Jan – Mar 2005

Di Aceh, kenyataan tidak selalu seperti apa yang nampak

Michelle Ann Miller

Di Aceh, seperti halnya di daerah konflik yang lain, sulit menemukan kebenaran. Ruang utama untuk mengungkapkan keluhan politik adalah medan tempur. Perang propaganda supaya menarik dukungan jiwa dan pikiran orang Aceh, antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saling menyalahkan satu sama lain atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap masyarakat sipil, penyerangan fasilitas pemerintah dan kejahatan lainnya.

Kedua belah pihak merekayasa semaunya atas jumlah korban penduduk sipil, jumlah peserta dalam aksi demo, serta jumlah pasukan TNI dan GAM, di antara lain. Bagi pihak luar kedua tantangan yang paling dasar adalah menemukan siapakah yang bertanggung jawab untuk kekerasan, serta akibatnya.

Sejak darurat militer mulai berlaku pada bulan Mei 2003, TNI telah memegang monopoli atas ‘kebenaran’ di provinsi Aceh melalui penyensoran yang ketat terhadap media massa, pembubaran LSM-LSM lokal secara terpaksa dan larangan terhadap pengamat internasional. Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD), Mayor Jendral Endang Suwarya, mengatakan bahwa peliputan secara ‘terbatas’ terhadap konflik turut menyongsong ‘semangat nasionalisme Indonesia’. Kampanye media dari pihak militer menampilkan pertahanan kedaulatan negara melawan kaum ‘teroris’, proyek pembangunan masyarakat dan perlakuan ‘manusiawi’ terhadap para tahanan GAM.

Sementara itu, GAM mengatakan bahwa pihak TNI tidak pernah mengungkapkan kebenaran. Menurut GAM, pendudukan Aceh oleh militer asing telah mengakibatkan ‘pemusnahan’ bangsa Aceh, yang kemudian disembunyikan karena TNI mengendalikan seluruh informasi. GAM juga membantah tuduhan dari pihak TNI bahwa GAM yang membakar ratusan sekolah. GAM mengatakan bahwa hal tersebut justru dilakukan oleh militer Indonesia dan kelompok militia yang didukung olehnya.

Sebenarnya sulit untuk mengetahui ‘kebenaran’ tentang perkembangan di Aceh mengingat masyarakat Aceh terjebak secara politik oleh kedua belah pihak yang bertikai. Daerah pekotaan, yang diduduki oleh hampir 25% dari seluruh penduduk, telah dikendalikan oleh militer selama lebih dari satu tahun. Gerakan pendukung referendum, LSM kemanusiaan dan pers bebas yang mulai berkembang mekar setelah pelengseran Suharto sekarang sudah tidak kelihatan lagi dan demikian juga pimpinannya. Sementara di daerah pedesaan, yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang paling buruk, dukungan terhadap GAM umumnya kuat. Bagi pihak yang tidak ada di lapangan, sangatlah sulit untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di daerah pedesaan dalam pertempuran antara GAM dan TNI.

Apalagi sangat sulit bagi orang luar untuk mengartikan ketidakjelasan yang muncul akibat suasana ketakutan. Orang yang menyuarakan suatu pendapat yang memihak dapat menjadi sasaran kekerasan. Maka dapat dimaklumi kalau banyak orang Aceh mencurigai tujuan ‘sebenarnya’ dari orang luar. Orang Aceh sering tidak tahu kalau nanti bakal dikhianati oleh orang luar atau informasi yang disampaikan akan jatuh ke tangan orang jahat. Orang Aceh sering menyampaikan keterangan berdasarkan apa yang sudah mereka ketahui tentang orang luar tersebut atau siapa yang mengantar orang tersebut. Suasana yang penuh ketakutan tidak menghasilkan pembicaraan yang jujur, lagipula mengingat keadaan di Aceh sangat rawan, orang tidak mudah percaya dan setiap ungkapan dipertimbangkan dengan hati-hati.

Orang luar juga sering menjadi sasaran dalam propaganda perang dan perlu sangat waspada terhadap berita yang diberikan kepadanya. TNI menyatakan bahwa operasi keamanan hanya dilakukan terhadap GAM. Tetapi di daerah pedesaaan Aceh terdapat begitu banyak cerita tentang kekejaman yang dilakukan oleh TNI terhadap rakyat sipil. Cerita tersebut sering didukung oleh bukti fisik, seperti kampung janda dan pasar yang terbakar habis.

Pemimpin GAM di Swedia mengaku hanya melalukan penyerangan terhadap TNI. Tetapi penulis diberitahukan pada bulan Desember 2000 oleh seorang panglima GAM wilayah Aceh Besar bahwa dia pernah ‘menghapus’ transmigran non Aceh dari jalan-jalan tertentu. Panglima GAM tersebut menerima penulis dengan sangat ramah dan suka berbicara walaupun dia sedang menderita malaria, juga mengatakan bahwa rumah yang dia duduki, sebelumnya dihuni oleh seorang ‘pengkhianat’ yang telah mengungsi ke Jakarta. Setelah kejadian tersebut, penulis baru ketahui, bahwa ternyata rumah panglima tersebut adalah bekas rumah keluarga dari seorang kawan dari Aceh dan bapaknya, bukan anggota GAM, telah dibunuh oleh saudaranya anggota GAM setelah dia menolak untuk memberikan mereka uang.

Sudah tidak diragukan lagi bahwa TNI telah mengakibatkan kebanyakan penderitaan yang dialami oleh rakyat Aceh. Kekejaman militer telah menciptakan kondisi subur yang mendukung regenerasi GAM. Tetapi, ketika orang Aceh berkata bahwa mereka lebih takut kepada TNI dibandingkan GAM, tidak berarti bahwa perjuangan GAM telah berlangsung secara manusiawi. Dari pandangan seorang luar, ketakutan masih mengaburkan ‘kebenaran’ di Aceh.



Michelle Ann Miller (Michelle.Miller@cdu.edu.au) sedang menulis disertasi PhD tentang konflik di Aceh di Universitas Charles Darwin.