Jan – Mar 2005

Nasionalisme yang diinspirasi oleh militer melukai orang-orang yang membela rakyat Aceh

Usman Hamid

Pada tahun 2003, ribuan orang Indonesia dimobilisasi secara massal yang ‘anti kekerasan’ memprotes invasi AS ke Iraq. Pada waktu yang hampir bersamaan, pemerintah Indonesia menerapkan darurat militer di Aceh dan melancarkan operasi militer secara besar-besaran untuk menghancurkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hampir tidak ada protes terhadap hal tersebut.

Sebenarnya akibat dari dua operasi militer tersebut hampir sama yaitu: korban dari masyarakat sipil atau ‘kerusakan sampingan’. Kebanyakan bangsa Indonesia, bagaimanapun, terlihat berkeinginan untuk mengabaikan korban rakyat Aceh, seakan-akan tidak ada yang salah di Aceh.

Apakah rakyat Indonesia benar lebih memperhatikan masalah Irak dibandingkan Aceh? Bukankah orang-orang Aceh tidak hanya sesama manusia, seperti halnya orang Irak, akan tetapi juga sesama bangsa Indonesia? Lebih jauh lagi, seperti kebanyakan orang Indonesia, sebagian besar orang Aceh beragama Islam. Faktor agama membantu untuk menciptakan solidaritas terhadap Irak. Kebanyakan protes-protes yang besar diorganisir oleh kelompok Muslim. Kenapa hal yang sama tidak terjadi terhadap kasus Aceh?

Perkenankan saya memperjelas satu hal penting yaitu bahwa: tidak semua bangsa Indonesia acuh. Kelompok saya, KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), dan beberapa yang lainnya, telah lama bekerja keras untuk menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) dan perdamaian di Aceh. Bahkan beberapa tokoh agama yang ternama juga mengkritik pelaksanaan darurat militer. Tetapi sejujurnya, kita mengakui bahwa jumlah dari pihak yang peduli tersebut memang sangat sedikit.

Ada beberapa penjelasan untuk hal tersebut. Pertama, masyarakat mempunyai akses informasi yang terbatas dari apa yang sebenarnya terjadi di Aceh. Sejak darurat militer dimulai, semakin sulit bagi wartawan untuk meliput konflik, khususnya dampak terhadap penduduk sipil. Sebagian besar informasi yang keluar berasal dari pelaksana darurat militer dan pusat media mereka.

Tetapi ini tidak bisa dijadikan alasan satu-satunya. Apalagi karena sebelum darurat militer berlangsung, terjadi banyak liputan pers terhadap pelanggaran HAM di Aceh. Segera setelah kejatuhan Suharto pada tahun 1998, laporan tentang teror, penyiksaan dan kekejaman terhadap orang Aceh yang dilakukan oleh tentara membanjiri berbagai media.

Sekarang, dengan melihat kembali pada masa itu, saya menanyakan diri apakah liputan media benar-benar menggambarkan keadaan nasional. Apakah kita sedang menipu diri sendiri ketika berpikir bahwa masyarakat betul-betul menganggap penderitaan orang Aceh merupakan masalah kemanusiaan nasional? Mungkin penjelasan yang benar adalah sederhana, dimana militer tercela secara politik dan tidak mampu untuk membendung arus pemberitaan negatif dari para wartawan yang berani.

Jawaban yang kedua barangkali lebih membangun dan lebih mendasar. Dari kacamata tersebut, nasionalisme bangsa Indonesia masih belum membangkitkan solidaritas sosial yang sebenarnya. Kurun waktu pasca kekuasaan Suharto begitu mengagetkan banyak rakyat Indonesia. Tiba-tiba, ketegangan antara masyarakat yang telah lama ditutupi oleh rezim Suharto akhirnya terbuka.

Bagi kebanyakan rakyat Indonesia, hal tersebut sulit diterima. Walaupun peraturan Suharto yang begitu menindas sering disalahkan, namun banyak orang Indonesia melihat keadaan yang buruk setelah lengsernya Suharto, tanpa mencoba untuk memahami akar dari semua permasalahan ini. Sebagai contoh, kebanyakan masyarakat Indonesia tidak mengerti bahwa kekecewaan rakyat Aceh adalah akibat dari pengalaman sejarah yang begitu lama mengalami penganiayaan yang dilakukan pemerintah pusat, sejak tahun 1950-an. Bahkan banyak orang Indonesia memberikan alasan etnik yang sangat umum, yang menganggap bahwa ‘kekacauan’ di Aceh sebagai akibat dari kebiasaan ‘memberontak’ dari rakyat Aceh.

Jawaban yang ketiga, dan saya rasa paling meyakinkan, adalah bahwa kelesuan sekarang ini adalah warisan dari kekuasaan militer. Selama pemerintahan Suharto yang berlangsung begitu lama, penguasa secara bebas menonjolkan bentuk dari rasa kebangsaan mereka. Mereka menyamakan nasionalime dengan mempertahankan keutuhan teritorial. Dalam pemikiran militer, masalah Aceh adalah perwujudan dari separatisme dan pemberontakan. Yang mana tidak ada hubungannya dengan HAM ataupun demokrasi.

Ini adalah pandangan yang masih mendominasi dalam melihat permasalahan Aceh. HAM, bagi kebanyakan orang, adalah pemikiran dari negara-negara Barat. Orang-orang yang masih berpegang terhadap pandangan tersebut menunjukkan simpati terhadap militer sebagai penjaga dari keutuhan bangsa. Contoh yang begitu kentara adalah penduduk sipil atau kelompok-kelompok militer yang menggunakan intimidasi dan gangguan fisik terhadap kelompok pembela HAM. KontraS telah berkali-kali diserang.

Sebelum operasi militer yang terakhir pada bulan Mei 2003, saya mencoba untuk berbicara dengan beberapa demonstran yang menuduh kami sebagai mata-mata asing, anti nasionalis, dan pembela pemberontak. Saya menjelaskan bahwa kami sebenarnya lebih tertarik terhadap masalah pelanggaran HAM di Aceh karena kami tidak mau adanya kekerasaan, siapapun yang melakukannya. Saya memberitahukan bahwa kami hanya tertarik untuk mempertahankan martabat manusia di Aceh.

Mereka tidak peduli. Bagi mereka, hanya satu yang penting yaitu: Aceh harus tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dari sini terlihat bahwa apapun yang terjadi terhadap rakyat Aceh, keutuhan nasional diatas segalanya. Nasionalisme yang membabi buta seperti ini adalah salah satu dari racun peninggalan Suharto.



Usman Hamid adalah koordinator KontraS, (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)