Inside Indonesia, April – Juni 2006

Kesepakatan baru untuk mengakhiri konflik membawa kepercayaan dan optimisme yang tak terduga

Daniel Burdock

‘Apabila Indonesia dapat menjamin demokrasi dan keadilan, buat apa kami butuh kemerdekaan? Kami tinggal menunggu perkembangan saja.’ Begitulah kata temanku seorang aktivis ketika saya bertanya mengenai harapan yang sudah lama dipegangnya bahwa Aceh akan memperoleh kemerdekaan. Barangkali ada yang menanggap bahwa jawaban tersebut bersifat sinis. Apakah mantan guerilya dan aktivis pejuang kemerdekaan benar-benar percaya bahwa pemerintah Indonesia akan memenuhi perjanjian perdamaian, apalagi menerapkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan? Lagipula mengingat salah satu kekurangan utama dari perjanjian perdamaian yang ditanda tangani oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan pemerintah Indonesia pada bulan Agustus 2005 adalah tiadanya mekanisme untuk pengadilan atau penyelesaian pelanggaran masa lalu.

Kendati demikian, sikap skeptis di Aceh tidaklah mengherankan, justru yang mengherankan adalah bahwa masyarakat Aceh masih dapat mempercayai pemerintah pusat. Sejak pembentukan negara Indonesia pada tahun 1949, pemerintah telah berulang kali ingkar janji terhadap Aceh, menyampaikan ucapan belaka, melanggar hak dan merampas ekonomi. Baik perjanjian damai maupun proses rekonstruksi Aceh menyusul gempa bumi dan tsunami bulan Desember 2004 merupakan prospek untuk mengobati luka lama tersebut. Tetapi kesempatan ini juga membawa tantangan – karena rumitnya konflik dan rapuhnya proses perdamaian membawa risiko-risiko besar. Apabila upaya membangun Aceh yang lebih baik tidak berhasil, maka rasa sinis dan ketidak percayaan akan semakin mendalam.

Harapan baru

Walaupun masih terdapat budaya ketidak percayaan di Aceh terhadap pemerintah pusat dan banyak kendala sepanjang jalan menuju perdamaian dan rekonstruksi, adapun alasan untuk merasa optimis. Rakyat sudah merasa jenu dengen penderitaan yang berkepanjangan selama berbagai periode pertempuran selama 16 tahun terakhir ini. Pihak yang dekat dengan GAM mengakui bahwa trauma yang dialami akibat bencana tsunami, selain perang yang berlangsung selama bertahun-tahun, merupakan faktor yang menentukan yang mana mendorong GAM untuk mengakhiri konflik tersebut.

Dibandingkan dengan suasana yang keruh dan paranoid setelah Perjanjian Penghentian Pemusuhan (CoH) tahun 2003, sekarang ada rasa keyakinan dan harapan di Aceh. Tanda kepercayaan dan komitemen terhadap proses perdamaian terlihat di mana mana. Warga Aceh yang melarikan diri akibat pertempuran sekarang merasa aman untuk kembali dari daerah lain di Indonesia, Malaysia, Eropa dan AS. Masyarakat berani melakukan hal-hal yang sebelumnya dianggap berbahaya, seperti membuat api di pantai sampai larut malam dan mendaki bukit di daerah pegunungan.

Tanda-tanda keterbukaan tersebut juga sangat nyata. Yang sangat mengesankan adalah kata ‘GAM’ yang diungkapkan orang tanpa berbisik-bisik atau menggunakan bahasa sandi. Tidak ada ketakutan atau rasa paranoid bahwa pembicaraan lagi diintip orang. Orang bicara secara terbuka tentang ketidak adilan, GAM, serta konflik tanpa memihak satu sama lain. Beredarlah pula sebuah akronim AMM (Aceh Monitoring Mission) yang diplesetkan menjadi Aceh Mau Merdeka. Penonton terlihat mengangis saat tayangan langsung penanda tanganan kesepakatan perdamaian, dan tidak lama kemudian saya melihat seorang laki-laki di kursi roda bernyanyi di muka umum tentang sejarah konflik tersebut.

