Jan – Mar 2005

Rakyat Aceh yang tinggal di Indonesia menghadapi ketakutan dan kesalahpahaman

Jennifer Donohoe

Dia dulunya adalah supir truk di Aceh. Sekarang, Ibrahim tinggal di sebuah kota di Jawa yang tidak beda dengan kebanyakan kota lain. Dia tinggal dengan keharian yang penuh ketakutan akan dibunuh ataupun diculik. Dia tidak dapat bekerja secara resmi karena KTP (Kartu Tanda Penduduk) telah diambil darinya, dan dia takut untuk menempatkan rekan sekerjanya dalam bahaya. Kenapa? Ibrahim (bukan nama sebenarnya – semua nama dalam artikel ini telah diubah untuk melindungi responden) mengatakan bahwa ini adalah sebagian karena sejak tahun 1999 dia mengkampanyekan untuk membela korban-korban keganasan militer di Aceh. Dia juga berkata hal ini terjadi karena dia adalah orang Aceh.

Kisah Ibrahim adalah sama dengan begitu banyak orang Aceh lainnya yang telah meninggalkan propinsi Aceh karena mereka takut akan ditindas atau hanya untuk melarikan diri dari konflik. Orang Aceh yang ‘biasa’ saja tanpa kepentingan politik telah menjadi korban operasi-operasi militer. Yang lainnya meninggalkan Aceh karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Ketika darurat militer diumumkan pada tanggal 18 Mei 2003, mereka yang menjadi sasaran bukan hanya anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Anggota dari badan organisasi non pemerintah yang vokal, khususnya yang terlibat dalam kampanye penegakan HAM atau kampanye referendum, juga merasa bahwa mereka merupakan sasaran.

Mereka benar juga. Dua orang aktivis yang diwawancarai untuk artikel ini telah ditahan. Salah satunya hanya mengatakan bahwa dia tidak diperlakukan sebagaimana layaknya manusia oleh para tentara. Yang lainnya menyampaikan kisah mengerikan tentang penyiksaan yang berlangsung selama beberapa hari. Dia menyaksikan tahanan lain diperkosa, disiksa dan dibunuh.

Aceh berbahaya bukan hanya bagi para aktivis dan separatis. Rakyat biasa, juga, kadang-kadang menjadi korban, bahkan terlibat di dalam pertempuran ataupun dengan sengaja menjadi sasaran ketika mereka disangka menolong GAM. Dalam laporan baru-baru ini, pihak militer, yaitu TNI, telah mengumumkan bahwa setidaknya 147 penduduk sipil telah terbunuh dan 155 orang menderita luka-luka dalam 10 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2004. Organisasi pembela HAM di propinsi Aceh memperkirakan bahwa jumlah sebenarnya lebih banyak lagi.

Kekerasan dan intimidasi bukan satu-satunya alasan yang membuat orang meninggalkan Aceh. Bekerja dan hidup dalam daerah konflik juga sukar. Bahkan terkadang mustahil. Pembatasan pergerakan penduduk berarti kadang-kadang mereka tidak bisa berangkat ke pasar untuk menjual hasil tanamannya. Dalam beberapa kasus, masyarakat takut untuk meninggalkan rumahnya, karena takut terjebak dalam pertempuran.

Kisah Faisal

Faisal sekarang tinggal di Jawa Tengah. Dia meninggalkan Aceh karena dia tidak bisa mencari nafkah disana: “Ketika anda harus tinggal di rumah saat senja, dan anda tidak dapat melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, jadi tidak mungkin bagi anda untuk berusaha. Keluarga saya hidup dari pendapatan mencari ikan, tetapi ketika militer berkuasa, kami kadang-kadang dilarang keluar untuk mencari ikan.”

Sebelum operasi militer terbesar baru-baru ini, Faisal juga memperoleh pendapatan dari para turis yang biasanya datang ke Aceh untuk menyelam atau untuk menikmati pemandangan alam yang indah. Sekarang para turis itu tidak ada lagi dikarenakan peraturan yang melarang pendatang asing untuk memasuki propinsi Aceh.

