Kenyataan perjanjian terakhir di Aceh nampaknya terlalu bagus untuk dipercaya pun merupakan kesempatan yang terbaik sepanjang upaya perdamaian di Aceh.

Edward Aspinall

Pada tanggal 15 Agustus, wakil-wakil dari pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menandatangani suatu Nota Kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan Aceh. Tidak seorangpun akan menyepelekan pentingnya pencapaian tersebut. Yang mana merupakan suatu langkah yang berarti menuju berakhirnya konflik yang telah menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan selama 29 tahun terakhir ini.

Sebenarnya penyelesaian tersebut berhasil karena pada akhir bulan Februari lalu pimpinan GAM telah mengumumkan bahwa mereka bersedia untuk mengesampingkan tujuan kemerdekaan Aceh dan akan menerima pemerintahan otonomi di dalam kerangka negara Indonesia. Sebelumnya, GAM tidak bersedia menerima penyelesaian apapun selain kemerdekaan, maka kompromi tersebut selain tidak disangka-sangka juga sangat penting. Yang mendorong GAM adalah banyaknya kekalahan di medan pertempuran akhir-akhir ini. GAM juga merasa takut bahwa perhatian internasional terhadap upaya perdamaian yang kembali akibat tsunami pada bulan Desember yang lalu dapat cepat menguap. Apapun alasannya, kompromi GAM telah memungkinkan kemajuan selanjutnya.

Pemerintah Indonesia juga patut dipuji. Yang turut mengambil peranan terpenting adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla, pria yang pernah dijuluki ‘Super Mario’ dalam politik Indonesia oleh majalah Tempo (suatu watak dalam permainan komputer) untuk usahanya yang nampaknya tidak terbatas dan keinginannya untuk melibatkan diri dalam sebanyak mungkin masalah kebijaksanaan.

Kalla kadang-kadang tampak sebagai seorang tokoh yang humoris, tetapi dia telah membuktikan diri sebagai salah seorang pendukung penting dari negosiasi ini. Di masa lalu, perunding pemerintah kurang didukung oleh pejabat tinggi dan mudah terdorong oleh pendapat-pendapat dari kalangan politik yang bersikap keras. Saat ini, Kalla bersedia menjelaskan kepada publik mengapa proses perdamaian memerlukan kompromi. Bahkan dia pernah menegur anggota keamanan yang berpendapat bahwa peperangan adalah satu-satunya penyelesaian.

Dengan dukungan dari Kalla (dan tentu saja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY), perunding dari pemerintah membuat sejumlah kompromi penting. Yang paling penting mereka setuju untuk mengizinkan (dalam waktu 18 bulan) pendirian partai politik lokal di Aceh. Para pengamat telah lama mengatakan bahwa langkah ini sangatlah penting, karena tanpa hal tersebut, GAM tidak mungkin menyetujui perdamaian karena ibarat menandatangani surat kematiannya sendiri.

Sejumlah pengamat telah mengingatkan bahwa perjanjian perdamaian sebelumnya di Aceh telah gagal. Tetapi sebenarnya perjanjian sebelumnya, termasuk perjanjian ‘Jeda Kemanusiaan’ pada pertengahan tahun 2000 dan ‘Perjanjian Penghentian Permusuhan (CoH)’ pada akhir tahun 2002, pada dasarnya merupakan gencatan senjata yang disertai rencana untuk negoisasi mengenai pemecahan secara politik. Kedua belah pihak tidak pernah mencapai kesepakatan mengenai status Aceh pada masa yang akan datang.

Pada masa sekarang, prospek seharusnya lebih baik. Penyelesaian politik sudah ada, paling tidak garis besarnya. Tetapi masih ada juga sejumlah bahaya. Perincian dari perjanjian tersebut kurang jelas dan akan diartikan dengan makna yang berbeda oleh GAM dan pemerintah.

Selain itu, terdapat biang kecurigaan yang amat besar di kedua belah pihak. Menurut GAM hampir pasti bahwa pemerintah Indonesia akan melanggar janjinya. GAM mengacu pada sebuah pemberontokan tahun 1950-an yang mana Aceh diberikan status sebagai ‘daerah istimewa’ tetapi kemudian penyelenggaraannya sama saja dengan propinsi lain. Pimpinan GAM dan pendukungnya akan memperhatikan dengan cermat setiap langkah yang diambil pemerintah, dan akan menanggapi setiap hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjiannya. Barangkali pihak GAM akan kembali menuntut kemerdekaan apabila dianggap bahwa pemerintah mengkhianati bangsa Aceh sekali lagi.

Sementara itu, pihak pemerintah dan militer akan mengawasi GAM atas penyelewengan dalam komitmen terhadap kedaulatan Indonesia yang baru disepakati. Banyak kalangan di aparat keamanan masih tidak setuju untuk berkompromi dengan kaum separatis tersebut. Sehingga akan menghimbau dengan keras dan terus menerus pada GAM untuk diadakan pelucutan senjata, pembubaran dan menghilangkan berbagai sikap permintaan kemerdekaan.

Walaupun begitu, kecil kemungkinan akan terjadi kegagalan mutlak walaupun kemungkinan untuk berhasil secara mutlak juga sangat kecil. Pengalaman dari penyelesaian perdamaian di tempat lain, mulai dari Irlandia Utara sampai dengan Srilanka, menunjukkan bahwa setelah mencapai suatu pemecahan yang dramatis, terjadilah kemandegan, kemerosotan dan faksionalisme, walaupun secara keseluruhan proses tersebut tidak runtuh. Kadang-kala perlawanan lama juga menghilang apabila ada pemecahan dan penggolongan kembali di kedua belah pihak. Kadang-kadang mantan pemberontak merasa tujuan perjuangan tidak terwujud dan ingin kembali berjuang dengan senjata. Di antara angkatan bersenjata dan sekutunya, selalu saja ada sebagian yang ingin melanjutkan peperangan yang kotor itu.

Tentunya proses perdamaian tidak akan berlangsung dengan sempurna. Tetapi perkembangan dapat dicapai secara pelan-pelan jika kedua pihak tetap memandang tujuan akhir. Setidaknya sekarang ini telah ada titik awal bagi perdamaian.



Edward Aspinall adalah seorang peneliti di Australian National University dan Ketua Badan IRIP.