Berita di televisi juga menggambarkan mantan perunding GAM, Teungku Kamaruzzaman, memeluk seorang komandan TNI Bambang Darmono, setelah ia dilepas dari penjara. Para pejuang GAM yang baru menyerahkan diri terlihat duduk di warung kopi perdesaan dengan mantan lawannya, TNI. Beberapa teman aktivisku di sebuah lobi hotel mengatakan ‘Rebel sudah masuk kota’ ketika melihat juru bicara GAM yang berpesona, Sofyan Daud datang di hotel bersama sekelompok pendukungnya. GAM sekarang memiliki kantor di Banda Aceh di tempat terkemuka. Teman-teman yang pulang kampung untuk merayakan lebaran pada bulan November juga bercerita bahwa mantan separatis, TNI serta warga masyarakat lainnya berhubungan satu sama lain dengan sangat baik.

Tren positiv tersebut memungkinkan pemerintahan Presiden Yudhoyono untuk mengembangan kepercayaan masyarakat di propinsi Aceh. Walaupun banyak dari kalangan aktivis mudah Aceh memberitahukan saya sebelum Yudhoyono diangkat pada tahun 2004 bahwa mereka sangat menentang seorang presiden dari mantan militer, beberapa pemuka agama yang lebih tua telah mengungkapkan keyakinannya terhadap Yudhoyono. Pemerintahannya dianggap jujur, mampu mengendalikan angkatan bersenjata, dan bersikukuh akan menyelesaikan masalah Aceh secara damai. Hal tersebut sangatlah lain dengan presiden-presiden sebelumnya dari Suharto sampai Megawati, yang sangat dibenci oleh warga Aceh karena ingkar janji, korup, tidak bisa mengendalikan dan menggunakan kekerasan sebagai upaya menyelesaikan konflik.

Tantangan Perdamaian

Meskipun harapan serta keterbukaan semakin terasa di Aceh, sepanjang jalan menuju perdamaian masih terdapat hambatan yang tidak mudah dilewati. Suatu tahap yang sangat kritis masih perlu diselesaikan, yaitu penetapan sebuah undang-undang baru tentang pemerintahan Aceh, berdasarkan kesepakatan perdamaian antara GAM dan pemerintah nasional. Sebuah rancangan undang-undang telah dikarang dan dikaji oleh legislator Aceh, cendekiawan, masyarakat madani dan anggota GAM pada akhir tahun 2005. Tetapi selanjutnya Departemen Dalam Negeri menghapus sebanyak 37 pasal dari versi Aceh tersebut. Beberapa poin krusial telah dipangkas dari rancangan tersebut, termasuk pasal yang mengatur calon independen, kewenangan penuh dalam mengelola sumberdaya alam, dan kemandirian di bidang perdagangan internasional. Versi terakhir dari rancangan tersebut akan ditentukan oleh para legislator di Jakarta. Pada saat pencetakan Inside Indonesia belum ada keputusan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Bahayanya adalah draf Aceh akan menjadi sangat lemah dan akhirnya hanya merupakan suatu lagi janji yang tidak ditepati oleh Jakarta. Tanpa pasal-pasal penting, undang-undang tersebut tidak lain dengan paket otonomi yang ditawarkan ke masyarakat Aceh sebelumnya.

Di Aceh terjadi banyak protes keras terhadap rencana pemerintah pusat, dan aspirasi dari kebanyakan rakyat masih berkembang besar. Ratusan mahasiswa melakukan aksi unjukrasa menolak revisi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, mengusung spanduk yang antara lain tertulis ‘Pemerintah Pusat jangan Mengkhianati Aspirasi Rakyat Aceh’. Banyak aktivis Aceh serta pihak lain yang terlibat dalam proses perancangan undang-undang baru telah beberapa kali berkunjung ke Jakarta dalam rangka meminta dukungan dari pemerintah dan masyarakat sipil serta melobi para pembuat undang-undang.