Sayangnya, kenyataannya tidak selalu lebih mudah bagi rakyat Aceh untuk hidup di daerah lain di Indonesia. Karena konflik di Aceh yang masih berlangsung, serta masalah stereotip ras, rakyat Aceh sering merasa tidak aman, tidak diinginkan dan disalah paham ketika mereka pergi keluar rumah. Mencari pekerjaan dan bersahabat tidaklah mudah dan mereka sering menyembunyikan asal mereka untuk mencegah timbulnya masalah.

Hal yang lebih parah kadang-kadang dialami para aktivis yang mencoba untuk melanjutkan perjuangan politik mereka, HAM dan kegiatan kemanusiaan di luar Aceh. Mereka sering menjadi sasaran dari pengawasan dan intimidasi pihak keamanan. Akibatnya, para aktivis kadang-kadang melakukan gerakan ‘bawah tanah’.

Selama setahun kebelakangan ini, Ibrahim telah diikuti beberapa kali oleh oknum-oknum yang mengancamnya. Pernah sekali dia ditahan dan dituduh sebagai anggota GAM oleh dua dari oknum tersebut. Pada lain waktu, dia mengenal para laki-laki itu sebagai intel dari Banda Aceh. Banyak lagi orang Aceh yang tinggal di luar Aceh diancam dan diganggu, menjadi korban kekerasan polisi dan militer ataupun ditangkap tanpa alasan, tetapi mereka takut untuk buka mulut.

Siaga Satu

Keesokan pagi setelah darurat militer diumumkan di Aceh pada tahun 2003, gubernur DKI Jakarta memberlakukan siaga satu di ibukota terhadap kemungkinan serangan teroris GAM. Sebuah perintah bahwa penduduk harus siaga terhadap kegiatan tetangganya yang berasal dari Aceh disebarkan ke setiap kepala RT. Penduduk bahkan diberikan kuasa untuk menahan warga Aceh yang ‘mencurigakan’.

Akibat dari keputusan tersebut adalah sejumlah razia polisi di Jakarta, dan penangkapan secara acak dimanapun di Indonesia. Menurut Najib, seorang anggota Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) polisi menggunakan surat keputusan tersebut untuk menahan siapapun yang berasal dari Aceh dan memeras uang: “Beberapa di antara kawan saya ditahan dan mereka tidak mampu membayar langsung pada saat itu. Mereka ditahan di penjara tanpa alasan sampai seseorang datang membawa uang untuk membebaskannya.”

Surat keputusan tersebut dikritik keras oleh kelompok pembela HAM, yang menyatakan bahwa sifatnya diskriminatif serta penyalahgunakan hak masyarakat untuk hidup bebas dari rasa takut.

Sebagian orang Jakarta tidak bersedia turutserta dalam pemburuan tersebut. Tetapi banyak sekali yang berkeinginan untuk membantu polisi. Seorang lelaki yang diwawancarai oleh surat kabar setempat mengatakan bahwa tetangganya yang merupakan orang Aceh: “Dia seorang pedagang tetapi tidak ada yang yakin apa yang sebenarnya dia lakukan. Dia kelihatannya merupakan orang baik-baik, tetapi itu tidak berarti kita bisa mempercayai dia sepenuhnya.”

Orang Acehpun yang tidak diganggu oleh pihak yang berwenang, tidak selamanya mengalami kemudahan untuk hidup di Indonesia. Stereotip ras dan kekurangan pengetahuan tentang konflik di Aceh telah membuat banyak orang Indonesia merasa takut terhadap orang Aceh. Walaupun di kota besar orang Aceh masih menghadapi berbagai macam stereotip.

