat diamati bahwa baik massa GAM maupun sebagian besar masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam sudah lelah terhadap pemimpin-pemimpin Aceh yang hanya berani berjanji disaat kampanye, namun minim realisasi di lapangan. Sejak Aceh diselubungi kemelut konflik bersenjata, tidak ada satupun kebijakan dari pemimpin daerah yang mampu menyelesaikan persoalan Aceh sampai ke akar-akarnya. Mulai dari persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi, pelanggaran HAM, pengelolaan sumber daya alam, reintegrasi GAM, sampai dengan persoalan-persoalan pasca Tsunami. Akumulasi kelelahan ini kembali terpancar lewat terpilihnya Irwandi dan M.Nazar sebagai pasangan yang kuat dalam mendapatkan suara rakyat Aceh.

Hasil pemungutan suara di Pilkada Aceh sepatutnya menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh partai-partai yang ikut berlaga dalam pemilihan langsung, bahwa masyarakat Aceh memiliki kekecewaan yang mendalam terhadap republik ini, sehingga mereka menaruh kepercayaan yang besar bagi GAM untuk dapat memimpin Aceh kearah yang lebih baik.

Langkah Awal Perjuangan Pasca Kemenangan GAM

Persoalan Aceh yang complicated pasca konflik bersenjata yang sudah berlangsung selama 30 tahun disertai persoalan pasca bencana Tsunami merupakan agenda besar yang harus menjadi prioritas utama realisasi kerja-kerja pasangan gubernur terpilih Irwandi Yusuf – M. Nazar. Mengurai persoalan ini ibarat mengurai benang kusut yang saling kait-mengait jika tidak mengidentifikasi terlebih dahulu ujung persoalannya. kita bersyukur bahwa penandatanganan MoU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi rakyat Aceh khususnya GAM untuk dapat memutus kusutnya benang persoalan di Aceh. Ini merupakan ujian berat bagi kepemimpinan pasangan Irwandi Yusuf – M.Nazar dalam menjalankan roda pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk itu, melalui tulisan ini, penulis ingin sedikit berbagi informasi baik kepada pasangan yang memenangkan pemilihan langsung ini maupun yang tidak untuk dapat melihat kembali persoalan-persoalan apa saja yang membelengu rakyat Aceh.

Pertama, kebijakan investasi yang meminggirkan masyarakat disekitar perusahaan raksasa. Seperti kita ketahui bersama bahwa, sekitar tahun 70-an, Aceh Utara menjadi salah satu daerah primadona bagi investor asing untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Dua buah perusahaan raksasa Exxon Mobil dan Arun LNG bertengger dengan megah di Aceh Utara. Perusahaan raksasa yang diharapkan mampu menarik tenaga kerja asal Aceh dalam jumlah besar dan mampu menyejahterakan rakyat Aceh secara keseluruhan, ternyata tidak sesuai pada kenyataannya. Tenaga kerja lebih banyak didatangkan dari luar Aceh dengan alibi bahwa Aceh kekurangan SDM yang handal.

Aceh Utara menjadi penerima terbesar dana IDT di Aceh, hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kemiskinan di Aceh Utara. Pemiskinan structural benar-benar tergambarkan dari kehidupan masyarakat di Aceh Utara. Kemewahan perusahaan-perusahaan raksasa beserta kehidupan para pekerjanya berdampingan dengan kemiskinan masyarakat lokal yang menerima limbah industri perusahaan-perusahaan raksasa tersebut merupakan fenomena yang kontras dan menyedihkan. Pemerintah dan pemodal telah berhasil menciptakan kesenjangan ekonomi yang tinggi antar warga setempat dan pendatang yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Bila pemimpin terpilih tidak memiliki niat baik dalam memberantas kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat Aceh, bukan tidak mungkin persoalan yang sama akan muncul dimasa yang akan datang.

Kedua, pemberlakuan Daerah Operasi Militer di Aceh sejak tahun 1989 – 1998, dilanjutkan dengan periode-perode pasca DOM yang sarat dengan konflik bersenjata, telah melahirkan ribuan korban pelanggaran HAM yang sampai dengan saat ini belum dapat diselesaikan. Tuntutan korban agar pemerintah dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM, belum satupun terealisasi sampai dengan saat ini.

Ketiga, kemelut di sekitar proses reintegrasi para kombatan GAM pasca penandatanganan MoU Helsinki. Setahun pasca pembentukan Badan Reintegrasi Aceh yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan proses reintegrasi belum dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan butir-butir kesepakatan Helsinki. Pemberian dana kompensasi yang diawali dengan pendataan terhadap para kombatan GAM berjalan lambat, sehingga baru sebagian kecil dari kombatan GAM yang mendapatkan janji realisasi pemberian dana kompensasi reintegrasi.

Keempat, konflik yang muncul akibat kesimpangsiuran penanganan korban bencana tsunami. Seperti kita ketahui bersama bahwa ketidakmampuan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dalam menangani korban-korban bencana Tsunami menciptakan kekecewaan lanjutan dihati masyarakat Aceh. Munculnya sengketa tanah dan pemukiman akibat kurangnya komunikasi dan koordinasi baik antar korban maupun antara korban dengan BRR dan NGO yang ada di Aceh, menyisakan persoalan panjang bagi pemimpin Aceh terpilih. Pemimpin terpilih sekiranya mampu menjadi jembatan penghubung antara masyarakat korban dengan BRR dan NGO selaku penyandang dana.

Gambaran diatas hanyalah sebagian kecil persoalan yang menjadi agenda besar bagi pemimpin Aceh untuk segera diselesaikan. Gerakan Aceh Merdeka yang secara intensif terus menerus menyuarakan problematika yang terjadi di Aceh, mendapat tantangan besar untuk dapat menyelesaikan persoalan diatas dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Sekarang saatnya GAM membuktikan bahwa GAM mampu menjalankan roda pemerintahan Aceh sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh basis massanya dan masyarakat Aceh umumnya. Mampukah pasangan ini menjalankannya? Mari kita lihat bersama-sama.

Bagi pemilih yang telah memberikan suaranya kepada pasangan Irwandi Yusuf – M. Nazar, selayaknyalah memberikan dukungan agar dimasa kepemimpinan Irwandi Yusuf – M. Nazar,Aceh selalu berada dalam keadaan aman, damai dan sejahtera. Amin.