Adapun tantangan lain yang mengancam kelancaran proses perdamaian, seperti reintegrasi mantan pejuang GAM ke dalam masyarakat dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka dan keluarganya. Suatu lagi isyu penting adalah menjamin bahwa kebutuhan kaum perempuan dapat dipenuhi — mengingat peran perempuan terabaikan dalam kesepakatan perdamaian, rancangan undang-undang otonomi dan upaya rekonstruksi pasca tsunami. Upaya mengembangkan mekanisme untuk pengadilan dan rekonsiliasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum penanda tanganan kesepakatan perdamaian juga merupakan tantangan.

Membangun Aceh yang lebih baik?

Gelombang tsunami telah menghancurkan Aceh, tetapi sebenarnya sebelum bencana tersebut banyak lembaga pemerintahan tidak berjalan sesuai kapasitas maksimal akibat konflik. Disertai wabah korupsi dan anggapan bahwa pemerintah tidak peduli terhadap kesejahteraan rakyat, upaya pembangunan kepercayaan semakin berat. Ratusan ribu orang masih mengungsi dan tergantung pada bantuan. Progres pembangunan rumah, jalan dan sekolah sangat lambat, dan rakyat tidak menerima tunjangan bulanan dari pemerintah sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Hal-hal tersebut akan menguatkan atau meningkatkan ketidak percayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah.

Lagipula, masih ada ribuan orang yang mengungsi akibat konflik, sebagian selama lebih dari lima tahun, yang tidak diberikan bantuan. Organisasi bantuan internasional telah membelah Aceh menjadi kawasan geograpis yaitu “terkena tsunami” dan “terkena dampak konflik”. Masyarakat terkena dampak konflik, kecuali berdiam di daerah terkena tsunami, hampir tidak disentuh oleh upaya bantuan kemanusiaan.

Tujuh bulan telah berlalu sejak penanda tanganan kesepakatan perdamaian. Seluruh anggota dan pendukung GAM telah dilepas dari penjara, diberikan pengampunan, dan tidak dikejar lagi. GAM telah menyerahkan senjata sesuai quota yang ditetapkan kepada pihak Aceh Monitoring Mission yang dipimpin Uni Eropa dan sebanyak 30,000 anggota TNI dan polisi telah ditarik dari Aceh oleh pemerintah pusat. Namun lembaga internasional yang berada Aceh untuk menanggulangi bencana tsunami masih belum menyesuaikan programnya dengan lingkungan baru ini. Walaupun ada tanda kepercayaan di antara kedua belah pihak yang bertikai, pihak lembaga bantuan internasional diam, dan tidak memberikan sumbangan apa-apa terhadap proses perdamaian. Karena alasan persyaratan donor, atau bahkan karena tidak berani menghadapi masalah tersebut, sikap lembaga internasional sangatlah lain dengan upaya yang berani dan gagah dari pemerintah dan GAM untuk mencapai pemulihan Aceh secara menyeluruh. Banyak orang asing yang bekerja untuk lembaga internasional, serta semua orang Aceh yang saya kenal, setuju bahwa respon terhadap kebutuhan kemanusiaan para korban konflik serta upaya pembangunan perdamaian lainnya segera dibutuhkan. Risman A Rahman, seorang pemimpin masyarakat sipil dari Saleum Institut, mencerminkan sentimen tersebut dengan semboyan berbunyi, ‘Perdamaian untuk Rekonstruksi, Rekonstruksi untuk Perdamaian’. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah yaitu membangun kepercayaan dengan masyarakat Aceh masih sulit diatasi, namun masih memungkinan, khususnya dengan dukungan menyeluruh dari masyarakat internasional. Derajat kepercayaan di antara GAM dan pembuat perdamaian di Aceh yang sangat luar biasa perlu ditiru oleh para pembuat undang-undang di Jakarta. Apakah mereka akan mendukung sebuah undang-undang tentang pemerintahan Aceh yang mencerminkan aspirasi rakyat Aceh, ataukah sejarah berulang lagi?



Daniel Burdock (bukan nama sebenarnya) adalah seorang pekerja LSM di Aceh yang sering berkunjung dan bekerja di Aceh sejak tahun 1997.