Stereotip etnis

Stereotip yang pertama bahwa mereka adalah anggota GAM. Yang kedua bahwa mereka adalah pengedar ganja (Aceh terkenal sebagai tempat tanaman ganja, dan daun dari tanaman ganja secara tradisional digunakan sebagai bumbu masak). “Dua orang anak saya, walaupun mereka berdarah Jawa, diejek sebagai ‘anak GAM’.” kata seorang aktivis HAM yang terkemuka dalam sebuah artikel di surat kabar baru-baru ini. Seorang lelaki yang lain berkata bahwa polisi yang mencari ganja menggeledah rumah kosnya, hanya karena pelajar Aceh tinggal disana. Mereka tidak mendapatkan apa-apa.

Banyak rakyat Aceh memilih untuk menyembunyikan identitasnya sama sekali. Ketika saya sedang mewawancarai Faisal, seorang perempuan tua datang ke rumah menjual sapu. Ketika dia bertanya darimana Faisal berasal, dia segera menjawab ‘Sumatra’. Saya bertanya kenapa dia menjawab seperti itu dan dia mengatakan “Ini lebih mudah. Jika kami mengakui orang Aceh, orang-orang takut dan menanyakan pertanyaan yang bodoh. Semua yang mereka tahu adalah apa yang mereka lihat di televisi, saya juga memilih bahwa tidak begitu banyak orang di sekitar saya yang tahu bahwa saya berasal dari Aceh.”

Di Indonesia semua penduduk harus membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk melamar pekerjaan, membuka rekening bank, kawin atau untuk melakukan berbagai keperluan lain. Selama operasi militer, KTP dari semua penduduk Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi dan mereka diberikan sebuah KTP baru dan khusus ‘KTP Merah Putih’’, dinamakan begitu karena dicetak dengan warna-warna bendera Indonesia.

Sebagai akibatnya, orang Aceh yang melakukan perjalanan ke luar Aceh, sangat mudah dikenali. Kebanyakan orang Aceh mencoba untuk mengganti KTP mereka begitu meninggalkan propinsi Aceh, tetapi biayanya sangat mahal. “Biasanya biaya pembuatan sebuah KTP sekitar Rp 10.000 tetapi saya membayar Rp 100.000,-” kata Faisal. Dia juga harus meminta kawannya untuk menguruskan KTP, karena dia merasa terlalu takut untuk melakukannya sendiri.

Pulang kampung?

Banyak orang Aceh merasa sangat tidak kerasan hidup di luar Aceh, tetapi mereka tidak dapat kembali karena mereka takut akan ditahan ataupun tidak mempunyai penghasilan. “Saya rindu akan makanannya.” gumam Ibrahim, yang walaupun posisinya tidak aman tetap ingin kembali ke Aceh sesegera mungkin.

Najib merencanakan kembali ke Aceh bulan Agustus lalu ketika dia mendengar bahwa status darurat sipil akan memperbaiki keadaan keamanan. Tetapi ia segera berubah pikiran ketika sekelompok pekerja kemanusiaan, termasuk beberapa temannya, ditangkap di Banda Aceh.

Bahkan beberapa laporan menyatakan bahwa penyiksaan, pemukulan, penculikan dan pembunuhan meningkat selama beberapa bulan kebelakangan ini sejak penetapan darurat sipil. Lebih dari 30.000 tentara masih tetap bertugas di propinsi Aceh, dan banyak laporan yang menyebutkan tentang pembentukan kelompok milisi pro Indonesia.

Ironisnya, pemerintah Indonesia memperlakukan Aceh seakan-akan merupakan negara lain dan rakyat Aceh seakan-seakan merupakan warga asing. Masyarakat umum mendapatkan sedikit sekali informasi tentang propinsi tersebut mengenai kehidupan dan budaya rakyat Aceh. Pejabat pemerintah menyamaratakan antara penduduk Aceh biasa dengan para pemberontak. Stereotip dikembangkan. Jika Indonesia menginginkan Aceh untuk tetap mejadi bagian dari Republik Indonesia, maka perlakukan terhadap rakyat Aceh perlu diperbaiki.



Jennifer Donohoe adalah seorang konsultan Australia yang bekerja di Jakarta.